alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Perencanaan yang Kurang Cermat, Obat Terbuang Sia-Sia karena Kedaluwarsa

Salah satu barang yang tidak dapat dijual secara bebas adalah obat-obatan medis. Orang sakit tidak otomatis bisa mengonsumsi obat tanpa resep yang jelas. Di sisi lain, banyak yang tidak bisa mendapatkan obat lantaran keterbatasan seperti miskin, tidak ke rumah sakit, dan faktor lain. Sementara, obat yang telah dibeli pemerintah justru banyak yang sampai kedaluwarsa.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hampir setiap tahun ada saja obat yang tidak habis dikonsumsi. Akibatnya, obat tersebut tersisa hingga berganti-ganti tahun dan menjadi kedaluwarsa. Obat pun akan terbuang sia-sia dan uang miliaran rupiah ikut terbuang.

BACA JUGA : Tips Parenting Anak di Era Digital

Faktor yang membuat obat tidak habis pakai tentunya bermacam-macam. Bisa jadi, pasiennya sedikit untuk obat jenis tertentu yang dibeli, sehingga tersisa. Faktor lain yang menjadi rahasia umum yakni dua tahun diterpa pandemi korona, orang jarang sekali mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit maupun puskesmas.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, apa pun yang menjadikan obat masih tersisa perlu ditelusuri agar uang APBD ke depan tidak terbuang sia-sia karena obat kedaluwarsa. Dengan kata lain, perencanaan pembelian obat layak untuk dihitung agar selama setahun anggaran bisa dihabiskan atau paling tidak ada ketentuan deadline obat harus habis.

Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember yang akan memusnahkan obat-obatan kedaluwarsa itu dinilai DPRD Jember mencapai Rp 7 Miliar. Anggota dewan pun ingin mengorek lebih jauh obat jenis apa yang paling banyak kedaluwarsa dan terjadi di tahun berapa.

DPRD Jember melalui Komisi D juga sempat bertemu dengan Dinkes Jember. Pada kesempatan itu juga ada pimpinan atau direktur dari tiga rumah sakit daerah (RSD). Dari situ dewan mendapati sejumlah fakta terkait perencanaan yang dinilai tidak matang.

Bahkan, obat-obatan yang tersisa itu bisa memicu munculnya dugaan manipulasi atau permainan di bawah meja tentang obat. Apalagi, obat menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. “Kami tidak sampai menduga ke sana (apakah ada manipulasi atau tidak, Red). Namun, kami melihat ini buntut dari perencanaan yang kurang matang,” urai Mujiburahman Sucipto, anggota Komisi D DPRD Jember.

Sucipto mengaku tidak habis pikir, mengapa anggaran yang hampir Rp 7 miliar itu harus terbuang sisa-sisa. Obat itu tiada guna, menurutnya, karena soal perencanaan dari tahun ke tahun yang belum beres. Kendati Dinkes Jember menyebut bahwa obat-obatan kedaluwarsa itu merupakan alokasi sejak beberapa tahun terakhir yang tidak terserap maupun tersalurkan, namun perincian per tahunnya dan obat jenis apa tidak diketahui publik.

Dewan melihat, di balik banyaknya obat kedaluwarsa yang mencapai Rp 7 miliar, di situ ada uang negara yang dihasilkan dari rakyat. Semestinya peruntukan obat-obatan kembali ke rakyat. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan banyak obat yang rusak lantaran tidak habis pakai. “Harusnya perencanaan detail, ada penghitungan. Ini berapa dan itu berapa, kira-kira bisa dipakai berapa lama obat itu. Sehingga bisa efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sucipto.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menambahkan, Komisi D sebenarnya belum mengantongi informasi utuh mengenai obat-obatan apa saja yang telah kedaluwarsa dan hendak dimusnahkan. Berikut masing-masing tahun pengadaannya. Dewan meminta agar perincian detail diserahkan, sehingga langkah pencegahan akan kemungkinan adanya obat kedaluwarsa lagi bisa dimaksimalkan.

Selain itu, ada lima puskesmas di Jember yang disebut boros karena memiliki pagu terbesar penggunaan obat-obatan dan kondisinya expired. Soal obat ini, dewan pun berencana mengagendakan rapat lanjutan pada urusan obat kedaluwarsa. “Belum tuntas RDP kemarin itu. Kami ingin bertemu lagi dengan puskesmas yang banyak mengajukan obat-obatan expired itu bersama Dinkes lagi nanti. Setelah pembahasan di internal komisi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D yang lain, Ardi Pujo Prabowo, mendapati fakta akumulasi obat-obatan tidak terpakai dan kedaluwarsa sudah ada sejak lama. Namun, dengan munculnya obat kedaluwarsa seharga Rp 7 miliar tersebut, ada kesan setiap tahun tidak ada laporan. “Akumulasi katanya sejak 2013. Jangan pandemi kemarin dijadikan alasan. Kami ingin ketahui jelasnya, apa karena memang perencanaannya lemah, atau kesengajaan, atau seperti apa?” ungkapnya. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hampir setiap tahun ada saja obat yang tidak habis dikonsumsi. Akibatnya, obat tersebut tersisa hingga berganti-ganti tahun dan menjadi kedaluwarsa. Obat pun akan terbuang sia-sia dan uang miliaran rupiah ikut terbuang.

