Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Semua Faskes Harus Taat Aturan

S
Penulis: Safitri❯
“Sebab, terdapat aturan dari Dinas Kesehatan yang harus dipatuhi.”  Abu Khoiri, Dosen FKM Unej
“Sebab, terdapat aturan dari Dinas Kesehatan yang harus dipatuhi.” Abu Khoiri, Dosen FKM Unej
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Setiap fasilitas kesehatan (faskes) di puskesmas, rumah sakit daerah (RSD), maupun RS swasta di Jember memiliki jam operasional masing-masing. Namun demikian, semua faskes tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku.

BACA JUGA : Inovasi Dosen Polije untuk Budidaya Jamur, Sangat Bermanfaat bagi Petani

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (FKM Unej), Abu Khoiri, menerangkan, jam pelayanan kesehatan sudah diatur pada SPM, dengan durasi yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, yang mengatur tentang jam buka layanan. “Terutama untuk rawat jalan,” kata pria yang membidangi administrasi kebijakan kesehatan (AKK) tersebut.

Ketentuan tersebut akan menjadi dasar rujukan puskesmas untuk memberikan layanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Artinya, jika loket pendaftaran sudah ditutup, maka pasien yang baru datang tidak bisa dilayani pada hari itu juga. Namun, dapat dilayani pada hari berikutnya. “Karena memang puskesmas tidak ada kewajiban untuk membuka rawat jalan selama 24 jam. Sebab, yang buka 24 jam UGD,” ungkapnya.

Selain puskesmas, unit rawat jalan di rumah sakit (RS) juga tetap ada batasan waktu. Hal itu merupakan sebuah fenomena yang biasa pada fasilitas kesehatan. “Kecuali jika waktu tersebut dilanggar oleh pihak puskesmas,” ujarnya.

Abu mengungkapkan, terdapat puskesmas tertentu yang jam operasionalnya tidak sesuai ketentuan, seperti puskesmas pariwisata. Sebab, pada tempat tersebut banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas puskesmas. “Kalau seperti ini, bahkan malam juga dapat melayani. Namun, tidak bisa berlaku umum dan hanya pada kondisi tertentu dapat membuka jam layanan lebih dari ketentuan,” ungkapnya. Tetapi, pada umumnya layanan rawat jalan ada ketentuan waktunya. Sebab, terdapat aturan dari Dinas Kesehatan yang harus dipatuhi.

Lebih lanjut, Abu membandingkan bahwa aturan RS dengan puskesmas berbeda. Jam operasional layanan rawat jalan di RS ditentukan oleh kebijakan direktur RS tersebut. Biasanya jam buka tertera di papan pengumuman. “Bahkan terkadang di RS membuka pagi sampai siang. Kemudian, sore hingga malam,” katanya.

Namun, Abu juga menjelaskan, apabila terdapat suatu kondisi di papan pengumuman yang tidak sesuai, misalnya kurang dari satu jam loket sudah ditutup, di dalam masih terdapat layanan hingga selesainya pasien yang sudah terdaftar. “Pada kondisi ini pasien tidak dapat daftar, sebab loket sudah ditutup,” pungkasnya.

Sementara itu, pada RS swasta ketentuan jam operasional ada pada kebijakan rumah sakit itu sendiri. Karakteristik layanan antar-rumah sakit berbeda. “Jam buka, jenis layanan, spesialisnya apa saja, tergantung tipe RS-nya. Namun, mengenai jam buka diatur sendiri oleh RS tersebut.” ujarnya.

Sementara, RSD tak terlepas dari kepemilikan pemerintah daerah, sehingga aturan manajemen mengacu pada ketentuan daerah tersebut. Terutama pada RS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terikat aturan dalam fleksibilitas pengelolaan anggarannya dengan aturan daerah. “RS swasta dimiliki oleh perorangan atau yayasan. Jadi, aturan-aturan tersebut terdapat pada internal RS,” tutupnya. (fik/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer