Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Kabid Bina Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin, pelaksanaan pilkades, baik reguler maupun PAW, harus merujuk peraturan yang sudah ada. Mulanya, sebelum tahapan di desa dilaksanakan, pemkab perlu membentuk panitia kabupaten terlebih dahulu.
“Hari, tanggal, itu ditentukan oleh keputusan bupati. Ini berlaku untuk seluruh pilkades, karena itu diatur umum. Jadi, segala penentuan tahapan pelaksanaan itu dimulai dari pemerintah kabupaten, seperti penentuan hari-H coblosan. Setelah itu, panitia membentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Dadang menerangkan, sesuai amanah Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan pencegahan penularan virus korona. Sebab, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang. Belum lagi banyak persyaratan tambahan yang mengalami beberapa perubahan.
“Saya tidak bilang menghentikan, tetapi meniadakan tahapan. Karena saya tidak mengakui panitia itu. Lha belum ada laporan ke kami, sekarang juga panitia kabupaten belum ada. Panitia pengawas juga belum ada. Makanya, yang saya tanyakan Pak Camat itu hadir sebagai camat atau panitia pengawas,” tambahnya.
Sementara ini, sebelum pelaksanaan pilkades bisa dimulai dengan tertib dan lancar, dirinya masih menyesuaikan peraturan bupati yang baru dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab, diakui selama pandemi ini ada beberapa ketentuan mendasar yang berubah.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selok Besuki Surianto mengatakan, pelaksanaan PAW ini merupakan pertama kali di Lumajang. Tentu ketentuan-ketentuan umum mengenai proses pembentukan panitia sudah dilaksanakan. “Saya ini melakukan berdasar perbup,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



