alexametrics
23.4 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Ketersediaan Nakes Harus Sesuai dengan Anggaran

Mobile_AP_Rectangle 1

“Maksudnya, salary harus dipertahankan dengan baik. Tapi, selebihnya harus ada refresh motivasi dan refresh orientasi. Karena nakes juga manusia. Upayanya bisa mendatangkan pakar, psikolog, atau menghadirkan komunikan konselor,” jabarnya.

Menurut dia, melalui hal itu akan ada keterbukaan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan para nakes. Dengan demikian, pemangku kebijakan dapat memberikan keputusan politik berdasarkan kondisi para nakes saat ini. “Sehingga, apa yang menjadi keluhan harus bisa dieliminasi. Kondisi ini tidak hanya konsen pada keselamatan pasien. Tapi, juga keselamatan nakes. Memberikan keamanan adalah salah satu upaya untuk mengurangi burnout syndrome,” pungkasnya.

Terpisah, pemerhati kebijakan publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Mochammad Dawud, mengungkapkan, salah satu alternatif adalah pemerintah daerah segera melakukan rekrutmen relawan. Sebab, menurut dia, ketersediaan nakes sudah dalam kondisi kekurangan, sejak sebelum pandemi. Ditambah lagi, dengan situasi pandemi saat ini. “Kalau kurang dan banyak yang mundur, ya, bikin rekrutmen,” kata Dawud ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon, kemarin (8/8).

Mobile_AP_Rectangle 2

Ia menjelaskan, rekrutmen nakes ini harus dibarengi dengan pemberian gaji yang layak dan memadai. Artinya, upah yang ditawarkan sesuai dengan tingkat risiko yang bakal diterima. Sasarannya adalah para lulusan baru dari disiplin ilmu kesehatan. Mekanismenya, tenaga yang direkrut akadnya adalah dikontrak dengan durasi waktu tertentu, selama tenaga kesehatan pada masa pandemi masih dibutuhkan.

Dawud mengatakan, sebenarnya tidak hanya di Jember rumah sakit tidak menerapkan formulasi ketersediaan rasio ideal jumlah nakes dan pasien. Tapi, juga di daerah lain. Sebab, ketersediaan SDM memang cukup terbatas. Idealnya memang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas. Namun, dengan kondisi saat ini, tidak bisa dengan mudah merekrut nakes dalam jumlah ideal. Apalagi saat ini pendapatan asli daerah mengalami penurunan. “Saya kira, kalau ngomong ideal itu kurang pas di masa saat ini,” ungkapnya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah dapat merekrut nakes sesuai dengan anggaran yang ada. Agar hak-hak finansial mereka tidak sampai terbengkalai. “Disesuaikan saja dengan anggaran yang ada. Jangan sampai nanti direkrut, tapi tidak dibayar,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

“Maksudnya, salary harus dipertahankan dengan baik. Tapi, selebihnya harus ada refresh motivasi dan refresh orientasi. Karena nakes juga manusia. Upayanya bisa mendatangkan pakar, psikolog, atau menghadirkan komunikan konselor,” jabarnya.

Menurut dia, melalui hal itu akan ada keterbukaan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan para nakes. Dengan demikian, pemangku kebijakan dapat memberikan keputusan politik berdasarkan kondisi para nakes saat ini. “Sehingga, apa yang menjadi keluhan harus bisa dieliminasi. Kondisi ini tidak hanya konsen pada keselamatan pasien. Tapi, juga keselamatan nakes. Memberikan keamanan adalah salah satu upaya untuk mengurangi burnout syndrome,” pungkasnya.

Terpisah, pemerhati kebijakan publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Mochammad Dawud, mengungkapkan, salah satu alternatif adalah pemerintah daerah segera melakukan rekrutmen relawan. Sebab, menurut dia, ketersediaan nakes sudah dalam kondisi kekurangan, sejak sebelum pandemi. Ditambah lagi, dengan situasi pandemi saat ini. “Kalau kurang dan banyak yang mundur, ya, bikin rekrutmen,” kata Dawud ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon, kemarin (8/8).

