alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Enggan Divaksin, Siap-Siap Kehilangan Bansos

Psikolog: Warga Jember Siap

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Mobile_AP_Rectangle 2

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

Meski begitu, penerapannya tak akan mudah. Sebab, pasti ada pro dan kontra, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Karena itu, semuanya kembali kepada pemerintah si pembuat kebijakan. “Harus melakukan pengawasan super ketat,” tegas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Pertama, dengan memantau setiap pergerakan supaya sebagian kelompok tidak memanfaatkan momen itu untuk meraup keuntungan dan merugikan masyarakat. “Kedua, harus tegas. Jika ada yang tidak mau, ya harus dicabut haknya. Jangan sampai tidak, supaya tak mengakibatkan kecemburuan sosial antarmasyarakat,” terangnya.

Terpisah, dokter spesialis paru dr Angga Mardro Raharjo SpP menambahkan bahwa hukuman bagi yang enggan divaksin itu dianggapnya sudah benar. Sebab, vaksin itu berfungsi untuk membuat kekebalan kepada setiap orang yang belum terjangkit Covid-19.

“Kalau terpapar setelah divaksin itu masih memungkinkan, tapi mengurangi risiko kematian karena antibodi orang yang divaksin sudah lebih kuat melawan virus. Rugi kalau nggak mau. Apalagi gratis,” jelasnya.

Bahkan, berdasar PP Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah juga sudah menanggung semua bentuk kejadian yang dialami ketika seseorang tersebut selesai mendapatkan vaksin. “Semuanya ditanggung pemerintah,” pungkasnya. (nen/c2/lin)

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Mobile_AP_Half Page

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

Meski begitu, penerapannya tak akan mudah. Sebab, pasti ada pro dan kontra, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Karena itu, semuanya kembali kepada pemerintah si pembuat kebijakan. “Harus melakukan pengawasan super ketat,” tegas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Pertama, dengan memantau setiap pergerakan supaya sebagian kelompok tidak memanfaatkan momen itu untuk meraup keuntungan dan merugikan masyarakat. “Kedua, harus tegas. Jika ada yang tidak mau, ya harus dicabut haknya. Jangan sampai tidak, supaya tak mengakibatkan kecemburuan sosial antarmasyarakat,” terangnya.

Terpisah, dokter spesialis paru dr Angga Mardro Raharjo SpP menambahkan bahwa hukuman bagi yang enggan divaksin itu dianggapnya sudah benar. Sebab, vaksin itu berfungsi untuk membuat kekebalan kepada setiap orang yang belum terjangkit Covid-19.

“Kalau terpapar setelah divaksin itu masih memungkinkan, tapi mengurangi risiko kematian karena antibodi orang yang divaksin sudah lebih kuat melawan virus. Rugi kalau nggak mau. Apalagi gratis,” jelasnya.

Bahkan, berdasar PP Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah juga sudah menanggung semua bentuk kejadian yang dialami ketika seseorang tersebut selesai mendapatkan vaksin. “Semuanya ditanggung pemerintah,” pungkasnya. (nen/c2/lin)

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

Meski begitu, penerapannya tak akan mudah. Sebab, pasti ada pro dan kontra, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Karena itu, semuanya kembali kepada pemerintah si pembuat kebijakan. “Harus melakukan pengawasan super ketat,” tegas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Pertama, dengan memantau setiap pergerakan supaya sebagian kelompok tidak memanfaatkan momen itu untuk meraup keuntungan dan merugikan masyarakat. “Kedua, harus tegas. Jika ada yang tidak mau, ya harus dicabut haknya. Jangan sampai tidak, supaya tak mengakibatkan kecemburuan sosial antarmasyarakat,” terangnya.

Terpisah, dokter spesialis paru dr Angga Mardro Raharjo SpP menambahkan bahwa hukuman bagi yang enggan divaksin itu dianggapnya sudah benar. Sebab, vaksin itu berfungsi untuk membuat kekebalan kepada setiap orang yang belum terjangkit Covid-19.

“Kalau terpapar setelah divaksin itu masih memungkinkan, tapi mengurangi risiko kematian karena antibodi orang yang divaksin sudah lebih kuat melawan virus. Rugi kalau nggak mau. Apalagi gratis,” jelasnya.

Bahkan, berdasar PP Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah juga sudah menanggung semua bentuk kejadian yang dialami ketika seseorang tersebut selesai mendapatkan vaksin. “Semuanya ditanggung pemerintah,” pungkasnya. (nen/c2/lin)

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2