alexametrics
25 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Tak Efektif Cegah Penularan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember telah memberlakukan PPKM mikro selama hampir lima bulan terakhir. Program pengendalian wabah yang dilakukan dari lingkup terkecil itu juga dibarengi dengan pembentukan satgas Covid-19 di tiap-tiap desa. Namun, berdasarkan pengamatan ahli, program penanggulangan pandemi ini tidak maksimal. Hal itu bisa dilihat dari grafik kasus Covid-19 yang kembali meningkat.

Dosen epidemiologi Universitas Jember (Unej), Arina Mufida mengungkapkan, jika program PPKM mikro berjalan maksimal, sebenarnya dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah. Namun, kenyataannya justru berseberangan. Bahkan, sampai terjadi lonjakan kasus dalam sehari. Bertambahnya jumlah pasien baru ini mengindikasikan bahwa program PPKM mikro tidak efektif mencegah penularan korona.

Menurut dia, seyogianya pengetatan dapat dilakukan dari tingkat RT. Misalnya, kalau ada warga yang terkena Covid-19 di salah satu RT, maka satgas wajib melakukan perlakuan khusus kepada mereka. Bisa dengan membatasi mobilitas yang lebih spesifik, atau melakukan pemantauan secara khusus. Namun, bukan berarti melakukan lockdown. Melainkan pembatasan yang berlaku berdasarkan komitmen di setiap RT. “Lebih ke pembatasan sosial. Fokus ke satu unit rumah,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia mencontohkan, semisal ada satu rumah warga yang penghuninya dinyatakan positif Covid-19. Maka, rumah ini yang difokuskan untuk diawasi dan dilakukan pembatasan sosial. Penghuninya diminta supaya tidak melakukan mobilitas. “Harapannya agar tidak terjadi penularan berkelanjutan,” kata Arina ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kampus Tegalboto.

Model pembatasan berbasis unit rumah ini dinilainya efektif ketimbang PPKM mikro atau pembatasan secara global oleh pemerintah daerah. Sebab, pembatasan yang meluas menimbulkan beberapa konsekuensi dan akan berdampak pada banyak aspek. Seperti aspek ekonomi, psikologi, dan aspek lainnya.

Arina menegaskan, yang menjadi penting adalah Satgas Covid-19 harus ada di setiap desa. Tak hanya ada, tapi program kerjanya juga eksis. Dengan begitu, upaya penanggulangan pandemi korona ini dapat berjalan efektif.

Selain itu, dia menambahkan, data Covid-19 seyogianya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Data yang dimaksud bukan hanya rekapitulasi jumlah kasus. Tapi, juga indikator tracing dan indikator lain. Dengan itu, pemerintah daerah memiliki pertimbangan berbasis data dalam mengambil kebijakan terkait penanganan wabah tersebut. “Sehingga pemerintah daerah bisa melihat posisinya di mana untuk menentukan kebijakan,” imbuh Arina.

Jika pemerintah tidak mau berbenah dan tetap menjalankan program dengan pola seperti sekarang ini, maka tidak menutup kemungkinan Jember akan menjadi zona merah kembali. Sebab, Arina mengingatkan, saat ini tren penyebaran Covid-19 secara nasional sangat tinggi. Hal itu sebagai dampak adanya pergerakan atau mobilitas masyarakat yang cukup masif.

 

Harusnya Fokus Pencegahan

Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik, Hermanto Rohman, dalam PPKM mikro ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, terkait aktivitas di masyarakat yang berskala besar. Seperti hajatan atau pengajian. Aktivitas tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat perdesaan yang masih menganut budaya gotong royong. Kedua, bagaimana cara penerapan prokes di masyarakat tingkat RT, agar dapat dipatuhi dengan tertib.

