Rujukan Tujuh Kabupaten/Kota, RSD Soebandi Harus Lebih Modern

RADARJEMBER.ID- Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengembangkan Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi menjadi rumah sakit rujukan yang lebih modern. Rencana yang bakal dilaksanakan secara bertahap itu disampaikan Bupati Faida saat menerima kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin.

Bupati Faida memaparkan, rencana pengembangan itu karena RSD Soebandi sudah mendapat SK dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur sebagai rumah sakit rujukan yang melayani 8,1 juta penduduk dari tujuh kabupaten yang ada di wilayah tapal kuda. Yaitu, Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, dan Kabupaten/Kota Probolinggo.

Untuk itu, kata Faida, perlu ada pengembangan fasilitas rumah sakit, terutama tempat tidur dan fasilitas kesehatan lainnya bagi pasien kelas tiga. Tak hanya itu, fasilitas lain seperti layanan rawat jalan, rawat inap, serta kamar operasi terencana, dan kamar operasi emergensi juga perlu dikembangkan. “Karena saat ini, antrean pasien operasi terencana mencapai ratusan pasien hingga jadwal operasinya sampai akhir tahun. Bahkan, untuk spesialisasi ada yang sampai Februari 2019,” katanya.

Rencana pengembangan itu dinilainya sangat urgen, karena untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, Faida menegaskan, juga untuk mengurai antrean pasien yang berencana melakukan operasi. Sebab saat ini, jumlah ruangan operasi masih terbatas. Tujuh ruangan untuk operasi terencana, serta dua ruangan operasi gawat darurat. Sehingga kapasitas ruangan itu tak mampu menampung semua kebutuhan pasien yang ada.

Rencana pengembangan ini juga sampai pada penyediaan layanan penyakit kanker. Karena selama ini, ujar Faida, pasien dari tujuh kabupaten/kota harus berobat ke Malang dan Surabaya, termasuk untuk mendapatkan layanan radioterapi. Menurutnya, jauhnya jarak dari rumah ke tempat berobat, menjadi beban tersendiri bagi pasien. Karena hal itu memerlukan biaya yang cukup besar, serta menyulitkan mereka.

Oleh karena itu, Faida menyatakan, sudah saatnya RSD Soebandi menyiapkan diri sebagai rumah sakit rujukan yang memiliki layanan lebih lengkap, termasuk bagi pasien kanker, dan layanan radioterapi. “Semua rencana itu, sudah kami paparkan beserta masterplan RSD dr Soebandi yang bakal dibangun dalam lima tahap. Tadi Komisi 9 DPR sudah merespons, dan akan memperjuangkan anggarannya melalui APBN,” ujarnya.

Bupati yang berlatar belakang dokter ini menambahkan, biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan rumah sakit tersebut mencapai Rp 157 miliar. Dari kebutuhan itu, Rp 100 miliar akan dibiayai dari anggara rumah sakit yang saat ini berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) tersebut. “Tahun ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 16 miliar. Nilai itu masih akan diperjuangkan lebih oleh Komisi 9 DPR,” jelasnya.

Lebih lanjut Faida memaparkan, rencana pengembangan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun ini, dan akan dilanjutkan hingga lima tahap dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengembangkan fasilitas rawat jalan sehingga lebih modern dan mampu mengurai antrean.

Untuk 2019 mendatang, rencana pengembangan itu memprioritaskan pembangunan gedung penunjang, seperti penambahan kamar operasi, ICU tambahan, hemodialisa cuci darah tambahan, serta pusat layanan kanker. “Sedangkan tahap ketiga, akan membangun gedung parkir bertingkat, sehingga lahannya tidak habis, dan semuanya dapat tempat parkir yang baik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik rencana pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Dia juga sepakat dengan yang disampaikan anggota Komisi 9 Irma Suryani, yang meminta perwakilan Kementerian Kesehatan yang saat itu hadir untuk mencatat usulan Bupati Faida tersebut.

Sebab menurutnya, rencana pengembangan itu perlu di-backup oleh pemerintah pusat, karena memang menjadi rumah sakit rujukan yang melayani tujuh kabupaten/kota di ujung timur Provinsi Jatim. “Tolong yankes (Direktorat Pelayan Kesehatan) dicatat usulan itu. Jangan main-main,” tegasnya.

