alexametrics
29.2 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Pengamat Kebijakan Publik Jember Bicara Soal Vaksin: Butuh Pendekatan Baru

“Vaksinasi itu bisa juga menggandeng ormas, partai, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki ruang kreativitas dan edukasi yang bisa dilakukan sebelum menggelar vaksinasi.” Hermanto Rohman - Pengamat Kebijakan Publik

Mobile_AP_Rectangle 1

Selain menjadi penentu status PPKM, capaian vaksinasi dewasa dan lansia tampaknya juga menjadi prasyarat diperbolehkannya vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Sebab, di beberapa daerah, vaksinasi untuk anak sudah mulai diberlakukan lantaran telah mencapai target vaksin yang ditentukan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Unej Hermanto Rohman memaparkan, sebagai program baru, pelaksanaan vaksinasi di Jember masih menuai beragam respons dari masyarakat. Utamanya lansia yang terkadang sulit memilah informasi. “Tidak semua kalangan masyarakat bisa memahami tentang pentingnya vaksin. Baik dari sisi manfaat maupun efek. Itu masih belum dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Memang sudah seharusnya, lanjut Hermanto, pemerintah tidak hanya memiliki data ketercapaian vaksin, namun juga data sebaran wilayah lokasi. Tentunya, adanya data sebaran wilayah lokasi tersebut juga akan menampilkan profil tipologi yang ada di masing-masing wilayah. Dengan demikian, hal ini memberi banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Hermanto berkata, pemerintah harus punya formula yang tepat. Misal menggandeng pihak yang memiliki pengaruh untuk melaksanakan vaksinasi. “Karena problem riilnya seperti itu. Vaksinasi itu bisa juga menggandeng ormas, partai, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki ruang kreativitas dan edukasi yang bisa dilakukan sebelum menggelar vaksinasi. Tentunya sesuai konteks lokal di masyarakat. Itu bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan vaksinasi,” tambahnya.

Ia menyebut, konteks konsistensi pemerintah untuk mengejar ketercapaian vaksin patut diapresiasi. Mereka telah membuka banyak gerai di setiap kecamatan melalui puskesmas, perangkat desa, atau pelayanan kesehatan lainnya. Namun, dalam hal ini pemerintah juga perlu lebih luas dalam mengajak masyarakat, utamanya lansia. Misalnya membuka gerai vaksin melalui pihak lain yang memiliki simpul kedekatan dengan masyarakat. Seperti komunitas anak muda, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat.

“Ini tidak cukup. Kalau memang ada wilayah yang cukup dipenuhi saja kebutuhan vaksinnya, bisa di organisasi, puskesmas, atau perangkat itu tidak masalah. Tapi, ada wilayah yang tidak cukup dengan itu. Maka, ini perlu kerja sama dengan pihak yang bisa berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, ada tiga catatan penting yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksin di Jember, terutama untuk lansia. Yaitu, diperlukannya model baru, baik dalam membuka gerai vaksin maupun edukasi yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan keragaman asumsinya. Kemudian, kerja sama dengan berbagai sektor atau seluruh kalangan. Terutama kalangan yang memiliki pengaruh besar sesuai tipologi masyarakatnya.

Reporter : Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Isnein Purnomo/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

- Advertisement -

Selain menjadi penentu status PPKM, capaian vaksinasi dewasa dan lansia tampaknya juga menjadi prasyarat diperbolehkannya vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Sebab, di beberapa daerah, vaksinasi untuk anak sudah mulai diberlakukan lantaran telah mencapai target vaksin yang ditentukan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Unej Hermanto Rohman memaparkan, sebagai program baru, pelaksanaan vaksinasi di Jember masih menuai beragam respons dari masyarakat. Utamanya lansia yang terkadang sulit memilah informasi. “Tidak semua kalangan masyarakat bisa memahami tentang pentingnya vaksin. Baik dari sisi manfaat maupun efek. Itu masih belum dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Memang sudah seharusnya, lanjut Hermanto, pemerintah tidak hanya memiliki data ketercapaian vaksin, namun juga data sebaran wilayah lokasi. Tentunya, adanya data sebaran wilayah lokasi tersebut juga akan menampilkan profil tipologi yang ada di masing-masing wilayah. Dengan demikian, hal ini memberi banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah.

