22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Minta Kerja Sama Pemkab dengan BPJS Diperjelas

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Klaim tanggungan biaya rumah sakit dan puskesmas ke BPJS Kesehatan yang belakangan dikeluhkan, menjadi perhatian para wakil rakyat di parlemen. Khususnya oleh Komisi D DPRD Jember. Komisi D beranggapan, masa verifikasi pengajuan klaim yang maksimal 15 hari kerja itu dirasa terlalu lama.

BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS

Di satu sisi, rumah sakit dan puskesmas butuh anggaran cepat, demi keberlangsungan operasional dan pelayanan. “Kalau bicara soal kerja sama pemkab dengan BPJS Kesehatan, salah satunya perlu mengacu Perbup 30 Tahun 2022 tentang Jember Pasti Kueren (JPK) ini,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ardi memaparkan, pentingnya pola kerja sama keduanya itu agar ada harmonisasi program penyediaan layanan kesehatan. baik yang difasilitasi BPJS Kesehatan maupun yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui JPK tersebut. “Pola kerja sama yang dibangun mesti jelas, mengenai masa lama klaim biayanya, pasien miskin yang dikaver, soal kepesertaan, dan lainnya. Beberapa masalah itu yang kemarin sempat terjadi,” urainya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Klaim tanggungan biaya rumah sakit dan puskesmas ke BPJS Kesehatan yang belakangan dikeluhkan, menjadi perhatian para wakil rakyat di parlemen. Khususnya oleh Komisi D DPRD Jember. Komisi D beranggapan, masa verifikasi pengajuan klaim yang maksimal 15 hari kerja itu dirasa terlalu lama.

BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS

Di satu sisi, rumah sakit dan puskesmas butuh anggaran cepat, demi keberlangsungan operasional dan pelayanan. “Kalau bicara soal kerja sama pemkab dengan BPJS Kesehatan, salah satunya perlu mengacu Perbup 30 Tahun 2022 tentang Jember Pasti Kueren (JPK) ini,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D.

Ardi memaparkan, pentingnya pola kerja sama keduanya itu agar ada harmonisasi program penyediaan layanan kesehatan. baik yang difasilitasi BPJS Kesehatan maupun yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui JPK tersebut. “Pola kerja sama yang dibangun mesti jelas, mengenai masa lama klaim biayanya, pasien miskin yang dikaver, soal kepesertaan, dan lainnya. Beberapa masalah itu yang kemarin sempat terjadi,” urainya.

SUMBERSARI, Radar Jember – Klaim tanggungan biaya rumah sakit dan puskesmas ke BPJS Kesehatan yang belakangan dikeluhkan, menjadi perhatian para wakil rakyat di parlemen. Khususnya oleh Komisi D DPRD Jember. Komisi D beranggapan, masa verifikasi pengajuan klaim yang maksimal 15 hari kerja itu dirasa terlalu lama.

BACA JUGA : Ada 2.394 Orang Dinyatakan Lolos Tes Tulis PPS

Di satu sisi, rumah sakit dan puskesmas butuh anggaran cepat, demi keberlangsungan operasional dan pelayanan. “Kalau bicara soal kerja sama pemkab dengan BPJS Kesehatan, salah satunya perlu mengacu Perbup 30 Tahun 2022 tentang Jember Pasti Kueren (JPK) ini,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D.

Ardi memaparkan, pentingnya pola kerja sama keduanya itu agar ada harmonisasi program penyediaan layanan kesehatan. baik yang difasilitasi BPJS Kesehatan maupun yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui JPK tersebut. “Pola kerja sama yang dibangun mesti jelas, mengenai masa lama klaim biayanya, pasien miskin yang dikaver, soal kepesertaan, dan lainnya. Beberapa masalah itu yang kemarin sempat terjadi,” urainya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca