SIAP: Command Center Polrestabes Surabaya. Nanti fasilitas tersebut bisa digunakan untuk penerapan e-tilang. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)

JawaPos.com – Kantor pos bakal berperan penting dalam penerapan e-tilang yang kini digagas Polda Jatim. Pelanggar lalu lintas nanti tidak ditilang di jalan. Tapi bakal mendapat surat konfirmasi pelanggaran yang dikirimkan sesuai domisilinya. Ditlantas Polda Jatim saat ini terus menyusun detail teknis kerja sama dengan kantor pos.

IKLAN

Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombespol Budi Indra Dermawan menjelaskan, pelanggar nanti bisa memilih ingin membayar denda atau mendatangi sidang di pengadilan negeri Sehingga proses konfirmasi itu bisa dilakukan. Termasuk dengan pembelaan pelanggar. Nah, surat tersebut nanti dikirim kantor pos. ”Teknis sekali sebenarnya. Tapi, ini penting karena terkait dengan cara manual yang diganti dengan teknologi tilang,” ungkapnya.

Selain itu, Budi menyatakan bahwa anak buahnya beberapa kali dikirim untuk melakukan studi banding ke Jakarta. Itu terkait dengan penerapan dasar hukum adanya tilang tersebut. ”Hasilnya kami bicarakan dalam rapat besok (hari ini, Red),” katanya.

Selain itu, dalam rapat nanti dibahas kekurangan yang perlu dibenahi dalam program tersebut. Di antaranya kerja sama berbagai pihak untuk menambah CCTV dan pembenahan jaringan. Sebab, jika itu telah dilengkapi, proses penerapan e-tilang bisa dilakukan. ”Surabaya siap. Tinggal pembenahan jaringan dan kerja sama antarinstansi saja,” terang Budi.

Nah, target perwira dengan tiga melati di pundak tersebut adalah sosialisasi dan evaluasi bisa dilaksanakan setahun ke depan. Sehingga penerapan ke daerah lainnya juga bisa dilakukan. ”Sidoarjo kerja sama, daerah lain juga. Kami ingin empat kamera terlebih dahulu yang terpasang. Khusus Surabaya, 2020 ada sepuluh kamera khusus untuk merekam pelanggaran lalu lintas,” jelas lulusan Akpol 1992 itu.

Pada bagian lain, Kasatlantas Polrestabes Surabaya Kompol Teddy Chandra mengatakan bahwa kesatuannya memang telah siap. Tinggal menentukan integrasinya. Dia menerangkan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain penambahan titik rawan. ”Dua jalan kami fokuskan terkait itu. Daerah Jalan HR Muhammad dan Jalan Ir Soekarno arah Gunung Anyar dan sebaliknya,” ungkap dia.

Mantan Kasubbid Provos Bidpropam Polda Jatim tersebut menambahkan, titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Surabaya ada di jalan yang lurus. Apalagi, di dua daerah itu, banyak perempatan yang kurang difasilitasi CCTV. ”Bisa kalau diterapkan di situ speed camera. Namun, itu bergantung pada rapat di ditlantas. Sebab, ini terkait dengan integrasi data dan jaringan,” jelas Teddy.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : den/c9/git