SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember besarannya mencapai Rp 52 miliar. Sebagian telah dicairkan pada tahap satu yang mencapai Rp 8 miliar. Namun, dalam proses penyaluran lanjutan nanti, DPRD Jember meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) hati-hati dan menggunakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Jika tidak, hal itu bisa memunculkan masalah baru dan menjadi bumerang bagi pemerintah.

Dalam rapat yang digelar bersama Dinkes, Pemkab Jember, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain itu, dewan membahas banyak persoalan terkait penanganan Covid-19. Salah satu fokus bahasannya mengenai insentif nakes. Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi D Edy Cahyo Purnomo mempertanyakan mekanisme pembagian dana insentif serta besarannya bagi tiap penerima.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinkes dr Wiwik Supartiwi menjelaskan, insentif diberikan berdasarkan usulan beberapa waktu lalu. Dia tak menyebut secara gamblang seperti apa usulan tersebut. Namun, untuk teknis pembagiannya diserahkan kepada masing-masing rumah sakit dan puskesmas. “Kami serahkan kepada pimpinan rumah sakit dan puskesmas,” katanya.

Proses pembagiannya, dewan menduga tidak ada patokan resmi tentang besaran pembagian dana insentif. Hal ini dikhawatirkan memicu kesenjangan antara satu nakes dengan nakes yang lain. Bahkan, juga berpotensi disalahgunakan oleh pimpinan rumah sakit maupun puskesmas. “Rata-rata diberikan secara proporsional, berbasis kinerja,” papar Wiwik dalam rapat di gedung dewan tersebut, belum lama ini.

Menyikapi teknis pembagian insentif nakes ini, Edy Cahyo meminta agar Pemkab Jember membuat teknis yang jelas. Baik besaran maupun parameter yang digunakan untuk menentukan besaran insentif tersebut. “Kami khawatir pembagiannya menjadi tidak adil. Perlu ketegasan dan kejelasan data pembagian insentif. Berapa besar insentif yang diberikan ke si A, si B, dan seterusnya. Ini agar jelas,” katanya.

Contoh sederhana seperti membedakan pangkat atau golongan, jabatan, serta didukung kinerja. Dengan demikian, pembagian akan bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, dikhawatirkan seperti kasus lama, di mana sebuah puskesmas hanya membagi insentif kepada enam nakes dari puluhan nakes yang bekerja di sana. “Kalau hanya berbasis kinerja, kepala rumah sakit atau kepala puskesmas bisa jadi akan mengambil bagian lebih. Sementara, para nakes diberi sekadarnya,” ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil Ipung itu meminta agar ke depan teknis pembagian diperbaiki. Agar masalah serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. “Harus by name by address dan besaran dana insentif yang diberikan disebut di situ,” tutur Ipung, yang merupakan Ketua Fraksi PDIP tersebut.