Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sesuai tahapan pelaksanaan, Siti Chabsah memang belum ditetapkan sebagai calon tetap. Saat ini masih dilakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi. Tetapi, keterkaitannya langsung dengan Pj dapat merusak proses demokrasi. Sekalipun kenyataan itu belum diatur secara detail di perda maupun perbup yang mengatur pilkades.
Wakil Ketua III DPRD Lumajang H. Akhmat mengatakan, keterlibatan Pj sebagai bagian dari pemerintah punya peran dalam pelaksanaan musdes PAW. Dia bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas dan menyepakati jumlah penduduk setempat yang mempunyai hak pilih.
“Sebetulnya, tidak ada yang mengatur. Perbup juga tidak mengharuskan mengundurkan diri. Tetapi, kondisi itu berpotensi menjadi blunder di tengah masyarakat. Kalau jadi, nanti juga rawan disengketakan. Kalau tidak jadi pun rasanya kurang fair. Karena suaminya terlibat proses dengan panitia,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Lumajang harus segera mengambil sikap. Entah segera mencarikan pengganti untuk mengisi jabatan itu, atau sebaliknya, si Pj langsung mengajukan pengunduran diri. Supaya tidak menimbulkan syak wasangka di tengah masyarakat. Sehingga proses demokrasi berjalan sempurna. Pesaing pun tidak merasa dicurangi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, beberapa hari lalu dirinya telah menerima surat pengajuan pengunduran diri. Tetapi, masih diajukan ke bupati untuk menunggu kapan kepastiannya. Yang jelas, ketika penetapan calon sudah klir.
“Saat ini kan belum ada kepastian dia diterima sebagai calon atau tidak. Kan masih bakal calon. Tetapi, kalau pengajuan pengunduran diri sudah lewat kami untuk ditindaklanjuti. Memang secara regulasi kami belum mengatur itu. Tetapi, Pj-nya sadar diri. Artinya, dia juga ingin proses demokrasi berjalan lancar,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



