alexametrics
23.9 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pengamat Kebijakan Publik Jember Bicara Soal Vaksin: Butuh Pendekatan Baru

“Vaksinasi itu bisa juga menggandeng ormas, partai, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki ruang kreativitas dan edukasi yang bisa dilakukan sebelum menggelar vaksinasi.” Hermanto Rohman - Pengamat Kebijakan Publik

Mobile_AP_Rectangle 1

CAPAIAN vaksinasi menjadi penentu status level PPKM di setiap daerah. Beberapa bulan ini, status PPKM Jember masih bertahan di level tiga akibat lambannya laju vaksinasi, terutama capaian vaksinasi untuk lansia.

Mencari akar dan solusi atas problem tersebut, Jawa Pos Radar Jember mewawancarai pakar kesehatan Universitas Jember Dr. dr Wiwien S Utami. Ia memaparkan, minimnya capaian vaksinasi bagi lansia ditengarai disebabkan oleh berbagai faktor. Baik dari faktor kesehatan yang menentukan boleh tidaknya lansia divaksin maupun asumsi dari lansia itu sendiri.

Jika dilihat dari faktor kesehatan, dia memaparkan, lansia memang membutuhkan perlakuan khusus sebelum melakukan vaksinasi. Mereka perlu melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan kadar gula, hingga pemeriksaan riwayat penyakit yang dimiliki.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Setiap kolegium dokter spesialis masing-masing telah mengeluarkan kebijakan terkait boleh tidaknya lansia yang memiliki riwayat penyakit untuk divaksin. Hampir semuanya membolehkan, dalam batas koridor yang ditentukan,” ungkapnya.

Selain faktor kesehatan, asumsi negatif terkait pentingnya vaksin bagi lansia juga menjadi penyebab lambannya capaian. Di mana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa lansia tidak perlu lagi divaksin karena usianya sudah tua. Kemudian, masih banyak juga lansia yang enggan divaksin karena termakan informasi hoax tentang efek vaksin. “Mungkin di masyarakat memang masih ada kekhawatiran, sehingga mereka masih belum berani atau tidak mau divaksin. Itu masih banyak ditemui,” katanya.

Kemudian, satu penyebab rendahnya capaian vaksin bagi lansia ialah terjadinya kesalahan input data. Beberapa data lansia ini masuk ke dalam kategori dewasa umum. Padahal, seharusnya data tersebut tidak sama, karena ada perbedaan kategori sasaran vaksin sesuai usia.

Wiwien menilai, sejauh ini upaya dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan secara maksimal. Baik dalam hal menyediakan stok vaksin maupun menggencarkan minimnya capaian vaksinasi di Jember. Namun, karena minimnya sosialisasi terkait pentingnya vaksin untuk herd immunity, terutama bagi lansia, maka diperlukan strategi jitu yang berdampak signifikan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat yang memahami pentingnya vaksinasi.

Dia menegaskan, hal ini perlu kerja sama dengan berbagai lini. Baik institusi pendidikan maupun instansi lain. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, muspika, dan kades yang baru dilantik juga bisa menjadi agen yang dapat memberikan penyadaran. “Selama masyarakat masih minim pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kekebalan komunitas (herd immunity), Jember ini sulit bisa meningkatkan capaian vaksinnya,” papar alumnus Universitas Gajah Mada tersebut.

Perempuan yang juga seorang dokter ini menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membuat pemetaan area yang capaian vaksinnya masih minim. Pendataan itu dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) setiap warga yang juga memuat data tahun lahir, sehingga dapat diketahui usianya. Dengan demikian, suatu area atau kecamatan dapat diketahui berapa persen capaian vaksinasinya lengkap dengan kategori usianya.

Pendataan itu juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dispendukcapil guna mendata NIK setiap warga. “Saya menyampaikan ke bupati, kami membutuhkan data desa, dan bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk data NIK-nya,” lanjut dia.

- Advertisement -

CAPAIAN vaksinasi menjadi penentu status level PPKM di setiap daerah. Beberapa bulan ini, status PPKM Jember masih bertahan di level tiga akibat lambannya laju vaksinasi, terutama capaian vaksinasi untuk lansia.

Mencari akar dan solusi atas problem tersebut, Jawa Pos Radar Jember mewawancarai pakar kesehatan Universitas Jember Dr. dr Wiwien S Utami. Ia memaparkan, minimnya capaian vaksinasi bagi lansia ditengarai disebabkan oleh berbagai faktor. Baik dari faktor kesehatan yang menentukan boleh tidaknya lansia divaksin maupun asumsi dari lansia itu sendiri.

Jika dilihat dari faktor kesehatan, dia memaparkan, lansia memang membutuhkan perlakuan khusus sebelum melakukan vaksinasi. Mereka perlu melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan kadar gula, hingga pemeriksaan riwayat penyakit yang dimiliki.

“Setiap kolegium dokter spesialis masing-masing telah mengeluarkan kebijakan terkait boleh tidaknya lansia yang memiliki riwayat penyakit untuk divaksin. Hampir semuanya membolehkan, dalam batas koridor yang ditentukan,” ungkapnya.

Selain faktor kesehatan, asumsi negatif terkait pentingnya vaksin bagi lansia juga menjadi penyebab lambannya capaian. Di mana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa lansia tidak perlu lagi divaksin karena usianya sudah tua. Kemudian, masih banyak juga lansia yang enggan divaksin karena termakan informasi hoax tentang efek vaksin. “Mungkin di masyarakat memang masih ada kekhawatiran, sehingga mereka masih belum berani atau tidak mau divaksin. Itu masih banyak ditemui,” katanya.

