alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Perlu Rumah Sakit Khusus

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kanker memang tidak menular seperti Covid-19. Walau begitu, tetap menjadi ancaman tersendiri karena merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan stroke. Hal itu diakui oleh Ketua Komisi D DRPD Jember Hafidi. Oleh karena itu, kanker menjadi salah satu fokus dari Komisi D. “Kanker dan penyakit berbahaya serta menular seperti TBC menjadi fokus kami,” terangnya.

Hafidi menjelaskan, kanker memang tidak menular, tapi ada efek lain yang tak kalah berbahaya bila seseorang terkena kanker. Biasanya mereka akan down terlebih dahulu. Kondisi inilah yang disebutnya perlu diperhitungkan tentang penanganan pasien kanker, karena mereka membutuhkan dukungan lebih.

Politisi PKB ini mengungkapkan, beberapa pasien kanker asal Jember memang tidak bisa terlayani hanya di rumah sakit daerah. Sebab, di beberapa rumah sakit rujukan ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga alat kesehatan penunjang. Belum lagi, tidak semua warga Jember terdaftar dalam jaminan BPJS Kesehatan. Karenanya, ketika mengalami sakit, biaya yang dikeluarkan cukup besar. “Keluhan masyarakat karena tidak punya BPJS Kesehatan itu banyak terjadi. Untungnya, tiga rumah sakit milik daerah itu ada solusinya lewat SPM (surat pernyataan miskin, Red),” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Walau pasien kanker memiliki jaminan BPJS Kesehatan, juga tidak semua bisa tertangani di Jember. Kondisi inilah yang sering dihadapi anggota dewan bila terdapat warga yang harus dirujuk ke RS dr Soetomo di Surabaya. “Walau berobat di Surabaya itu gratis, tapi keluarga pasien juga butuh biaya. Misalnya transportasi dan penginapan,” bebernya.

Kondisi itu, kata dia, tentu saja tidak bisa diatasi lantaran pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengaver biaya hidup keluarga pasien. Selain itu, juga tidak semua rumah sakit mampu mengatasi semua biaya berobat kanker. Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membuka layanan kanker di Jember.

“Bila diperlukan, dirikan saja rumah sakit kanker. Namun, itu perlu terobosan luar biasa. Jadi, tidak hanya rumah sakit khusus paru yang ada di Jember,” ucapnya. Dia menegaskan, terlepas apakah rumah sakit khusus kanker itu di bawah Pemerintah Provinsi Jatim seperti RS Paru atau Pemkab Jember, yang penting berada di Jember. Apalagi, selama ini RSD dr Soebandi adalah rumah sakit rujukan kawasan timur Jatim.

Walau begitu, Hafidi menambahkan, membuat RS khusus kanker di Jember juga bukan perkara yang mudah. “Karena butuh gedung baru. Butuh lokasi juga,” jelasnya. Dia pun berharap, ada terobosan besar lewat Pemprov Jatim yang memakai tanah negara agar dibangun RS khusus kanker seperti RS Paru. “Mudah-mudahan RS kanker juga masuk RPJMD bupati baru,” imbuhnya.

Di sisi lain, sempat ada kabar bahwa RSD dr Soebandi akan mendirikan gedung khusus untuk perawatan pasien kanker. Bangunan empat lantai yang hingga kini belum selesai di rumah sakit pelat merah itu disebut bakal menjadi lokasi khusus bagi pasien kanker. Benarkah demikian?

Direktur RSD dr Soebandi Hendro Soelistijono menjelaskan, untuk gedung empat lantai yang dibangun 2019 lalu dan hingga kini belum terpakai tersebut, bukan untuk ruang perawatan khusus pasien kanker. Namun, untuk penambahan ruang rawat inap.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kanker memang tidak menular seperti Covid-19. Walau begitu, tetap menjadi ancaman tersendiri karena merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan stroke. Hal itu diakui oleh Ketua Komisi D DRPD Jember Hafidi. Oleh karena itu, kanker menjadi salah satu fokus dari Komisi D. “Kanker dan penyakit berbahaya serta menular seperti TBC menjadi fokus kami,” terangnya.

Hafidi menjelaskan, kanker memang tidak menular, tapi ada efek lain yang tak kalah berbahaya bila seseorang terkena kanker. Biasanya mereka akan down terlebih dahulu. Kondisi inilah yang disebutnya perlu diperhitungkan tentang penanganan pasien kanker, karena mereka membutuhkan dukungan lebih.

Politisi PKB ini mengungkapkan, beberapa pasien kanker asal Jember memang tidak bisa terlayani hanya di rumah sakit daerah. Sebab, di beberapa rumah sakit rujukan ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga alat kesehatan penunjang. Belum lagi, tidak semua warga Jember terdaftar dalam jaminan BPJS Kesehatan. Karenanya, ketika mengalami sakit, biaya yang dikeluarkan cukup besar. “Keluhan masyarakat karena tidak punya BPJS Kesehatan itu banyak terjadi. Untungnya, tiga rumah sakit milik daerah itu ada solusinya lewat SPM (surat pernyataan miskin, Red),” jelasnya.

Walau pasien kanker memiliki jaminan BPJS Kesehatan, juga tidak semua bisa tertangani di Jember. Kondisi inilah yang sering dihadapi anggota dewan bila terdapat warga yang harus dirujuk ke RS dr Soetomo di Surabaya. “Walau berobat di Surabaya itu gratis, tapi keluarga pasien juga butuh biaya. Misalnya transportasi dan penginapan,” bebernya.

