Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lumajang mencatat, setidaknya ada puluhan hingga belasan laporan yang masuk. Laporan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu berasal dari Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung. Rata-rata modus yang digunakan hampir sama.
Anggota LBH Ansor Lumajang Rudi Hartono mengatakan, penyunatan bantuan sosial merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi selama pandemi berlangsung, sanksi yang harus diberikan harus tegas. Sebab, bantuan tersebut digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit.
“Laporannya beragam, ada yang datang langsung ke kantor. Kemudian, ada warga yang melaporkan melalui WhatsApp. Ada penerima dari bantuan PKH dan BPNT. Semuanya masih kami himpun dan validasi langsung ke lapangan. Karena kan kami perlu mengantongi bukti-bukti yang kuat,” katanya.
Modus awal dalam laporan yang diterima hampir sama dengan yang terjadi di Desa Sawaran Kulon. Beberapa warga banyak yang mengaku telah mengundurkan diri setahun yang lalu, tetapi namanya masih terpampang sebagai KPM dalam pengumuman daftar penerima bantuan di desa.
“Ini ATM sudah diserahkan, tetapi namanya terpampang. Kemudian, ada juga penerima yang dapat BPNT, tetapi seluruh barang yang diterima itu jika dibandingkan dengan harga pasar selisih jauh. Jika ditaksir, harga barang yang didapat KPM dari E-Warong itu sekitar Rp 150 ribu,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