Kemudian, satu penyebab rendahnya capaian vaksin bagi lansia ialah terjadinya kesalahan input data. Beberapa data lansia ini masuk ke dalam kategori dewasa umum. Padahal, seharusnya data tersebut tidak sama, karena ada perbedaan kategori sasaran vaksin sesuai usia.

Wiwien menilai, sejauh ini upaya dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan secara maksimal. Baik dalam hal menyediakan stok vaksin maupun menggencarkan minimnya capaian vaksinasi di Jember. Namun, karena minimnya sosialisasi terkait pentingnya vaksin untuk herd immunity, terutama bagi lansia, maka diperlukan strategi jitu yang berdampak signifikan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat yang memahami pentingnya vaksinasi.

Dia menegaskan, hal ini perlu kerja sama dengan berbagai lini. Baik institusi pendidikan maupun instansi lain. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, muspika, dan kades yang baru dilantik juga bisa menjadi agen yang dapat memberikan penyadaran. “Selama masyarakat masih minim pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kekebalan komunitas (herd immunity), Jember ini sulit bisa meningkatkan capaian vaksinnya,” papar alumnus Universitas Gajah Mada tersebut.

Perempuan yang juga seorang dokter ini menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membuat pemetaan area yang capaian vaksinnya masih minim. Pendataan itu dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) setiap warga yang juga memuat data tahun lahir, sehingga dapat diketahui usianya. Dengan demikian, suatu area atau kecamatan dapat diketahui berapa persen capaian vaksinasinya lengkap dengan kategori usianya.

Pendataan itu juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dispendukcapil guna mendata NIK setiap warga. “Saya menyampaikan ke bupati, kami membutuhkan data desa, dan bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk data NIK-nya,” lanjut dia.

CAPAIAN vaksinasi menjadi penentu status level PPKM di setiap daerah. Beberapa bulan ini, status PPKM Jember masih bertahan di level tiga akibat lambannya laju vaksinasi, terutama capaian vaksinasi untuk lansia.

Mencari akar dan solusi atas problem tersebut, Jawa Pos Radar Jember mewawancarai pakar kesehatan Universitas Jember Dr. dr Wiwien S Utami. Ia memaparkan, minimnya capaian vaksinasi bagi lansia ditengarai disebabkan oleh berbagai faktor. Baik dari faktor kesehatan yang menentukan boleh tidaknya lansia divaksin maupun asumsi dari lansia itu sendiri.

Jika dilihat dari faktor kesehatan, dia memaparkan, lansia memang membutuhkan perlakuan khusus sebelum melakukan vaksinasi. Mereka perlu melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan kadar gula, hingga pemeriksaan riwayat penyakit yang dimiliki.

“Setiap kolegium dokter spesialis masing-masing telah mengeluarkan kebijakan terkait boleh tidaknya lansia yang memiliki riwayat penyakit untuk divaksin. Hampir semuanya membolehkan, dalam batas koridor yang ditentukan,” ungkapnya.

Selain faktor kesehatan, asumsi negatif terkait pentingnya vaksin bagi lansia juga menjadi penyebab lambannya capaian. Di mana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa lansia tidak perlu lagi divaksin karena usianya sudah tua. Kemudian, masih banyak juga lansia yang enggan divaksin karena termakan informasi hoax tentang efek vaksin. “Mungkin di masyarakat memang masih ada kekhawatiran, sehingga mereka masih belum berani atau tidak mau divaksin. Itu masih banyak ditemui,” katanya.

Kemudian, satu penyebab rendahnya capaian vaksin bagi lansia ialah terjadinya kesalahan input data. Beberapa data lansia ini masuk ke dalam kategori dewasa umum. Padahal, seharusnya data tersebut tidak sama, karena ada perbedaan kategori sasaran vaksin sesuai usia.

Wiwien menilai, sejauh ini upaya dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan secara maksimal. Baik dalam hal menyediakan stok vaksin maupun menggencarkan minimnya capaian vaksinasi di Jember. Namun, karena minimnya sosialisasi terkait pentingnya vaksin untuk herd immunity, terutama bagi lansia, maka diperlukan strategi jitu yang berdampak signifikan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat yang memahami pentingnya vaksinasi.

Dia menegaskan, hal ini perlu kerja sama dengan berbagai lini. Baik institusi pendidikan maupun instansi lain. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, muspika, dan kades yang baru dilantik juga bisa menjadi agen yang dapat memberikan penyadaran. “Selama masyarakat masih minim pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kekebalan komunitas (herd immunity), Jember ini sulit bisa meningkatkan capaian vaksinnya,” papar alumnus Universitas Gajah Mada tersebut.

Perempuan yang juga seorang dokter ini menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membuat pemetaan area yang capaian vaksinnya masih minim. Pendataan itu dilakukan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) setiap warga yang juga memuat data tahun lahir, sehingga dapat diketahui usianya. Dengan demikian, suatu area atau kecamatan dapat diketahui berapa persen capaian vaksinasinya lengkap dengan kategori usianya.

Pendataan itu juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dispendukcapil guna mendata NIK setiap warga. “Saya menyampaikan ke bupati, kami membutuhkan data desa, dan bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk data NIK-nya,” lanjut dia.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/