Kendati begitu, adanya PPKM mikro di level RT saja dinilainya tidak cukup. Sebab, masih ada klaster lain yang jarang disoroti oleh pemerintah. “Sebenarnya, kebijakan PPKM mikro saja tidak cukup. Selain tingkat RT, ada juga yang perlu diperketat. Yakni klaster perkantoran yang selama ini kurang diperhatikan,” ujarnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember telah memberlakukan PPKM mikro selama hampir lima bulan terakhir. Program pengendalian wabah yang dilakukan dari lingkup terkecil itu juga dibarengi dengan pembentukan satgas Covid-19 di tiap-tiap desa. Namun, berdasarkan pengamatan ahli, program penanggulangan pandemi ini tidak maksimal. Hal itu bisa dilihat dari grafik kasus Covid-19 yang kembali meningkat.

Dosen epidemiologi Universitas Jember (Unej), Arina Mufida mengungkapkan, jika program PPKM mikro berjalan maksimal, sebenarnya dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah. Namun, kenyataannya justru berseberangan. Bahkan, sampai terjadi lonjakan kasus dalam sehari. Bertambahnya jumlah pasien baru ini mengindikasikan bahwa program PPKM mikro tidak efektif mencegah penularan korona.

Menurut dia, seyogianya pengetatan dapat dilakukan dari tingkat RT. Misalnya, kalau ada warga yang terkena Covid-19 di salah satu RT, maka satgas wajib melakukan perlakuan khusus kepada mereka. Bisa dengan membatasi mobilitas yang lebih spesifik, atau melakukan pemantauan secara khusus. Namun, bukan berarti melakukan lockdown. Melainkan pembatasan yang berlaku berdasarkan komitmen di setiap RT. “Lebih ke pembatasan sosial. Fokus ke satu unit rumah,” ujarnya.

Dia mencontohkan, semisal ada satu rumah warga yang penghuninya dinyatakan positif Covid-19. Maka, rumah ini yang difokuskan untuk diawasi dan dilakukan pembatasan sosial. Penghuninya diminta supaya tidak melakukan mobilitas. “Harapannya agar tidak terjadi penularan berkelanjutan,” kata Arina ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kampus Tegalboto.

Model pembatasan berbasis unit rumah ini dinilainya efektif ketimbang PPKM mikro atau pembatasan secara global oleh pemerintah daerah. Sebab, pembatasan yang meluas menimbulkan beberapa konsekuensi dan akan berdampak pada banyak aspek. Seperti aspek ekonomi, psikologi, dan aspek lainnya.

Arina menegaskan, yang menjadi penting adalah Satgas Covid-19 harus ada di setiap desa. Tak hanya ada, tapi program kerjanya juga eksis. Dengan begitu, upaya penanggulangan pandemi korona ini dapat berjalan efektif.

Selain itu, dia menambahkan, data Covid-19 seyogianya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Data yang dimaksud bukan hanya rekapitulasi jumlah kasus. Tapi, juga indikator tracing dan indikator lain. Dengan itu, pemerintah daerah memiliki pertimbangan berbasis data dalam mengambil kebijakan terkait penanganan wabah tersebut. “Sehingga pemerintah daerah bisa melihat posisinya di mana untuk menentukan kebijakan,” imbuh Arina.

Jika pemerintah tidak mau berbenah dan tetap menjalankan program dengan pola seperti sekarang ini, maka tidak menutup kemungkinan Jember akan menjadi zona merah kembali. Sebab, Arina mengingatkan, saat ini tren penyebaran Covid-19 secara nasional sangat tinggi. Hal itu sebagai dampak adanya pergerakan atau mobilitas masyarakat yang cukup masif.

 

Harusnya Fokus Pencegahan

Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik, Hermanto Rohman, dalam PPKM mikro ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, terkait aktivitas di masyarakat yang berskala besar. Seperti hajatan atau pengajian. Aktivitas tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat perdesaan yang masih menganut budaya gotong royong. Kedua, bagaimana cara penerapan prokes di masyarakat tingkat RT, agar dapat dipatuhi dengan tertib.