Ia menjelaskan, rekrutmen nakes ini harus dibarengi dengan pemberian gaji yang layak dan memadai. Artinya, upah yang ditawarkan sesuai dengan tingkat risiko yang bakal diterima. Sasarannya adalah para lulusan baru dari disiplin ilmu kesehatan. Mekanismenya, tenaga yang direkrut akadnya adalah dikontrak dengan durasi waktu tertentu, selama tenaga kesehatan pada masa pandemi masih dibutuhkan.

Dawud mengatakan, sebenarnya tidak hanya di Jember rumah sakit tidak menerapkan formulasi ketersediaan rasio ideal jumlah nakes dan pasien. Tapi, juga di daerah lain. Sebab, ketersediaan SDM memang cukup terbatas. Idealnya memang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas. Namun, dengan kondisi saat ini, tidak bisa dengan mudah merekrut nakes dalam jumlah ideal. Apalagi saat ini pendapatan asli daerah mengalami penurunan. “Saya kira, kalau ngomong ideal itu kurang pas di masa saat ini,” ungkapnya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah dapat merekrut nakes sesuai dengan anggaran yang ada. Agar hak-hak finansial mereka tidak sampai terbengkalai. “Disesuaikan saja dengan anggaran yang ada. Jangan sampai nanti direkrut, tapi tidak dibayar,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

“Maksudnya, salary harus dipertahankan dengan baik. Tapi, selebihnya harus ada refresh motivasi dan refresh orientasi. Karena nakes juga manusia. Upayanya bisa mendatangkan pakar, psikolog, atau menghadirkan komunikan konselor,” jabarnya.

Menurut dia, melalui hal itu akan ada keterbukaan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan para nakes. Dengan demikian, pemangku kebijakan dapat memberikan keputusan politik berdasarkan kondisi para nakes saat ini. “Sehingga, apa yang menjadi keluhan harus bisa dieliminasi. Kondisi ini tidak hanya konsen pada keselamatan pasien. Tapi, juga keselamatan nakes. Memberikan keamanan adalah salah satu upaya untuk mengurangi burnout syndrome,” pungkasnya.

Terpisah, pemerhati kebijakan publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Mochammad Dawud, mengungkapkan, salah satu alternatif adalah pemerintah daerah segera melakukan rekrutmen relawan. Sebab, menurut dia, ketersediaan nakes sudah dalam kondisi kekurangan, sejak sebelum pandemi. Ditambah lagi, dengan situasi pandemi saat ini. “Kalau kurang dan banyak yang mundur, ya, bikin rekrutmen,” kata Dawud ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon, kemarin (8/8).

Ia menjelaskan, rekrutmen nakes ini harus dibarengi dengan pemberian gaji yang layak dan memadai. Artinya, upah yang ditawarkan sesuai dengan tingkat risiko yang bakal diterima. Sasarannya adalah para lulusan baru dari disiplin ilmu kesehatan. Mekanismenya, tenaga yang direkrut akadnya adalah dikontrak dengan durasi waktu tertentu, selama tenaga kesehatan pada masa pandemi masih dibutuhkan.

Dawud mengatakan, sebenarnya tidak hanya di Jember rumah sakit tidak menerapkan formulasi ketersediaan rasio ideal jumlah nakes dan pasien. Tapi, juga di daerah lain. Sebab, ketersediaan SDM memang cukup terbatas. Idealnya memang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas. Namun, dengan kondisi saat ini, tidak bisa dengan mudah merekrut nakes dalam jumlah ideal. Apalagi saat ini pendapatan asli daerah mengalami penurunan. “Saya kira, kalau ngomong ideal itu kurang pas di masa saat ini,” ungkapnya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah dapat merekrut nakes sesuai dengan anggaran yang ada. Agar hak-hak finansial mereka tidak sampai terbengkalai. “Disesuaikan saja dengan anggaran yang ada. Jangan sampai nanti direkrut, tapi tidak dibayar,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/