alexametrics
28.4 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Akta Lahir Masih Belum Jadi Prioritas di Jember

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menyebut bahwa masih banyak anak yang tak memiliki akta lahir. Padahal administrasi kependudukan (adminduk) ini sangat penting untuk berbagai hak mereka.

Mobile_AP_Rectangle 1

“Anak-anak yang menjadi TKW tidak terlalu banyak. Karena jasa penyalur mencari usia 18 tahun ke atas. Sementara, 18 tahun ke bawah lebih rawan ke trafficking. Jadi, modusnya perekrutan anak untuk kerja di luar pulau atau bahkan pekerjaan pertukaran budaya,” ungkapnya.

Dampak lainnya adalah mereka juga tidak bisa mendapatkan pemenuhan jaminan sosial. Pun halnya saat mereka akan melakukan pernikahan nanti ketika telah dewasa. Jika tidak memiliki akta kelahiran, maka proses administrasi selanjutnya akan sulit dilakukan. “Di beberapa kalangan, akta kelahiran bukan menjadi prioritas. Biasanya kalau mereka butuh, minta dibuatkan ke orang lain atau calo,” tuturnya.

Dalam hal ini pemerintah perlu mencetuskan metode pelayanan yang mudah diakses di berbagai tempat, misalnya di kantor desa. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi adminduk di kalangan masyarakat melalui perangkat desa. “Metode pengurusan lebih mudah. Jadi, bukan orang di desa datang ke Dispenduk,” ungkapnya.

Adapun akta kelahiran bagi kalangan anak- anak yang hanya memiliki satu orang tua, lanjut dia, sejatinya juga dapat diurus. Namun, masih ada orang tua yang enggan untuk mengurus akta orang tua tunggal, karena khawatir mendapat perlakuan sosial yang tidak diinginkan. “Ada yang akta kelahiran hanya menyebutkan satu nama orang tua. Terkadang yang mengurus khawatir ada stigma,” pungkas Rizki. (ani/c2/lin)

- Advertisement -

“Anak-anak yang menjadi TKW tidak terlalu banyak. Karena jasa penyalur mencari usia 18 tahun ke atas. Sementara, 18 tahun ke bawah lebih rawan ke trafficking. Jadi, modusnya perekrutan anak untuk kerja di luar pulau atau bahkan pekerjaan pertukaran budaya,” ungkapnya.

Dampak lainnya adalah mereka juga tidak bisa mendapatkan pemenuhan jaminan sosial. Pun halnya saat mereka akan melakukan pernikahan nanti ketika telah dewasa. Jika tidak memiliki akta kelahiran, maka proses administrasi selanjutnya akan sulit dilakukan. “Di beberapa kalangan, akta kelahiran bukan menjadi prioritas. Biasanya kalau mereka butuh, minta dibuatkan ke orang lain atau calo,” tuturnya.

Dalam hal ini pemerintah perlu mencetuskan metode pelayanan yang mudah diakses di berbagai tempat, misalnya di kantor desa. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi adminduk di kalangan masyarakat melalui perangkat desa. “Metode pengurusan lebih mudah. Jadi, bukan orang di desa datang ke Dispenduk,” ungkapnya.

Adapun akta kelahiran bagi kalangan anak- anak yang hanya memiliki satu orang tua, lanjut dia, sejatinya juga dapat diurus. Namun, masih ada orang tua yang enggan untuk mengurus akta orang tua tunggal, karena khawatir mendapat perlakuan sosial yang tidak diinginkan. “Ada yang akta kelahiran hanya menyebutkan satu nama orang tua. Terkadang yang mengurus khawatir ada stigma,” pungkas Rizki. (ani/c2/lin)

“Anak-anak yang menjadi TKW tidak terlalu banyak. Karena jasa penyalur mencari usia 18 tahun ke atas. Sementara, 18 tahun ke bawah lebih rawan ke trafficking. Jadi, modusnya perekrutan anak untuk kerja di luar pulau atau bahkan pekerjaan pertukaran budaya,” ungkapnya.

Dampak lainnya adalah mereka juga tidak bisa mendapatkan pemenuhan jaminan sosial. Pun halnya saat mereka akan melakukan pernikahan nanti ketika telah dewasa. Jika tidak memiliki akta kelahiran, maka proses administrasi selanjutnya akan sulit dilakukan. “Di beberapa kalangan, akta kelahiran bukan menjadi prioritas. Biasanya kalau mereka butuh, minta dibuatkan ke orang lain atau calo,” tuturnya.

Dalam hal ini pemerintah perlu mencetuskan metode pelayanan yang mudah diakses di berbagai tempat, misalnya di kantor desa. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi adminduk di kalangan masyarakat melalui perangkat desa. “Metode pengurusan lebih mudah. Jadi, bukan orang di desa datang ke Dispenduk,” ungkapnya.

Adapun akta kelahiran bagi kalangan anak- anak yang hanya memiliki satu orang tua, lanjut dia, sejatinya juga dapat diurus. Namun, masih ada orang tua yang enggan untuk mengurus akta orang tua tunggal, karena khawatir mendapat perlakuan sosial yang tidak diinginkan. “Ada yang akta kelahiran hanya menyebutkan satu nama orang tua. Terkadang yang mengurus khawatir ada stigma,” pungkas Rizki. (ani/c2/lin)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/