Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, sebagian besar anggaran korona digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di beberapa rumah sakit dan puskesmas, tahun kemarin. Sedangkan untuk insentif yang diberikan kepada nakes vaksinator belum diberikan hingga saat ini.
“Untuk insentif nakes Januari sampai Juni sudah 100 persen diberikan sesuai juknis dan nilainya kecil, karena memang kasus confirm bulan itu relatif kecil. Namun, untuk insentif vaksinator di semua faskes belum diberikan. Masih tahap proses melengkapi administrasi, termasuk juknisnya,” katanya.
Tahun ini pemerintah pusat tidak menyediakan juknis bagi Pemkab Lumajang dalam pemberian insentif kepada seluruh nakes yang terlibat menjadi vaksinator di semua fasilitas kesehatan. Karena itu, pihaknya sedang berusaha menyusun sendiri juknis itu supaya bisa segera menyalurkan insentif tersebut.
Bayu menambahkan, meski belum ada dukungan anggaran bagi nakes yang menjadi vaksinator, vaksinasi bakal tetap berjalan. “Dukungan vaksinasi ada Rp 27 miliar dan anggaran vaksinator Rp 22 miliar. Sedangkan untuk insentif nakes dialokasikan sebesar Rp 30 miliar,” tambahnya.
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membayar insentif nakes sebesar Rp 12.3 miliar. Sebanyak Rp 11,8 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang pemberian insentif tahun lalu, yang sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Dokumentasi Jawa Pos
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



