Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, paripurna kali ini memang seperti dikebut. Sebab, selang sehari penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020, seluruh fraksi di DPRD Lumajang langsung memberikan tanggapan. Kali ini giliran fraksi PKS yang membacakan PU tersebut.
Juru Bicara Fraksi PKS Muhammad Hasan mengapresiasi kerja sama pemerintah bersama forkopimda dalam penanganan korona. Namun, harapannya kerja sama itu juga dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Lumajang. Misalnya masih maraknya kasus pencurian sepeda motor di desa-desa.
“Sebagai contoh, di Desa Ranuyoso atau Lumajang bagian utara, sudah ada 29 sepeda motor yang hilang dari rumah penduduk dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal itu tentu menimbulkan image di masyarakat bahwa kasus tersebut terkesan dibiarkan oleh aparat berwenang. Terbukti sampai hari ini belum terungkap,” jelasnya.
Sementara itu, dalam catatan fraksi lainnya misalnya, seperti PU Fraksi PPP yang menyebutkan, kebijakan pengadaan CCTV yang dibebankan pada anggaran desa dianggap terlalu terburu-buru dan kurang efektif. Sebab, pembebanan tersebut dapat menghambat pembangunan yang ada di desa.
Apalagi mayoritas desa di Lumajang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak. Ditambah jumlah anggaran yang diminta juga cukup besar. Seharusnya, Pemkab Lumajang memberikan contoh komitmen terlebih dahulu. Setelah itu, sisanya bisa dibebankan ke desa. Bukan malah semuanya dilimpahkan ke desa.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



