Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Restrukturisasi organisasi dari struktural ke fungsional ini dipastikan tidak akan menurunkan kesejahteraan pegawai. Lebih lagi, pengalihan jabatan itu bakal semakin mengefektifkan kinerja para pegawai. Bahkan, harapannya kinerja mereka dapat semakin profesional sesuai keahliannya.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, penyederhanaan dan reformasi birokrasi ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
“Ini bagian dari amanah yang harus kami selesaikan sampai akhir tahun. Pengalihan status ke fungsional ini tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik,” katanya.
Bunda Indah melanjutkan, memang tidak semua pejabat administrator beralih status menjadi fungsional. Ada beberapa pejabat yang dipertimbangkan tetap pada posisinya. Seperti kepala satuan kerja dengan kewenangan, tanggung jawab, otorisasi, legalisasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran maupun pengesahan dan persetujuan dokumen.
“Pengalihan ini untuk mendukung pelayanan pemerintah. Jadi, jangan galau, jangan cemas ketika beralih ke fungsional. Seorang pegawai yang benar-benar idealis itu lebih suka fungsional. Fungsional itu tentunya akan diikuti dengan kesejahteraan. Malah lebih sejahtera fungsional, karena bekerja dengan target-target tertentu,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Reporter : Atieqson Mar Iqbal
Editor : Hafid Asnan
Fotografer : Kominfo for Radar Semeru
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



