Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lumajang memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Mereka tetap mendapatkan gaji atau upah. Hanya, jumlah pekerja mengalami efisiensi sesuai sektor esensial, nonesensial, dan kritikal.
“Sejak PPKM darurat berlaku, 3 Juli lalu, belum ada pekerja yang di-PHK atau dirumahkan. Perusahaan masih buka dan beroperasi dengan tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan. Namun, jumlah karyawan disesuaikan dengan kategori dalam aturan PPKM darurat,” kata Kepala Disnakertrans Lumajang Abdul Majid.
Menurut Majid, pekerja tetap mendapatkan haknya. Mereka menerima gaji atau upah selama PPKM darurat. Namun, besaran disesuaikan kebijakan perusahaan. Sebab, para pekerja masuk 50 persen, seratus persen, dan bekerja dari rumah. “Mereka tetap mendapat gaji. Hanya saja, di sektor pariwisata, semuanya ditutup atau diliburkan. Namun, tetap ada petugas yang masih berjaga di lokasi wisata,” tambahnya.
Pihaknya meminta agar perusahaan mengambil kebijakan tepat agar tidak timbul permasalahan. “Pengusaha harus memperhatikan itu. Karena mereka tetap bekerja meski dari rumah. Besaran gaji bisa dirundingkan secara kekeluargaan antara pengusaha dan pekerja. Nah, perundingan bipartit inilah yang diharapkan Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Dia berharap, hal tersebut bisa diterapkan semua perusahaan. Mereka bisa menggunakan sistem pemberian THR Lebaran lalu. “Ini seperti penetapan dan pembagian THR Lebaran lalu. Pengusaha sudah memiliki teknisnya masing-masing. Nantinya, hal itu akan dilaporkan ke kami,” pungkasnya.
Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