Kendati begitu, adanya PPKM mikro di level RT saja dinilainya tidak cukup. Sebab, masih ada klaster lain yang jarang disoroti oleh pemerintah. “Sebenarnya, kebijakan PPKM mikro saja tidak cukup. Selain tingkat RT, ada juga yang perlu diperketat. Yakni klaster perkantoran yang selama ini kurang diperhatikan,” ujarnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember telah memberlakukan PPKM mikro selama hampir lima bulan terakhir. Program pengendalian wabah yang dilakukan dari lingkup terkecil itu juga dibarengi dengan pembentukan satgas Covid-19 di tiap-tiap desa. Namun, berdasarkan pengamatan ahli, program penanggulangan pandemi ini tidak maksimal. Hal itu bisa dilihat dari grafik kasus Covid-19 yang kembali meningkat.

Dosen epidemiologi Universitas Jember (Unej), Arina Mufida mengungkapkan, jika program PPKM mikro berjalan maksimal, sebenarnya dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah. Namun, kenyataannya justru berseberangan. Bahkan, sampai terjadi lonjakan kasus dalam sehari. Bertambahnya jumlah pasien baru ini mengindikasikan bahwa program PPKM mikro tidak efektif mencegah penularan korona.

Menurut dia, seyogianya pengetatan dapat dilakukan dari tingkat RT. Misalnya, kalau ada warga yang terkena Covid-19 di salah satu RT, maka satgas wajib melakukan perlakuan khusus kepada mereka. Bisa dengan membatasi mobilitas yang lebih spesifik, atau melakukan pemantauan secara khusus. Namun, bukan berarti melakukan lockdown. Melainkan pembatasan yang berlaku berdasarkan komitmen di setiap RT. “Lebih ke pembatasan sosial. Fokus ke satu unit rumah,” ujarnya.

Dia mencontohkan, semisal ada satu rumah warga yang penghuninya dinyatakan positif Covid-19. Maka, rumah ini yang difokuskan untuk diawasi dan dilakukan pembatasan sosial. Penghuninya diminta supaya tidak melakukan mobilitas. “Harapannya agar tidak terjadi penularan berkelanjutan,” kata Arina ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kampus Tegalboto.

Model pembatasan berbasis unit rumah ini dinilainya efektif ketimbang PPKM mikro atau pembatasan secara global oleh pemerintah daerah. Sebab, pembatasan yang meluas menimbulkan beberapa konsekuensi dan akan berdampak pada banyak aspek. Seperti aspek ekonomi, psikologi, dan aspek lainnya.

Arina menegaskan, yang menjadi penting adalah Satgas Covid-19 harus ada di setiap desa. Tak hanya ada, tapi program kerjanya juga eksis. Dengan begitu, upaya penanggulangan pandemi korona ini dapat berjalan efektif.

Selain itu, dia menambahkan, data Covid-19 seyogianya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Data yang dimaksud bukan hanya rekapitulasi jumlah kasus. Tapi, juga indikator tracing dan indikator lain. Dengan itu, pemerintah daerah memiliki pertimbangan berbasis data dalam mengambil kebijakan terkait penanganan wabah tersebut. “Sehingga pemerintah daerah bisa melihat posisinya di mana untuk menentukan kebijakan,” imbuh Arina.

Jika pemerintah tidak mau berbenah dan tetap menjalankan program dengan pola seperti sekarang ini, maka tidak menutup kemungkinan Jember akan menjadi zona merah kembali. Sebab, Arina mengingatkan, saat ini tren penyebaran Covid-19 secara nasional sangat tinggi. Hal itu sebagai dampak adanya pergerakan atau mobilitas masyarakat yang cukup masif.

 

Harusnya Fokus Pencegahan

Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik, Hermanto Rohman, dalam PPKM mikro ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, terkait aktivitas di masyarakat yang berskala besar. Seperti hajatan atau pengajian. Aktivitas tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat perdesaan yang masih menganut budaya gotong royong. Kedua, bagaimana cara penerapan prokes di masyarakat tingkat RT, agar dapat dipatuhi dengan tertib.

Kendati begitu, adanya PPKM mikro di level RT saja dinilainya tidak cukup. Sebab, masih ada klaster lain yang jarang disoroti oleh pemerintah. “Sebenarnya, kebijakan PPKM mikro saja tidak cukup. Selain tingkat RT, ada juga yang perlu diperketat. Yakni klaster perkantoran yang selama ini kurang diperhatikan,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/