alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Telat Bayar, Akses Pelayanan Kesehatan Terhambat

Ombudsman Kantongi Laporan Pelayanan BPJS Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal 2021, Ombudsman Jawa Timur telah mengantongi sejumlah laporan PNS yang mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini ditengarai merupakan imbas dari keterlambatan gaji PNS dari Pemerintah Kabupaten Jember selama bulan Januari. Akibatnya, tanggungan BPJS Kesehatan pun tidak dapat terpenuhi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Mutaqin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut pada awal Januari. Agus menambahkan, karena keterlambatan pembayaran iuran BPJS dari Pemkab Jember ke BPJS Kesehatan, berakibat pada PNS dan PPPK se-Jember untuk mengaver biaya perawatan dan tidak mengakses BPJS.

“Yang bersangkutan, istrinya harus cuci darah. Akses BPJS tidak bisa dilakukan karena tidak membayar sebelumnya,” ungkap Agus, Selasa (23/3), ketika mendatangi kantor Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dirinya menjelaskan, biaya cuci darah yang dibebankan kepada pasien sebesar Rp 2 juta. Alhasil, pihak keluarga berupaya untuk mengaver pengobatan secara mandiri agar pelayanan cuci darah lebih mudah didapat. “Ternyata, pas mau keluar (berpindah dari BPJS ke asuransi mandiri, Red), pasien juga terbentur dengan kebijakan versi pemerintah, yakni harus keluar dari seluruh fasilitas kesehatan yang diterima PPPK se-Jember,” tambah Agus. Dalam artian, fasilitas BPJS Kesehatan tak lagi diterima oleh pegawai tersebut.

Selanjutnya, kondisi ini diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember. Agus mengungkapkan bahwa BKPSDM Jember akan mengeluarkan surat pengantar kepada yang bersangkutan mengenai kejelasan status BPJS Kesehatan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal 2021, Ombudsman Jawa Timur telah mengantongi sejumlah laporan PNS yang mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini ditengarai merupakan imbas dari keterlambatan gaji PNS dari Pemerintah Kabupaten Jember selama bulan Januari. Akibatnya, tanggungan BPJS Kesehatan pun tidak dapat terpenuhi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Mutaqin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut pada awal Januari. Agus menambahkan, karena keterlambatan pembayaran iuran BPJS dari Pemkab Jember ke BPJS Kesehatan, berakibat pada PNS dan PPPK se-Jember untuk mengaver biaya perawatan dan tidak mengakses BPJS.

“Yang bersangkutan, istrinya harus cuci darah. Akses BPJS tidak bisa dilakukan karena tidak membayar sebelumnya,” ungkap Agus, Selasa (23/3), ketika mendatangi kantor Jawa Pos Radar Jember.

Dirinya menjelaskan, biaya cuci darah yang dibebankan kepada pasien sebesar Rp 2 juta. Alhasil, pihak keluarga berupaya untuk mengaver pengobatan secara mandiri agar pelayanan cuci darah lebih mudah didapat. “Ternyata, pas mau keluar (berpindah dari BPJS ke asuransi mandiri, Red), pasien juga terbentur dengan kebijakan versi pemerintah, yakni harus keluar dari seluruh fasilitas kesehatan yang diterima PPPK se-Jember,” tambah Agus. Dalam artian, fasilitas BPJS Kesehatan tak lagi diterima oleh pegawai tersebut.

Selanjutnya, kondisi ini diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember. Agus mengungkapkan bahwa BKPSDM Jember akan mengeluarkan surat pengantar kepada yang bersangkutan mengenai kejelasan status BPJS Kesehatan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal 2021, Ombudsman Jawa Timur telah mengantongi sejumlah laporan PNS yang mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini ditengarai merupakan imbas dari keterlambatan gaji PNS dari Pemerintah Kabupaten Jember selama bulan Januari. Akibatnya, tanggungan BPJS Kesehatan pun tidak dapat terpenuhi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Mutaqin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut pada awal Januari. Agus menambahkan, karena keterlambatan pembayaran iuran BPJS dari Pemkab Jember ke BPJS Kesehatan, berakibat pada PNS dan PPPK se-Jember untuk mengaver biaya perawatan dan tidak mengakses BPJS.

“Yang bersangkutan, istrinya harus cuci darah. Akses BPJS tidak bisa dilakukan karena tidak membayar sebelumnya,” ungkap Agus, Selasa (23/3), ketika mendatangi kantor Jawa Pos Radar Jember.

Dirinya menjelaskan, biaya cuci darah yang dibebankan kepada pasien sebesar Rp 2 juta. Alhasil, pihak keluarga berupaya untuk mengaver pengobatan secara mandiri agar pelayanan cuci darah lebih mudah didapat. “Ternyata, pas mau keluar (berpindah dari BPJS ke asuransi mandiri, Red), pasien juga terbentur dengan kebijakan versi pemerintah, yakni harus keluar dari seluruh fasilitas kesehatan yang diterima PPPK se-Jember,” tambah Agus. Dalam artian, fasilitas BPJS Kesehatan tak lagi diterima oleh pegawai tersebut.

Selanjutnya, kondisi ini diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember. Agus mengungkapkan bahwa BKPSDM Jember akan mengeluarkan surat pengantar kepada yang bersangkutan mengenai kejelasan status BPJS Kesehatan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/