alexametrics
23.7 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Ketersediaan Nakes Harus Sesuai dengan Anggaran

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan masalah pandemi tidak bisa hanya diselesaikan dengan fokus pada penanganan hilir. Sebab, alamiahnya para tenaga kesehatan (nakes) akan bergerak dari hulu ke hilir. Meliputi penanganan promotif, preventif, dan kuratif. Proses ini melibatkan aktor kesehatan, seperti pelayan kesehatan di puskesmas, perawat, dokter, dan lainnya. Dengan kata lain, tidak bisa jika hanya mengandalkan kuratif atau pengobatan. Apalagi, sekarang ini Jember tengah kekurangan nakes.

Pakar Kebijakan Publik Bidang Kesehatan Universitas Jember (Unej) Abu Khoiri mengungkapkan, rasio ideal nakes untuk melayani pasien tidak bisa ditetapkan secara pasti. Sebab, dalam situasi pandemi, rasio ideal ditetapkan berdasarkan kondisi emergency. Jumlah rasio ideal bukan menjadi pertimbangan lagi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan nakes.

Kalau bicara soal rasio nakes dengan jumlah penduduk, kata dia, sekarang ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat. Misalkan, kalau dulu satu dokter melayani 100 ribu penduduk, tapi hari ini beda lagi. Sebab, yang dibutuhkan bukan itu, melainkan lebih pada upaya pencegahan agar masyarakat tetap sehat. Terlebih, perhitungan itu adalah rasio general untuk pengadaan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan, bukan ke penanganan. “Jadi, pergerakan pandemi perlu dipahami dari hulu ke hilir,” jelas dosen yang mengajar mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Unej ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, penanganan di hilir akan menjadi besar manakala bagian hulu atau preventif dan promotif tidak terselesaikan dengan baik. Saat ini, dia memaparkan, pusat pemahaman masalah tidak dipahami secara holistik. Sebab, yang menjadi fokus adalah permasalahan di bagian hilir saja. Yaitu penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ketika sudah terdampak, maka penanganannya berlanjut di bagian kurarif. Penanganan dilakukan oleh perawat dan dokter. Padahal, pada bagian ini jumlah SDM-nya cukup terbatas.

“Mereka hari ini luar biasa. Karena kinerja mereka berbanding lurus dengan jumlah pasien Covid-19. Semakin banyak kasus, maka semakin tinggi waktu kerjanya. Padahal jumlah mereka terbatas. Kapasitasnya juga terbatas. Maka, akibatnya adalah over load,” papar Abu Khoiri.

Abu Khoiri mengungkapkan, penambahan jumlah nakes bukan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, aspek kejenuhan nakes atau burnout syndrome menjadi situasi strategis yang perlu menjadi sorotan untuk dijadikan pertimbangan kebijakan. Burnout syndrome adalah suatu kondisi stres yang berhubungan dengan kesehatan.

“Jadi, fokus kebijakannya tidak hanya menambah orang saja. Tapi, kalau tidak ada yang bisa ditambah terus bagaimana? Berarti harus merawat SDM yang ada agar nakes tetap dapat melayani dengan baik,” ungkapnya.

Abu menambahkan, isu burnout syndrome seyogianya menjadi fokus kebijakan hari ini. Artinya, kebijakan mengarah pada kesehatan mental para nakes. Sebab, kelelahan mental yang berlebih dapat mengurangi motivasi dan produktivitas, bahkan hingga penurunan imun nakes sehingga memiliki potensi besar untuk terserang Covid-19. “Faktanya, hingga hari ini banyak sekali nakes yang meninggal. Bisa jadi, itu karena burnout syndrome,” tambahnya.

