alexametrics
22.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Pekerja Purnamigran di Jember Terhambat Vaksin Booster

Terkendala Sinkronisasi Data, Minim Sosialisasi

Mobile_AP_Rectangle 1

AMBULU, RADARJEMBER.ID – Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi. Baik dosis satu, dua, maupun booster. Namun pada praktiknya, ada saja kendala. Terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru balik dari luar negeri dan ingin mendapatkan vaksin booster. Sebab, nomor induk kependudukan (NIK) mereka tidak tercatat dalam basis data layanan vaksinasi dosis satu dan dua.

Hal ini disampaikan Lisa Widyawati dari Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Ambulu, Kecamatan Ambulu, ketika menghadiri forum komunitas pekerja migran di Jember, belum lama ini. Kala itu, Lisa menceritakan, temannya yang bernama Katik ditolak ketika ingin mengikuti vaksinasi booster di Kantor Kecamatan Ambulu, Selasa (19/4) lalu.

Menurut dia, temannya yang pekerja purnamigran itu telah enam bulan pulang ke Ambulu dan ingin mendapatkan vaksinasi dosis tambahan. “Kata petugas di lapangan, NIK-nya tidak tercatat dalam basis data sebagai penerima vaksin dosis satu dan dua, sehingga tidak bisa mengikuti dosis tiga,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Padahal, Lisa bilang, temannya tersebut telah menunjukkan sertifikat vaksin dari negara tempatnya bekerja. Di sana tertulis dengan jelas identitas serta jenis vaksin dosis satu dan dua yang telah diterima. “Sertifikat yang dari Hongkong dibawa. Namun, oleh petugas justru diminta vaksin mulai awal. Dari dosis satu. Jadi teman saya menolak,” jelasnya.

Arif Yoni Setiawan, Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jember, yang hadir dalam forum itu menjelaskan, secara regulasi memang ada ketentuan khusus bagi masyarakat yang berasal dari luar negeri. Mereka harus melakukan registrasi terlebih dulu di laman vaksinln.dto.kemkes.go.id dan mengisi data sesuai yang dibutuhkan.

“Karena jenis vaksin itu banyak. Dan sertifikat dari luar terkadang juga tidak bisa dibaca. Jadi mereka harus registrasi dulu sehingga nantinya akan terbaca,” ujarnya.

- Advertisement -

AMBULU, RADARJEMBER.ID – Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi. Baik dosis satu, dua, maupun booster. Namun pada praktiknya, ada saja kendala. Terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru balik dari luar negeri dan ingin mendapatkan vaksin booster. Sebab, nomor induk kependudukan (NIK) mereka tidak tercatat dalam basis data layanan vaksinasi dosis satu dan dua.

Hal ini disampaikan Lisa Widyawati dari Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Ambulu, Kecamatan Ambulu, ketika menghadiri forum komunitas pekerja migran di Jember, belum lama ini. Kala itu, Lisa menceritakan, temannya yang bernama Katik ditolak ketika ingin mengikuti vaksinasi booster di Kantor Kecamatan Ambulu, Selasa (19/4) lalu.

Menurut dia, temannya yang pekerja purnamigran itu telah enam bulan pulang ke Ambulu dan ingin mendapatkan vaksinasi dosis tambahan. “Kata petugas di lapangan, NIK-nya tidak tercatat dalam basis data sebagai penerima vaksin dosis satu dan dua, sehingga tidak bisa mengikuti dosis tiga,” katanya.

Padahal, Lisa bilang, temannya tersebut telah menunjukkan sertifikat vaksin dari negara tempatnya bekerja. Di sana tertulis dengan jelas identitas serta jenis vaksin dosis satu dan dua yang telah diterima. “Sertifikat yang dari Hongkong dibawa. Namun, oleh petugas justru diminta vaksin mulai awal. Dari dosis satu. Jadi teman saya menolak,” jelasnya.

Arif Yoni Setiawan, Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jember, yang hadir dalam forum itu menjelaskan, secara regulasi memang ada ketentuan khusus bagi masyarakat yang berasal dari luar negeri. Mereka harus melakukan registrasi terlebih dulu di laman vaksinln.dto.kemkes.go.id dan mengisi data sesuai yang dibutuhkan.

“Karena jenis vaksin itu banyak. Dan sertifikat dari luar terkadang juga tidak bisa dibaca. Jadi mereka harus registrasi dulu sehingga nantinya akan terbaca,” ujarnya.

AMBULU, RADARJEMBER.ID – Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi. Baik dosis satu, dua, maupun booster. Namun pada praktiknya, ada saja kendala. Terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru balik dari luar negeri dan ingin mendapatkan vaksin booster. Sebab, nomor induk kependudukan (NIK) mereka tidak tercatat dalam basis data layanan vaksinasi dosis satu dan dua.

Hal ini disampaikan Lisa Widyawati dari Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Ambulu, Kecamatan Ambulu, ketika menghadiri forum komunitas pekerja migran di Jember, belum lama ini. Kala itu, Lisa menceritakan, temannya yang bernama Katik ditolak ketika ingin mengikuti vaksinasi booster di Kantor Kecamatan Ambulu, Selasa (19/4) lalu.

Menurut dia, temannya yang pekerja purnamigran itu telah enam bulan pulang ke Ambulu dan ingin mendapatkan vaksinasi dosis tambahan. “Kata petugas di lapangan, NIK-nya tidak tercatat dalam basis data sebagai penerima vaksin dosis satu dan dua, sehingga tidak bisa mengikuti dosis tiga,” katanya.

Padahal, Lisa bilang, temannya tersebut telah menunjukkan sertifikat vaksin dari negara tempatnya bekerja. Di sana tertulis dengan jelas identitas serta jenis vaksin dosis satu dan dua yang telah diterima. “Sertifikat yang dari Hongkong dibawa. Namun, oleh petugas justru diminta vaksin mulai awal. Dari dosis satu. Jadi teman saya menolak,” jelasnya.

Arif Yoni Setiawan, Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jember, yang hadir dalam forum itu menjelaskan, secara regulasi memang ada ketentuan khusus bagi masyarakat yang berasal dari luar negeri. Mereka harus melakukan registrasi terlebih dulu di laman vaksinln.dto.kemkes.go.id dan mengisi data sesuai yang dibutuhkan.

“Karena jenis vaksin itu banyak. Dan sertifikat dari luar terkadang juga tidak bisa dibaca. Jadi mereka harus registrasi dulu sehingga nantinya akan terbaca,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/