Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Inovasi Dosen Polije untuk Budidaya Jamur, Sangat Bermanfaat bagi Petani
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (FKM Unej), Abu Khoiri, menerangkan, jam pelayanan kesehatan sudah diatur pada SPM, dengan durasi yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, yang mengatur tentang jam buka layanan. “Terutama untuk rawat jalan,” kata pria yang membidangi administrasi kebijakan kesehatan (AKK) tersebut.
Ketentuan tersebut akan menjadi dasar rujukan puskesmas untuk memberikan layanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Artinya, jika loket pendaftaran sudah ditutup, maka pasien yang baru datang tidak bisa dilayani pada hari itu juga. Namun, dapat dilayani pada hari berikutnya. “Karena memang puskesmas tidak ada kewajiban untuk membuka rawat jalan selama 24 jam. Sebab, yang buka 24 jam UGD,” ungkapnya.
Selain puskesmas, unit rawat jalan di rumah sakit (RS) juga tetap ada batasan waktu. Hal itu merupakan sebuah fenomena yang biasa pada fasilitas kesehatan. “Kecuali jika waktu tersebut dilanggar oleh pihak puskesmas,” ujarnya.
Abu mengungkapkan, terdapat puskesmas tertentu yang jam operasionalnya tidak sesuai ketentuan, seperti puskesmas pariwisata. Sebab, pada tempat tersebut banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas puskesmas. “Kalau seperti ini, bahkan malam juga dapat melayani. Namun, tidak bisa berlaku umum dan hanya pada kondisi tertentu dapat membuka jam layanan lebih dari ketentuan,” ungkapnya. Tetapi, pada umumnya layanan rawat jalan ada ketentuan waktunya. Sebab, terdapat aturan dari Dinas Kesehatan yang harus dipatuhi.
Lebih lanjut, Abu membandingkan bahwa aturan RS dengan puskesmas berbeda. Jam operasional layanan rawat jalan di RS ditentukan oleh kebijakan direktur RS tersebut. Biasanya jam buka tertera di papan pengumuman. “Bahkan terkadang di RS membuka pagi sampai siang. Kemudian, sore hingga malam,” katanya.
Namun, Abu juga menjelaskan, apabila terdapat suatu kondisi di papan pengumuman yang tidak sesuai, misalnya kurang dari satu jam loket sudah ditutup, di dalam masih terdapat layanan hingga selesainya pasien yang sudah terdaftar. “Pada kondisi ini pasien tidak dapat daftar, sebab loket sudah ditutup,” pungkasnya.
Sementara itu, pada RS swasta ketentuan jam operasional ada pada kebijakan rumah sakit itu sendiri. Karakteristik layanan antar-rumah sakit berbeda. “Jam buka, jenis layanan, spesialisnya apa saja, tergantung tipe RS-nya. Namun, mengenai jam buka diatur sendiri oleh RS tersebut.” ujarnya.
Sementara, RSD tak terlepas dari kepemilikan pemerintah daerah, sehingga aturan manajemen mengacu pada ketentuan daerah tersebut. Terutama pada RS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terikat aturan dalam fleksibilitas pengelolaan anggarannya dengan aturan daerah. “RS swasta dimiliki oleh perorangan atau yayasan. Jadi, aturan-aturan tersebut terdapat pada internal RS,” tutupnya. (fik/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