Dalam hal ini, seharusnya kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada penambahan kompensasi atau bonus yang selama ini dianggap sebagai upaya penyelesaian. Sebab, menurut dia, bonus itu sifatnya hanya sementara. Banyak kajian yang memberikan kesimpulan bahwa alternatif untuk memotivasi kinerja orang dengan kompensasi hanya bertahan paling lama dalam kurun waktu enam bulan saja. Selebihnya, motivasi kerja akan mengalami penurunan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan masalah pandemi tidak bisa hanya diselesaikan dengan fokus pada penanganan hilir. Sebab, alamiahnya para tenaga kesehatan (nakes) akan bergerak dari hulu ke hilir. Meliputi penanganan promotif, preventif, dan kuratif. Proses ini melibatkan aktor kesehatan, seperti pelayan kesehatan di puskesmas, perawat, dokter, dan lainnya. Dengan kata lain, tidak bisa jika hanya mengandalkan kuratif atau pengobatan. Apalagi, sekarang ini Jember tengah kekurangan nakes.

Pakar Kebijakan Publik Bidang Kesehatan Universitas Jember (Unej) Abu Khoiri mengungkapkan, rasio ideal nakes untuk melayani pasien tidak bisa ditetapkan secara pasti. Sebab, dalam situasi pandemi, rasio ideal ditetapkan berdasarkan kondisi emergency. Jumlah rasio ideal bukan menjadi pertimbangan lagi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan nakes.

Kalau bicara soal rasio nakes dengan jumlah penduduk, kata dia, sekarang ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat. Misalkan, kalau dulu satu dokter melayani 100 ribu penduduk, tapi hari ini beda lagi. Sebab, yang dibutuhkan bukan itu, melainkan lebih pada upaya pencegahan agar masyarakat tetap sehat. Terlebih, perhitungan itu adalah rasio general untuk pengadaan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan, bukan ke penanganan. “Jadi, pergerakan pandemi perlu dipahami dari hulu ke hilir,” jelas dosen yang mengajar mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Unej ini.

Menurutnya, penanganan di hilir akan menjadi besar manakala bagian hulu atau preventif dan promotif tidak terselesaikan dengan baik. Saat ini, dia memaparkan, pusat pemahaman masalah tidak dipahami secara holistik. Sebab, yang menjadi fokus adalah permasalahan di bagian hilir saja. Yaitu penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ketika sudah terdampak, maka penanganannya berlanjut di bagian kurarif. Penanganan dilakukan oleh perawat dan dokter. Padahal, pada bagian ini jumlah SDM-nya cukup terbatas.

“Mereka hari ini luar biasa. Karena kinerja mereka berbanding lurus dengan jumlah pasien Covid-19. Semakin banyak kasus, maka semakin tinggi waktu kerjanya. Padahal jumlah mereka terbatas. Kapasitasnya juga terbatas. Maka, akibatnya adalah over load,” papar Abu Khoiri.

Abu Khoiri mengungkapkan, penambahan jumlah nakes bukan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, aspek kejenuhan nakes atau burnout syndrome menjadi situasi strategis yang perlu menjadi sorotan untuk dijadikan pertimbangan kebijakan. Burnout syndrome adalah suatu kondisi stres yang berhubungan dengan kesehatan.

“Jadi, fokus kebijakannya tidak hanya menambah orang saja. Tapi, kalau tidak ada yang bisa ditambah terus bagaimana? Berarti harus merawat SDM yang ada agar nakes tetap dapat melayani dengan baik,” ungkapnya.

Abu menambahkan, isu burnout syndrome seyogianya menjadi fokus kebijakan hari ini. Artinya, kebijakan mengarah pada kesehatan mental para nakes. Sebab, kelelahan mental yang berlebih dapat mengurangi motivasi dan produktivitas, bahkan hingga penurunan imun nakes sehingga memiliki potensi besar untuk terserang Covid-19. “Faktanya, hingga hari ini banyak sekali nakes yang meninggal. Bisa jadi, itu karena burnout syndrome,” tambahnya.

Dalam hal ini, seharusnya kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada penambahan kompensasi atau bonus yang selama ini dianggap sebagai upaya penyelesaian. Sebab, menurut dia, bonus itu sifatnya hanya sementara. Banyak kajian yang memberikan kesimpulan bahwa alternatif untuk memotivasi kinerja orang dengan kompensasi hanya bertahan paling lama dalam kurun waktu enam bulan saja. Selebihnya, motivasi kerja akan mengalami penurunan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan masalah pandemi tidak bisa hanya diselesaikan dengan fokus pada penanganan hilir. Sebab, alamiahnya para tenaga kesehatan (nakes) akan bergerak dari hulu ke hilir. Meliputi penanganan promotif, preventif, dan kuratif. Proses ini melibatkan aktor kesehatan, seperti pelayan kesehatan di puskesmas, perawat, dokter, dan lainnya. Dengan kata lain, tidak bisa jika hanya mengandalkan kuratif atau pengobatan. Apalagi, sekarang ini Jember tengah kekurangan nakes.

Pakar Kebijakan Publik Bidang Kesehatan Universitas Jember (Unej) Abu Khoiri mengungkapkan, rasio ideal nakes untuk melayani pasien tidak bisa ditetapkan secara pasti. Sebab, dalam situasi pandemi, rasio ideal ditetapkan berdasarkan kondisi emergency. Jumlah rasio ideal bukan menjadi pertimbangan lagi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan nakes.

Kalau bicara soal rasio nakes dengan jumlah penduduk, kata dia, sekarang ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat. Misalkan, kalau dulu satu dokter melayani 100 ribu penduduk, tapi hari ini beda lagi. Sebab, yang dibutuhkan bukan itu, melainkan lebih pada upaya pencegahan agar masyarakat tetap sehat. Terlebih, perhitungan itu adalah rasio general untuk pengadaan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan, bukan ke penanganan. “Jadi, pergerakan pandemi perlu dipahami dari hulu ke hilir,” jelas dosen yang mengajar mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Unej ini.

Menurutnya, penanganan di hilir akan menjadi besar manakala bagian hulu atau preventif dan promotif tidak terselesaikan dengan baik. Saat ini, dia memaparkan, pusat pemahaman masalah tidak dipahami secara holistik. Sebab, yang menjadi fokus adalah permasalahan di bagian hilir saja. Yaitu penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ketika sudah terdampak, maka penanganannya berlanjut di bagian kurarif. Penanganan dilakukan oleh perawat dan dokter. Padahal, pada bagian ini jumlah SDM-nya cukup terbatas.

“Mereka hari ini luar biasa. Karena kinerja mereka berbanding lurus dengan jumlah pasien Covid-19. Semakin banyak kasus, maka semakin tinggi waktu kerjanya. Padahal jumlah mereka terbatas. Kapasitasnya juga terbatas. Maka, akibatnya adalah over load,” papar Abu Khoiri.

Abu Khoiri mengungkapkan, penambahan jumlah nakes bukan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, aspek kejenuhan nakes atau burnout syndrome menjadi situasi strategis yang perlu menjadi sorotan untuk dijadikan pertimbangan kebijakan. Burnout syndrome adalah suatu kondisi stres yang berhubungan dengan kesehatan.

“Jadi, fokus kebijakannya tidak hanya menambah orang saja. Tapi, kalau tidak ada yang bisa ditambah terus bagaimana? Berarti harus merawat SDM yang ada agar nakes tetap dapat melayani dengan baik,” ungkapnya.

Abu menambahkan, isu burnout syndrome seyogianya menjadi fokus kebijakan hari ini. Artinya, kebijakan mengarah pada kesehatan mental para nakes. Sebab, kelelahan mental yang berlebih dapat mengurangi motivasi dan produktivitas, bahkan hingga penurunan imun nakes sehingga memiliki potensi besar untuk terserang Covid-19. “Faktanya, hingga hari ini banyak sekali nakes yang meninggal. Bisa jadi, itu karena burnout syndrome,” tambahnya.

Dalam hal ini, seharusnya kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada penambahan kompensasi atau bonus yang selama ini dianggap sebagai upaya penyelesaian. Sebab, menurut dia, bonus itu sifatnya hanya sementara. Banyak kajian yang memberikan kesimpulan bahwa alternatif untuk memotivasi kinerja orang dengan kompensasi hanya bertahan paling lama dalam kurun waktu enam bulan saja. Selebihnya, motivasi kerja akan mengalami penurunan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/