Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dugaannya, BPUM yang totalnya senilai Rp 2,4 juta itu dipotong oleh perangkat desa setempat sebesar Rp 1 juta rupiah. Sedangkan yang baru cair tahap pertama sekitar Rp 1,2 juta dipotong sebesar Rp 430 ribu.
Tidak hanya itu, dugaannya juga menyasar ke bantuan sosial tunai (BST) yang kabarnya dipotong 50 persen oleh perangkat.
Kabid Usaha Mikro (UM) Dinkop-UM Lumajang Imron Rosyadi mengatakan, pada periode tahun 2020 kemarin, instansi pengusul tidak hanya melalui instansinya. Ada lima instansi lainnya yang juga bisa mengusulkan nama-nama pelaku usaha ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).
“Kami hanya mengusulkan. Dapat tidaknya itu wewenang Kemenkop melalui sistem yang dipakai. Uang itu pun kalau cair langsung ditransfer melalui bank penyalur. Yang jelas, yang dipotong bukan usulan Dinas Koperasi,” katanya.
Menurut dia, setidaknya dalam dua tahap pengajuan kemarin ada sekitar 130 orang pelaku usaha yang mengajukan BPUM tersebut. Namun, sampai saat ini yang cair dan masuk rekening langsung hanya sekitar 9 orang. Sisanya belum mendapat sentuhan bantuan tersebut.
Sebab, menurut dia, 9 orang yang mengusulkan melalui instansinya itu sempat dikontak langsung untuk klarifikasi. Namun, hasilnya tak satu pun yang mengalami potongan. Bahkan, mereka langsung mengambil sendiri di bank yang dikehendaki.
Kepala Dinkop-UM Suharwoko mengatakan, perkara tersebut saat ini telah ditangani pihak Inspektorat Lumajang. Sebab, tuduhan itu menyasar pada sejumlah perangkat desa setempat. “Kalau misalkan mau tanya detail, silakan langsung ke sana. Karena kami memastikan pengajuannya bukan melalui jalur kami,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial Lumajang Dewi Susiyanti ketika konfirmasi belum bisa menjelaskan banyak mengenai kebenaran sunatan tersebut. Hingga berita ini ditulis, wartawan koran ini belum bisa terhubung.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



