alexametrics
24.4 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Minimnya Sosialisasi KB, Sebab Lain Tingginya AKI-AKB

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jember, nampaknya masih belum menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini, Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (AKIBBL) di kabupaten setempat. Program KB yang dimaksud, tidak hanya terbatas pada penggunaan kontrasepsi, tapi lebih jauh dari itu.

Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Anto Budi menjelaskan, sosialisasi tentang KB tak hanya diberikan kepada calon pengantin yang hendak menikah atau kepada pasangan suami istri saja. Penjelasan tentang KB juga harus menyasar pada kalangan pelajar atau remaja di perdesaan.

“Terutama remaja di desa itu yang jarang tersentuh dengan pengetahuan tentang KB,” ungkapnya, dalam sebuah diskusi yang membahas tentang upaya menekan AKIBBL di Gedung Bakorwil Jalan Kalimantan, Sumbersari, Kamis (18/3).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Anto, kurangnya sosialisasi itu terjadi akibat minimnya peran perangkat desa. Dirinya juga mengamati, sebagian besar desa di Jember hanya mengandalkan peran posyandu dan PKK dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat setempat. Padahal, posyandu dan PKK hanya mengarah pada kalangan ibu hamil dan bayi saja.

“RT dan RW seharusnya juga ikut berperan. Karena mereka dekat dengan semua kalangan masyarakat,” paparnya.

Selain itu, sosialisasi harus benar-benar ditekankan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sebab, tanpa anjuran pemerintah, masyarakat terkadang mengabaikan sosialisasi yang mereka dapatkan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jember, nampaknya masih belum menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini, Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (AKIBBL) di kabupaten setempat. Program KB yang dimaksud, tidak hanya terbatas pada penggunaan kontrasepsi, tapi lebih jauh dari itu.

Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Anto Budi menjelaskan, sosialisasi tentang KB tak hanya diberikan kepada calon pengantin yang hendak menikah atau kepada pasangan suami istri saja. Penjelasan tentang KB juga harus menyasar pada kalangan pelajar atau remaja di perdesaan.

“Terutama remaja di desa itu yang jarang tersentuh dengan pengetahuan tentang KB,” ungkapnya, dalam sebuah diskusi yang membahas tentang upaya menekan AKIBBL di Gedung Bakorwil Jalan Kalimantan, Sumbersari, Kamis (18/3).

Menurut Anto, kurangnya sosialisasi itu terjadi akibat minimnya peran perangkat desa. Dirinya juga mengamati, sebagian besar desa di Jember hanya mengandalkan peran posyandu dan PKK dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat setempat. Padahal, posyandu dan PKK hanya mengarah pada kalangan ibu hamil dan bayi saja.

“RT dan RW seharusnya juga ikut berperan. Karena mereka dekat dengan semua kalangan masyarakat,” paparnya.

Selain itu, sosialisasi harus benar-benar ditekankan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sebab, tanpa anjuran pemerintah, masyarakat terkadang mengabaikan sosialisasi yang mereka dapatkan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jember, nampaknya masih belum menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini, Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (AKIBBL) di kabupaten setempat. Program KB yang dimaksud, tidak hanya terbatas pada penggunaan kontrasepsi, tapi lebih jauh dari itu.

Kasubag Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Anto Budi menjelaskan, sosialisasi tentang KB tak hanya diberikan kepada calon pengantin yang hendak menikah atau kepada pasangan suami istri saja. Penjelasan tentang KB juga harus menyasar pada kalangan pelajar atau remaja di perdesaan.

“Terutama remaja di desa itu yang jarang tersentuh dengan pengetahuan tentang KB,” ungkapnya, dalam sebuah diskusi yang membahas tentang upaya menekan AKIBBL di Gedung Bakorwil Jalan Kalimantan, Sumbersari, Kamis (18/3).

Menurut Anto, kurangnya sosialisasi itu terjadi akibat minimnya peran perangkat desa. Dirinya juga mengamati, sebagian besar desa di Jember hanya mengandalkan peran posyandu dan PKK dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat setempat. Padahal, posyandu dan PKK hanya mengarah pada kalangan ibu hamil dan bayi saja.

“RT dan RW seharusnya juga ikut berperan. Karena mereka dekat dengan semua kalangan masyarakat,” paparnya.

Selain itu, sosialisasi harus benar-benar ditekankan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sebab, tanpa anjuran pemerintah, masyarakat terkadang mengabaikan sosialisasi yang mereka dapatkan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/