Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Lumajang, total anggaran kebutuhan refocusing sebesar Rp 71,9 miliar. Jadi, wajar saja banyak OPD mengaku sesak napas jika dipaksa melakukan banyak program kegiatan. Sebab, jika dihitung kasar, total anggaran yang dikepras mencapai miliaran rupiah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, dampak refocusing dan realokasi anggaran pasti memengaruhi beberapa rencana program kegiatan. Tetapi menurutnya, Pemkab Lumajang telah mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah strategis lainnya.
Terutama soal memenuhi kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat. Sebab, yang direalokasi hanya yang bersumber dari DAU. “Yang terdampak hanya kegiatan tertentu saja. Lainnya tetap berjalan. Kebutuhan belanja yang bersifat wajib sudah diamankan. Termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” katanya.
Kebanyakan anggaran yang dikepras meliputi sebagian perjalanan dinas dan belanja daerah yang bukan prioritas. Untuk itu, saat ini perjalanan dinas semakin dibatasi dan selektif. Berikutnya, rapat-rapat dilaksanakan secara daring dan belanja yang masih bisa ditunda juga dilakukan penundaan.
Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono memastikan pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur fisik tidak akan berkurang. Tetapi, beberapa kegiatan macam sosialisasi berkurang. Lebih lanjut, menurutnya, ada beberapa pembayaran listrik yang bisa dibayar tahun depan. Termasuk pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU).
“Kalau PJU tetap aman. Artinya, nyalanya itu bisa diutang. Kemungkinan nanti kalau keuangan tidak normal, perhitungan Dinas Perhubungan, pembayarannya tidak nutut kalau harus 12 bulan. Jadi, kalau biasanya kebutuhan Desember kami bayar Januari, bisa-bisa nanti mulai November kami bayar Januari juga,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