Reporter : Rully Efendi, Mahrus
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto

RADARJEMBER.ID- Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengembangkan Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi menjadi rumah sakit rujukan yang lebih modern. Rencana yang bakal dilaksanakan secara bertahap itu disampaikan Bupati Faida saat menerima kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin.

Bupati Faida memaparkan, rencana pengembangan itu karena RSD Soebandi sudah mendapat SK dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur sebagai rumah sakit rujukan yang melayani 8,1 juta penduduk dari tujuh kabupaten yang ada di wilayah tapal kuda. Yaitu, Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, dan Kabupaten/Kota Probolinggo.

Untuk itu, kata Faida, perlu ada pengembangan fasilitas rumah sakit, terutama tempat tidur dan fasilitas kesehatan lainnya bagi pasien kelas tiga. Tak hanya itu, fasilitas lain seperti layanan rawat jalan, rawat inap, serta kamar operasi terencana, dan kamar operasi emergensi juga perlu dikembangkan. “Karena saat ini, antrean pasien operasi terencana mencapai ratusan pasien hingga jadwal operasinya sampai akhir tahun. Bahkan, untuk spesialisasi ada yang sampai Februari 2019,” katanya.

Rencana pengembangan itu dinilainya sangat urgen, karena untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, Faida menegaskan, juga untuk mengurai antrean pasien yang berencana melakukan operasi. Sebab saat ini, jumlah ruangan operasi masih terbatas. Tujuh ruangan untuk operasi terencana, serta dua ruangan operasi gawat darurat. Sehingga kapasitas ruangan itu tak mampu menampung semua kebutuhan pasien yang ada.

Rencana pengembangan ini juga sampai pada penyediaan layanan penyakit kanker. Karena selama ini, ujar Faida, pasien dari tujuh kabupaten/kota harus berobat ke Malang dan Surabaya, termasuk untuk mendapatkan layanan radioterapi. Menurutnya, jauhnya jarak dari rumah ke tempat berobat, menjadi beban tersendiri bagi pasien. Karena hal itu memerlukan biaya yang cukup besar, serta menyulitkan mereka.

Oleh karena itu, Faida menyatakan, sudah saatnya RSD Soebandi menyiapkan diri sebagai rumah sakit rujukan yang memiliki layanan lebih lengkap, termasuk bagi pasien kanker, dan layanan radioterapi. “Semua rencana itu, sudah kami paparkan beserta masterplan RSD dr Soebandi yang bakal dibangun dalam lima tahap. Tadi Komisi 9 DPR sudah merespons, dan akan memperjuangkan anggarannya melalui APBN,” ujarnya.

Bupati yang berlatar belakang dokter ini menambahkan, biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan rumah sakit tersebut mencapai Rp 157 miliar. Dari kebutuhan itu, Rp 100 miliar akan dibiayai dari anggara rumah sakit yang saat ini berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) tersebut. “Tahun ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 16 miliar. Nilai itu masih akan diperjuangkan lebih oleh Komisi 9 DPR,” jelasnya.

Lebih lanjut Faida memaparkan, rencana pengembangan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun ini, dan akan dilanjutkan hingga lima tahap dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengembangkan fasilitas rawat jalan sehingga lebih modern dan mampu mengurai antrean.

Untuk 2019 mendatang, rencana pengembangan itu memprioritaskan pembangunan gedung penunjang, seperti penambahan kamar operasi, ICU tambahan, hemodialisa cuci darah tambahan, serta pusat layanan kanker. “Sedangkan tahap ketiga, akan membangun gedung parkir bertingkat, sehingga lahannya tidak habis, dan semuanya dapat tempat parkir yang baik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik rencana pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Dia juga sepakat dengan yang disampaikan anggota Komisi 9 Irma Suryani, yang meminta perwakilan Kementerian Kesehatan yang saat itu hadir untuk mencatat usulan Bupati Faida tersebut.

Sebab menurutnya, rencana pengembangan itu perlu di-backup oleh pemerintah pusat, karena memang menjadi rumah sakit rujukan yang melayani tujuh kabupaten/kota di ujung timur Provinsi Jatim. “Tolong yankes (Direktorat Pelayan Kesehatan) dicatat usulan itu. Jangan main-main,” tegasnya.