BACA JUGA : Tips Parenting Anak di Era Digital

Faktor yang membuat obat tidak habis pakai tentunya bermacam-macam. Bisa jadi, pasiennya sedikit untuk obat jenis tertentu yang dibeli, sehingga tersisa. Faktor lain yang menjadi rahasia umum yakni dua tahun diterpa pandemi korona, orang jarang sekali mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit maupun puskesmas.

Namun, apa pun yang menjadikan obat masih tersisa perlu ditelusuri agar uang APBD ke depan tidak terbuang sia-sia karena obat kedaluwarsa. Dengan kata lain, perencanaan pembelian obat layak untuk dihitung agar selama setahun anggaran bisa dihabiskan atau paling tidak ada ketentuan deadline obat harus habis.

Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember yang akan memusnahkan obat-obatan kedaluwarsa itu dinilai DPRD Jember mencapai Rp 7 Miliar. Anggota dewan pun ingin mengorek lebih jauh obat jenis apa yang paling banyak kedaluwarsa dan terjadi di tahun berapa.

DPRD Jember melalui Komisi D juga sempat bertemu dengan Dinkes Jember. Pada kesempatan itu juga ada pimpinan atau direktur dari tiga rumah sakit daerah (RSD). Dari situ dewan mendapati sejumlah fakta terkait perencanaan yang dinilai tidak matang.

Bahkan, obat-obatan yang tersisa itu bisa memicu munculnya dugaan manipulasi atau permainan di bawah meja tentang obat. Apalagi, obat menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. “Kami tidak sampai menduga ke sana (apakah ada manipulasi atau tidak, Red). Namun, kami melihat ini buntut dari perencanaan yang kurang matang,” urai Mujiburahman Sucipto, anggota Komisi D DPRD Jember.

Sucipto mengaku tidak habis pikir, mengapa anggaran yang hampir Rp 7 miliar itu harus terbuang sisa-sisa. Obat itu tiada guna, menurutnya, karena soal perencanaan dari tahun ke tahun yang belum beres. Kendati Dinkes Jember menyebut bahwa obat-obatan kedaluwarsa itu merupakan alokasi sejak beberapa tahun terakhir yang tidak terserap maupun tersalurkan, namun perincian per tahunnya dan obat jenis apa tidak diketahui publik.

Dewan melihat, di balik banyaknya obat kedaluwarsa yang mencapai Rp 7 miliar, di situ ada uang negara yang dihasilkan dari rakyat. Semestinya peruntukan obat-obatan kembali ke rakyat. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan banyak obat yang rusak lantaran tidak habis pakai. “Harusnya perencanaan detail, ada penghitungan. Ini berapa dan itu berapa, kira-kira bisa dipakai berapa lama obat itu. Sehingga bisa efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sucipto.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menambahkan, Komisi D sebenarnya belum mengantongi informasi utuh mengenai obat-obatan apa saja yang telah kedaluwarsa dan hendak dimusnahkan. Berikut masing-masing tahun pengadaannya. Dewan meminta agar perincian detail diserahkan, sehingga langkah pencegahan akan kemungkinan adanya obat kedaluwarsa lagi bisa dimaksimalkan.

Selain itu, ada lima puskesmas di Jember yang disebut boros karena memiliki pagu terbesar penggunaan obat-obatan dan kondisinya expired. Soal obat ini, dewan pun berencana mengagendakan rapat lanjutan pada urusan obat kedaluwarsa. “Belum tuntas RDP kemarin itu. Kami ingin bertemu lagi dengan puskesmas yang banyak mengajukan obat-obatan expired itu bersama Dinkes lagi nanti. Setelah pembahasan di internal komisi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D yang lain, Ardi Pujo Prabowo, mendapati fakta akumulasi obat-obatan tidak terpakai dan kedaluwarsa sudah ada sejak lama. Namun, dengan munculnya obat kedaluwarsa seharga Rp 7 miliar tersebut, ada kesan setiap tahun tidak ada laporan. “Akumulasi katanya sejak 2013. Jangan pandemi kemarin dijadikan alasan. Kami ingin ketahui jelasnya, apa karena memang perencanaannya lemah, atau kesengajaan, atau seperti apa?” ungkapnya. (mau/c2/nur)

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hampir setiap tahun ada saja obat yang tidak habis dikonsumsi. Akibatnya, obat tersebut tersisa hingga berganti-ganti tahun dan menjadi kedaluwarsa. Obat pun akan terbuang sia-sia dan uang miliaran rupiah ikut terbuang.

