Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan korona serta belanja prioritas lainnya, pemkab bisa melakukan realokasi dan refocusing DAU sebesar 8 persen. Tahun 2021, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemkab Lumajang kurang lebih sebesar Rp 929,2 miliar.
Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto memastikan, total kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan korona diusahakan tidak akan menggunakan dana bagi hasil (DBH). “Insyaallah 8 persen dari DAU cukup, tidak sampai menggunakan DBH,” ujarnya.
Penyesuaian anggaran tersebut memperhatikan perkembangan tingkat kasus korona di daerah. Termasuk memperhatikan dukungan anggaran untuk menyukseskan vaksinasi yang bakal menyasar sekitar 600 ribu orang di Lumajang. Maksimal penyusunan penyesuaian tersebut paling cepat diselesaikan selama tiga bulan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lumajang mengatakan, selain menggunakan DAU, ada beberapa komponen lain yang digunakan untuk mendukung penanganan korona. Sebab, penyesuaian tersebut untuk kebutuhan belanja kesehatan dan kegiatan yang diprioritaskan pemerintah. “Ada komponen lain seperti DBH dan dana insentif daerah,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