Kondisi itu, kata dia, tentu saja tidak bisa diatasi lantaran pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengaver biaya hidup keluarga pasien. Selain itu, juga tidak semua rumah sakit mampu mengatasi semua biaya berobat kanker. Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membuka layanan kanker di Jember.

“Bila diperlukan, dirikan saja rumah sakit kanker. Namun, itu perlu terobosan luar biasa. Jadi, tidak hanya rumah sakit khusus paru yang ada di Jember,” ucapnya. Dia menegaskan, terlepas apakah rumah sakit khusus kanker itu di bawah Pemerintah Provinsi Jatim seperti RS Paru atau Pemkab Jember, yang penting berada di Jember. Apalagi, selama ini RSD dr Soebandi adalah rumah sakit rujukan kawasan timur Jatim.

Walau begitu, Hafidi menambahkan, membuat RS khusus kanker di Jember juga bukan perkara yang mudah. “Karena butuh gedung baru. Butuh lokasi juga,” jelasnya. Dia pun berharap, ada terobosan besar lewat Pemprov Jatim yang memakai tanah negara agar dibangun RS khusus kanker seperti RS Paru. “Mudah-mudahan RS kanker juga masuk RPJMD bupati baru,” imbuhnya.

Di sisi lain, sempat ada kabar bahwa RSD dr Soebandi akan mendirikan gedung khusus untuk perawatan pasien kanker. Bangunan empat lantai yang hingga kini belum selesai di rumah sakit pelat merah itu disebut bakal menjadi lokasi khusus bagi pasien kanker. Benarkah demikian?

Direktur RSD dr Soebandi Hendro Soelistijono menjelaskan, untuk gedung empat lantai yang dibangun 2019 lalu dan hingga kini belum terpakai tersebut, bukan untuk ruang perawatan khusus pasien kanker. Namun, untuk penambahan ruang rawat inap.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kanker memang tidak menular seperti Covid-19. Walau begitu, tetap menjadi ancaman tersendiri karena merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan stroke. Hal itu diakui oleh Ketua Komisi D DRPD Jember Hafidi. Oleh karena itu, kanker menjadi salah satu fokus dari Komisi D. “Kanker dan penyakit berbahaya serta menular seperti TBC menjadi fokus kami,” terangnya.

Hafidi menjelaskan, kanker memang tidak menular, tapi ada efek lain yang tak kalah berbahaya bila seseorang terkena kanker. Biasanya mereka akan down terlebih dahulu. Kondisi inilah yang disebutnya perlu diperhitungkan tentang penanganan pasien kanker, karena mereka membutuhkan dukungan lebih.

Politisi PKB ini mengungkapkan, beberapa pasien kanker asal Jember memang tidak bisa terlayani hanya di rumah sakit daerah. Sebab, di beberapa rumah sakit rujukan ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga alat kesehatan penunjang. Belum lagi, tidak semua warga Jember terdaftar dalam jaminan BPJS Kesehatan. Karenanya, ketika mengalami sakit, biaya yang dikeluarkan cukup besar. “Keluhan masyarakat karena tidak punya BPJS Kesehatan itu banyak terjadi. Untungnya, tiga rumah sakit milik daerah itu ada solusinya lewat SPM (surat pernyataan miskin, Red),” jelasnya.

Walau pasien kanker memiliki jaminan BPJS Kesehatan, juga tidak semua bisa tertangani di Jember. Kondisi inilah yang sering dihadapi anggota dewan bila terdapat warga yang harus dirujuk ke RS dr Soetomo di Surabaya. “Walau berobat di Surabaya itu gratis, tapi keluarga pasien juga butuh biaya. Misalnya transportasi dan penginapan,” bebernya.

Kondisi itu, kata dia, tentu saja tidak bisa diatasi lantaran pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengaver biaya hidup keluarga pasien. Selain itu, juga tidak semua rumah sakit mampu mengatasi semua biaya berobat kanker. Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membuka layanan kanker di Jember.

“Bila diperlukan, dirikan saja rumah sakit kanker. Namun, itu perlu terobosan luar biasa. Jadi, tidak hanya rumah sakit khusus paru yang ada di Jember,” ucapnya. Dia menegaskan, terlepas apakah rumah sakit khusus kanker itu di bawah Pemerintah Provinsi Jatim seperti RS Paru atau Pemkab Jember, yang penting berada di Jember. Apalagi, selama ini RSD dr Soebandi adalah rumah sakit rujukan kawasan timur Jatim.

Walau begitu, Hafidi menambahkan, membuat RS khusus kanker di Jember juga bukan perkara yang mudah. “Karena butuh gedung baru. Butuh lokasi juga,” jelasnya. Dia pun berharap, ada terobosan besar lewat Pemprov Jatim yang memakai tanah negara agar dibangun RS khusus kanker seperti RS Paru. “Mudah-mudahan RS kanker juga masuk RPJMD bupati baru,” imbuhnya.

Di sisi lain, sempat ada kabar bahwa RSD dr Soebandi akan mendirikan gedung khusus untuk perawatan pasien kanker. Bangunan empat lantai yang hingga kini belum selesai di rumah sakit pelat merah itu disebut bakal menjadi lokasi khusus bagi pasien kanker. Benarkah demikian?

Direktur RSD dr Soebandi Hendro Soelistijono menjelaskan, untuk gedung empat lantai yang dibangun 2019 lalu dan hingga kini belum terpakai tersebut, bukan untuk ruang perawatan khusus pasien kanker. Namun, untuk penambahan ruang rawat inap.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/