Selain itu, Hermanto berkata, pemerintah harus punya formula yang tepat. Misal menggandeng pihak yang memiliki pengaruh untuk melaksanakan vaksinasi. “Karena problem riilnya seperti itu. Vaksinasi itu bisa juga menggandeng ormas, partai, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki ruang kreativitas dan edukasi yang bisa dilakukan sebelum menggelar vaksinasi. Tentunya sesuai konteks lokal di masyarakat. Itu bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan vaksinasi,” tambahnya.

Ia menyebut, konteks konsistensi pemerintah untuk mengejar ketercapaian vaksin patut diapresiasi. Mereka telah membuka banyak gerai di setiap kecamatan melalui puskesmas, perangkat desa, atau pelayanan kesehatan lainnya. Namun, dalam hal ini pemerintah juga perlu lebih luas dalam mengajak masyarakat, utamanya lansia. Misalnya membuka gerai vaksin melalui pihak lain yang memiliki simpul kedekatan dengan masyarakat. Seperti komunitas anak muda, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat.

“Ini tidak cukup. Kalau memang ada wilayah yang cukup dipenuhi saja kebutuhan vaksinnya, bisa di organisasi, puskesmas, atau perangkat itu tidak masalah. Tapi, ada wilayah yang tidak cukup dengan itu. Maka, ini perlu kerja sama dengan pihak yang bisa berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, ada tiga catatan penting yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksin di Jember, terutama untuk lansia. Yaitu, diperlukannya model baru, baik dalam membuka gerai vaksin maupun edukasi yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan keragaman asumsinya. Kemudian, kerja sama dengan berbagai sektor atau seluruh kalangan. Terutama kalangan yang memiliki pengaruh besar sesuai tipologi masyarakatnya.

Reporter : Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Isnein Purnomo/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

Selain menjadi penentu status PPKM, capaian vaksinasi dewasa dan lansia tampaknya juga menjadi prasyarat diperbolehkannya vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Sebab, di beberapa daerah, vaksinasi untuk anak sudah mulai diberlakukan lantaran telah mencapai target vaksin yang ditentukan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Unej Hermanto Rohman memaparkan, sebagai program baru, pelaksanaan vaksinasi di Jember masih menuai beragam respons dari masyarakat. Utamanya lansia yang terkadang sulit memilah informasi. “Tidak semua kalangan masyarakat bisa memahami tentang pentingnya vaksin. Baik dari sisi manfaat maupun efek. Itu masih belum dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Memang sudah seharusnya, lanjut Hermanto, pemerintah tidak hanya memiliki data ketercapaian vaksin, namun juga data sebaran wilayah lokasi. Tentunya, adanya data sebaran wilayah lokasi tersebut juga akan menampilkan profil tipologi yang ada di masing-masing wilayah. Dengan demikian, hal ini memberi banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah.

Selain itu, Hermanto berkata, pemerintah harus punya formula yang tepat. Misal menggandeng pihak yang memiliki pengaruh untuk melaksanakan vaksinasi. “Karena problem riilnya seperti itu. Vaksinasi itu bisa juga menggandeng ormas, partai, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki ruang kreativitas dan edukasi yang bisa dilakukan sebelum menggelar vaksinasi. Tentunya sesuai konteks lokal di masyarakat. Itu bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan vaksinasi,” tambahnya.

Ia menyebut, konteks konsistensi pemerintah untuk mengejar ketercapaian vaksin patut diapresiasi. Mereka telah membuka banyak gerai di setiap kecamatan melalui puskesmas, perangkat desa, atau pelayanan kesehatan lainnya. Namun, dalam hal ini pemerintah juga perlu lebih luas dalam mengajak masyarakat, utamanya lansia. Misalnya membuka gerai vaksin melalui pihak lain yang memiliki simpul kedekatan dengan masyarakat. Seperti komunitas anak muda, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat.

“Ini tidak cukup. Kalau memang ada wilayah yang cukup dipenuhi saja kebutuhan vaksinnya, bisa di organisasi, puskesmas, atau perangkat itu tidak masalah. Tapi, ada wilayah yang tidak cukup dengan itu. Maka, ini perlu kerja sama dengan pihak yang bisa berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, ada tiga catatan penting yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksin di Jember, terutama untuk lansia. Yaitu, diperlukannya model baru, baik dalam membuka gerai vaksin maupun edukasi yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan keragaman asumsinya. Kemudian, kerja sama dengan berbagai sektor atau seluruh kalangan. Terutama kalangan yang memiliki pengaruh besar sesuai tipologi masyarakatnya.

Reporter : Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Isnein Purnomo/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/