Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kesepakatan menaikkan harga ini memang tidak serta-merta diputuskan. Keputusan itu telah melewati uji coba dan pembahasan yang cukup sering. Diawali dengan keluhan paguyuban, lalu ditindaklanjuti sampai penerapan lockdown hingga mencapai kesepakatan. Tahapan ini merupakan perjalanan yang tidak mudah.

Pemerhati tambang, Arsyad Subekti, mengatakan, di lokasi pertambangan ini sangat rawan terjadi pungli. Untuk itu, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang sempurna mengenai tata kelola dan tata niaga supaya para penambang pasir yang menggantungkan hidupnya di tambang terjamin.
Saran yang sama juga disampaikan Ketua FPR Lumajang Dwi Wismo. Dia mengatakan, banyaknya penambang manual yang masih beroperasi seharusnya diberi ruang. Artinya, mereka harus dibantu untuk melakukan pengurusan perizinan atau pengaturan lainnya supaya mereka bisa menyumbang pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno mengatakan, pemerintah harus hadir dalam pengelolaan tambang pasir ini. Sebab, pasir merupakan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Memang secara pendapatan ada kenaikan. Namun, ketika itu dimaksimalkan, target setiap tahun bakal terpenuhi.
Selanjutnya, Hanafi, perwakilan paguyuban sopir, mengatakan, sebetulnya permintaan sopir ini sederhana. Mereka bisa kerja dengan aman, pulang dengan selamat dan kembali ke keluarga membawa hasil. Itu sudah cukup. Namun, harapannya harga pasir di tambang, jasa angkut, hingga harga jual itu diatur.
Untuk mengejar target pajak, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Jawa Timur Moch Sofyanto menyarankan agar pemerintah lebih massif lagi melakukan penertiban. Minimal bisa konsisten seperti saat ini. Sebab, jika pertambangan diberi celah, pelanggaran bisa kembali terulang.
“Harga yang sudah disepakati itu masih bisa terus naik. Karena pasir Lumajang ini berkualitas. Saya berusaha mencontohkan di pertambangan saya. Harapannya, ini bisa segera teratur dengan baik. Sehingga nanti masing-masing pihak diuntungkan. Pekerja tambang, sopir, dan pemerintah mendapat hasil yang diharapkan,” jelasnya.
Kabid Penagihan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Catur Prayogi mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi dalam setiap langkah yang sudah dijalankan. Misalnya, sebelumnya penjagaan dibatasi sampai pukul 22.00, kini diubah menjadi 24 jam nonstop. “Pendapatan meningkat, pertambangan kondusif. Itu harapannya,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



