Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total tanggungan insentif yang harus dibayar pemerintah pada nakes di Lumajang sebesar Rp 12 miliar lebih. Sebagian kecil tanggungan itu telah dibayar, sekitar Rp 1,9 miliar atau 17,5 persen. Kekurangannya, kabarnya bakal dilunasi tahun ini.
Kasubbag Penyusunan Program Dinkes Lumajang Ririn Fitriana mengatakan, insentif tahun ini diajukan untuk dua program kegiatan. Pertama untuk melunasi tanggungan tahun 2020, kedua untuk mendukung suksesi vaksinasi. Itu pun sifatnya masih pengajuan, belum sepenuhnya disetujui.
“Kami rencanakan sekitar Rp 35 miliar untuk insentif nakes. Rp 10 miliar lebih untuk melunasi tanggungan tahun sebelumnya. Sisanya untuk insentif pada nakes yang melayani vaksinasi serta nakes yang bersentuhan langsung menangani korona. Ini proses yang kami harus penuhi di tahun 2021,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, perhitungan untuk jumlah insentif yang diberikan pada nakes mengikuti kriteria dan kategori tahun 2020. Nilainya disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani setiap nakes. Insentif yang diterima perawat dan dokter jumlahnya berbeda setiap bulan.
Menurutnya, insentif itu bakal diberikan kepada nakes yang mendapat surat tugas dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haryoto dan RSUD Pasirian. Serta nakes yang mendapat mandat dari kepala puskesmas masing-masing. Untuk jumlahnya, dirinya mengaku cukup banyak yang harus diselesaikan tahun ini.
“Insentif sebelumnya ditanggung pemerintah pusat. Sekarang dibebankan ke APBD Lumajang. Jadi, itu kami anggap piutang yang harus kami lunasi kepada nakes. Tidak boleh tidak, karena itu hak nakes yang wajib kami kasihkan. Sekarang masih proses, untuk jumlah nakesnya ya banyak. Saya tidak hafal,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