Reporter : Rully Efendi, Mahrus
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto

RADARJEMBER.ID- Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengembangkan Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi menjadi rumah sakit rujukan yang lebih modern. Rencana yang bakal dilaksanakan secara bertahap itu disampaikan Bupati Faida saat menerima kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin.

Bupati Faida memaparkan, rencana pengembangan itu karena RSD Soebandi sudah mendapat SK dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur sebagai rumah sakit rujukan yang melayani 8,1 juta penduduk dari tujuh kabupaten yang ada di wilayah tapal kuda. Yaitu, Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, dan Kabupaten/Kota Probolinggo.

Untuk itu, kata Faida, perlu ada pengembangan fasilitas rumah sakit, terutama tempat tidur dan fasilitas kesehatan lainnya bagi pasien kelas tiga. Tak hanya itu, fasilitas lain seperti layanan rawat jalan, rawat inap, serta kamar operasi terencana, dan kamar operasi emergensi juga perlu dikembangkan. “Karena saat ini, antrean pasien operasi terencana mencapai ratusan pasien hingga jadwal operasinya sampai akhir tahun. Bahkan, untuk spesialisasi ada yang sampai Februari 2019,” katanya.

Rencana pengembangan itu dinilainya sangat urgen, karena untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, Faida menegaskan, juga untuk mengurai antrean pasien yang berencana melakukan operasi. Sebab saat ini, jumlah ruangan operasi masih terbatas. Tujuh ruangan untuk operasi terencana, serta dua ruangan operasi gawat darurat. Sehingga kapasitas ruangan itu tak mampu menampung semua kebutuhan pasien yang ada.

Rencana pengembangan ini juga sampai pada penyediaan layanan penyakit kanker. Karena selama ini, ujar Faida, pasien dari tujuh kabupaten/kota harus berobat ke Malang dan Surabaya, termasuk untuk mendapatkan layanan radioterapi. Menurutnya, jauhnya jarak dari rumah ke tempat berobat, menjadi beban tersendiri bagi pasien. Karena hal itu memerlukan biaya yang cukup besar, serta menyulitkan mereka.

Oleh karena itu, Faida menyatakan, sudah saatnya RSD Soebandi menyiapkan diri sebagai rumah sakit rujukan yang memiliki layanan lebih lengkap, termasuk bagi pasien kanker, dan layanan radioterapi. “Semua rencana itu, sudah kami paparkan beserta masterplan RSD dr Soebandi yang bakal dibangun dalam lima tahap. Tadi Komisi 9 DPR sudah merespons, dan akan memperjuangkan anggarannya melalui APBN,” ujarnya.

Bupati yang berlatar belakang dokter ini menambahkan, biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan rumah sakit tersebut mencapai Rp 157 miliar. Dari kebutuhan itu, Rp 100 miliar akan dibiayai dari anggara rumah sakit yang saat ini berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) tersebut. “Tahun ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 16 miliar. Nilai itu masih akan diperjuangkan lebih oleh Komisi 9 DPR,” jelasnya.

Lebih lanjut Faida memaparkan, rencana pengembangan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun ini, dan akan dilanjutkan hingga lima tahap dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengembangkan fasilitas rawat jalan sehingga lebih modern dan mampu mengurai antrean.

Untuk 2019 mendatang, rencana pengembangan itu memprioritaskan pembangunan gedung penunjang, seperti penambahan kamar operasi, ICU tambahan, hemodialisa cuci darah tambahan, serta pusat layanan kanker. “Sedangkan tahap ketiga, akan membangun gedung parkir bertingkat, sehingga lahannya tidak habis, dan semuanya dapat tempat parkir yang baik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik rencana pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Dia juga sepakat dengan yang disampaikan anggota Komisi 9 Irma Suryani, yang meminta perwakilan Kementerian Kesehatan yang saat itu hadir untuk mencatat usulan Bupati Faida tersebut.

Sebab menurutnya, rencana pengembangan itu perlu di-backup oleh pemerintah pusat, karena memang menjadi rumah sakit rujukan yang melayani tujuh kabupaten/kota di ujung timur Provinsi Jatim. “Tolong yankes (Direktorat Pelayan Kesehatan) dicatat usulan itu. Jangan main-main,” tegasnya.

Reporter : Rully Efendi, Mahrus
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto