alexametrics
24.3 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Akta Lahir Masih Belum Jadi Prioritas di Jember

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menyebut bahwa masih banyak anak yang tak memiliki akta lahir. Padahal administrasi kependudukan (adminduk) ini sangat penting untuk berbagai hak mereka.

Mobile_AP_Rectangle 1

PATRANG, Radar Jember – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa terdapat 598.265 yang telah memiliki akta lahir. Namun, jumlah ini dianggap belum memadai. Sebab, jika merujuk pada data jumlah penduduk Jember 2020 lalu, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Kepala DP3AKB Kabupaten Jember Suprihandoko menuturkan, ada berbagai penyebab kenapa masih banyak anak yang tak memiliki akta lahir. Di antaranya karena anak tersebut lahir dari keluarga kurang paham data, yang tidak mementingkan pendataan proses administrasi. Juga disebabkan lantaran ketidaksiapan para orang tua saat membangun keluarga.

Salah satu risiko jika anak tak memiliki akta lahir adalah hak mereka untuk mendapat pendidikan akan terancam pemenuhannya. “Sebagaimana kita tahu, persyaratan administrasi di berbagai jenjang pendidikan adalah adanya akta kelahiran. Misalnya untuk mengurus rapor, ijazah, dan lainnya,” ujar Suprihandoko.

Mobile_AP_Rectangle 2

Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember Rizki Nurhaini menilai, tidak adanya akta kelahiran pada anak tidak hanya berdampak pada pemenuhan pendidikan. Namun, juga berdampak pada human trafficking berkedok pekerjaan.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang jelas dan menjanjikan, umumnya berkas adminduk menjadi persyaratan mutlak. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa menggaet kesempatan peluang kerja resmi. Imbasnya, mereka memilih “jalur belakang” alias tidak resmi.

- Advertisement -

PATRANG, Radar Jember – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa terdapat 598.265 yang telah memiliki akta lahir. Namun, jumlah ini dianggap belum memadai. Sebab, jika merujuk pada data jumlah penduduk Jember 2020 lalu, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Kepala DP3AKB Kabupaten Jember Suprihandoko menuturkan, ada berbagai penyebab kenapa masih banyak anak yang tak memiliki akta lahir. Di antaranya karena anak tersebut lahir dari keluarga kurang paham data, yang tidak mementingkan pendataan proses administrasi. Juga disebabkan lantaran ketidaksiapan para orang tua saat membangun keluarga.

Salah satu risiko jika anak tak memiliki akta lahir adalah hak mereka untuk mendapat pendidikan akan terancam pemenuhannya. “Sebagaimana kita tahu, persyaratan administrasi di berbagai jenjang pendidikan adalah adanya akta kelahiran. Misalnya untuk mengurus rapor, ijazah, dan lainnya,” ujar Suprihandoko.

Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember Rizki Nurhaini menilai, tidak adanya akta kelahiran pada anak tidak hanya berdampak pada pemenuhan pendidikan. Namun, juga berdampak pada human trafficking berkedok pekerjaan.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang jelas dan menjanjikan, umumnya berkas adminduk menjadi persyaratan mutlak. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa menggaet kesempatan peluang kerja resmi. Imbasnya, mereka memilih “jalur belakang” alias tidak resmi.

PATRANG, Radar Jember – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa terdapat 598.265 yang telah memiliki akta lahir. Namun, jumlah ini dianggap belum memadai. Sebab, jika merujuk pada data jumlah penduduk Jember 2020 lalu, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Kepala DP3AKB Kabupaten Jember Suprihandoko menuturkan, ada berbagai penyebab kenapa masih banyak anak yang tak memiliki akta lahir. Di antaranya karena anak tersebut lahir dari keluarga kurang paham data, yang tidak mementingkan pendataan proses administrasi. Juga disebabkan lantaran ketidaksiapan para orang tua saat membangun keluarga.

Salah satu risiko jika anak tak memiliki akta lahir adalah hak mereka untuk mendapat pendidikan akan terancam pemenuhannya. “Sebagaimana kita tahu, persyaratan administrasi di berbagai jenjang pendidikan adalah adanya akta kelahiran. Misalnya untuk mengurus rapor, ijazah, dan lainnya,” ujar Suprihandoko.

Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember Rizki Nurhaini menilai, tidak adanya akta kelahiran pada anak tidak hanya berdampak pada pemenuhan pendidikan. Namun, juga berdampak pada human trafficking berkedok pekerjaan.

Untuk mendapatkan pekerjaan yang jelas dan menjanjikan, umumnya berkas adminduk menjadi persyaratan mutlak. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa menggaet kesempatan peluang kerja resmi. Imbasnya, mereka memilih “jalur belakang” alias tidak resmi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/