alexametrics
26.4 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Enggan Divaksin, Siap-Siap Kehilangan Bansos

Psikolog: Warga Jember Siap

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Mobile_AP_Rectangle 2

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Vaksinasi hampir menjangkau seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah nakes lansia, satgas Covid-19, dan karyawan di pelayanan publik yang menjadi sasaran. Tinggal menunggu waktu saja, masyarakat juga bakal mendapatkan vaksin gratis itu.

Namun, pro kontra terkait vaksin masih marak di kalangan masyarakat. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan vaksinasi.

Disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi administratif, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi negara, atau pemberian denda. Sebab, siapa pun yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan persebaran Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Gatot Triyono menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pencabutan jaminan dan bantuan sosial bagi siapa pun yang enggan divaksin. Lalu, siapkah warga Jember jika peraturan itu sampai di Jember?

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi SPsi MA mengungkapkan bahwa masyarakat Jember diperkirakan siap menerima hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. “Dengan adanya penerapan reward and punishment, masyarakat Jember diharapkan patuh sehingga kasus Covid-19 di Jember kian melandai,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan. “Sebaliknya, jika terbukti tidak menaati perintah vaksinasi, pemerintah harus mencabut hak mereka supaya tidak terkesan ngentengne,” paparnya. Artinya, enggan divaksin, tapi tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut malah bisa merugikan orang lain.

Punishment yang selama ini berlangsung juga bisa diterima masyarakat. Yakni, adanya operasi yustisi. “Terbukti, pelaksanaannya juga nggak kejam-kejam amat,” ucapnya. Terlebih, tak ada bentuk protes yang berlebihan dari masyarakat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/