BACA JUGA : Tips Parenting Anak di Era Digital

Faktor yang membuat obat tidak habis pakai tentunya bermacam-macam. Bisa jadi, pasiennya sedikit untuk obat jenis tertentu yang dibeli, sehingga tersisa. Faktor lain yang menjadi rahasia umum yakni dua tahun diterpa pandemi korona, orang jarang sekali mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit maupun puskesmas.

Namun, apa pun yang menjadikan obat masih tersisa perlu ditelusuri agar uang APBD ke depan tidak terbuang sia-sia karena obat kedaluwarsa. Dengan kata lain, perencanaan pembelian obat layak untuk dihitung agar selama setahun anggaran bisa dihabiskan atau paling tidak ada ketentuan deadline obat harus habis.

Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember yang akan memusnahkan obat-obatan kedaluwarsa itu dinilai DPRD Jember mencapai Rp 7 Miliar. Anggota dewan pun ingin mengorek lebih jauh obat jenis apa yang paling banyak kedaluwarsa dan terjadi di tahun berapa.

DPRD Jember melalui Komisi D juga sempat bertemu dengan Dinkes Jember. Pada kesempatan itu juga ada pimpinan atau direktur dari tiga rumah sakit daerah (RSD). Dari situ dewan mendapati sejumlah fakta terkait perencanaan yang dinilai tidak matang.

Bahkan, obat-obatan yang tersisa itu bisa memicu munculnya dugaan manipulasi atau permainan di bawah meja tentang obat. Apalagi, obat menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. “Kami tidak sampai menduga ke sana (apakah ada manipulasi atau tidak, Red). Namun, kami melihat ini buntut dari perencanaan yang kurang matang,” urai Mujiburahman Sucipto, anggota Komisi D DPRD Jember.

Sucipto mengaku tidak habis pikir, mengapa anggaran yang hampir Rp 7 miliar itu harus terbuang sisa-sisa. Obat itu tiada guna, menurutnya, karena soal perencanaan dari tahun ke tahun yang belum beres. Kendati Dinkes Jember menyebut bahwa obat-obatan kedaluwarsa itu merupakan alokasi sejak beberapa tahun terakhir yang tidak terserap maupun tersalurkan, namun perincian per tahunnya dan obat jenis apa tidak diketahui publik.

Dewan melihat, di balik banyaknya obat kedaluwarsa yang mencapai Rp 7 miliar, di situ ada uang negara yang dihasilkan dari rakyat. Semestinya peruntukan obat-obatan kembali ke rakyat. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan banyak obat yang rusak lantaran tidak habis pakai. “Harusnya perencanaan detail, ada penghitungan. Ini berapa dan itu berapa, kira-kira bisa dipakai berapa lama obat itu. Sehingga bisa efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sucipto.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menambahkan, Komisi D sebenarnya belum mengantongi informasi utuh mengenai obat-obatan apa saja yang telah kedaluwarsa dan hendak dimusnahkan. Berikut masing-masing tahun pengadaannya. Dewan meminta agar perincian detail diserahkan, sehingga langkah pencegahan akan kemungkinan adanya obat kedaluwarsa lagi bisa dimaksimalkan.

Selain itu, ada lima puskesmas di Jember yang disebut boros karena memiliki pagu terbesar penggunaan obat-obatan dan kondisinya expired. Soal obat ini, dewan pun berencana mengagendakan rapat lanjutan pada urusan obat kedaluwarsa. “Belum tuntas RDP kemarin itu. Kami ingin bertemu lagi dengan puskesmas yang banyak mengajukan obat-obatan expired itu bersama Dinkes lagi nanti. Setelah pembahasan di internal komisi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D yang lain, Ardi Pujo Prabowo, mendapati fakta akumulasi obat-obatan tidak terpakai dan kedaluwarsa sudah ada sejak lama. Namun, dengan munculnya obat kedaluwarsa seharga Rp 7 miliar tersebut, ada kesan setiap tahun tidak ada laporan. “Akumulasi katanya sejak 2013. Jangan pandemi kemarin dijadikan alasan. Kami ingin ketahui jelasnya, apa karena memang perencanaannya lemah, atau kesengajaan, atau seperti apa?” ungkapnya. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/