Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelanggar Prokes Langsung Sidang di Tempat

R
Penulis: Radar Digital❯
DISIDANG: Sejumlah pelanggar protokol kesehatan langsung disidang di Balai Desa Kutorenon, kemarin. Selain disidang, pelanggar juga dites swab antigen dan diberi sanksi lain.
DISIDANG: Sejumlah pelanggar protokol kesehatan langsung disidang di Balai Desa Kutorenon, kemarin. Selain disidang, pelanggar juga dites swab antigen dan diberi sanksi lain.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama PPKM darurat mulai diterapkan, kemarin. Mereka yang melanggar akan menjalani sidang di tempat. Selain itu, mereka juga akan dites swab antigen secara acak dan menerima sanksi sosial hingga denda.

Hal tersebut mulai gencar dilakukan aparat gabungan TNI, Polri, Dishub, dan satpol PP. Bahkan mereka melibatkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lumajang dan hakim Pengadilan Negeri Lumajang. Hasilnya, puluhan pelanggar yang terjaring langsung disidang di Balai Desa Kutorenon, Sukodono.

Mereka terjaring aparat saat patroli di kawasan Lumajang kota. Mereka asyik berkerumun dan nongkrong di warung kopi atau kafe. Bahkan, mereka juga tidak menerapkan prokes seperti memakai masker dan menjaga jarak. Alhasil, mereka diciduk menggunakan dua truk polisi menuju balai desa.

Data yang berhasil dihimpun, sanksi yang diberikan berbeda-beda. Perinciannya, sebelas pelanggar menjalani sidang di tempat dan membayar denda Rp 50 ribu. Sementara itu, 25 pelanggar dilakukan tes swab antigen, dan sisanya menjalani sanksi sosial.

“Operasi yustisi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan pelajaran bagi warga Lumajang. Dalam situasi darurat seperti ini, sanksi tegas sudah mulai diberlakukan. Baik sanksi sosial maupun denda. Mereka yang melanggar akan langsung disidang oleh JPU dan hakim. Mereka juga membayar denda sebesar Rp 50 ribu,” kata Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti.

Sementara, sanksi sosial diberikan dengan melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Untuk 25 pelanggar yang dites dengan swab antigen, hasilnya negatif semua,” tambahnya.

Menurutnya, selama PPKM darurat, mobilitas masyarakat mulai menurun. Kesadaran meningkat dan hanya beraktivitas di dalam rumah. Kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan keluar rumah. “Warga sudah semakin tertib. Kami juga gencar melakukan operasi yustisi pagi, siang, sore, dan malam. Sejauh ini terus menurun tingkat mobilitasnya. Sedangkan tingkat ketaatan warga semakin meningkat,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

KPK Resmi Turun Tangan! Proyek Jumbo Senilai Rp14,7 Miliar yang Seret Perusahaan Raffi Ahmad Disorot

KPK Resmi Turun Tangan! Proyek Jumbo Senilai Rp14,7 Miliar yang Seret Perusahaan Raffi Ahmad Disorot

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan respons tegas menyusul temuan mengejutkan yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait aliran dana pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai total

Alananto Raih Radar Jember Awards, Konsisten Dekatkan Hukum dan Buka Akses Keadilan bagi Masyarakat

Alananto Raih Radar Jember Awards, Konsisten Dekatkan Hukum dan Buka Akses Keadilan bagi Masyarakat

Alananto, S.H., M.H., Managing Partner Triple A Law Firm Jember dianugerahi The Legal Access and Public Legal Literacy, sebagai Advokat Penggerak Akses dan Literasi Hukum Masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer