alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Kejaksaan Negeri Jember Ajak Kades Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

Kejaksaan Negeri Jember mengajak semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jember untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ajakan itu disampaikan untuk menyukseskan program strategis nasional, yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami mengawal program strategis nasional pada BPJS Kesehatan Jember,” kata Nuril Alam, Jum’at 5 April 2019.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jember ini mengungkapkan, untuk hal itu pihaknya mengundang lebih seratus kepala desa di Jember untuk menerima sosialisasi peraturan tersebut.

Sosialisasi berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jember. Nuril didampingi dua orang dari BPJS Kesehatan Jember memberikan penjelasan terkait kewajiban kepesertaan bagi kades dan perangkat desa.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyatakan kades dan perangkat desa patut bersyukur karena iuran BPJS Kesehatan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketentuan itu membuat beban iuran asuransi tersebut menjadi lebih ringan. Terlebih bagi kades maupun perangkat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

“Kesehatan itu kebutuhan dasar kita,” imbuhnya, seraya mengajak para kades maupun perangkat yang hadir untuk berkomitmen aktif sebagai peserat BPJS Kesehatan.

Sosialisasi itu ternyata mendapat antusias dari para kades. Saat diberi kesempatan bertanya, mereka antusias bertanya untuk mengetahui lebih jauh tentang kepesertaan asuransi kesehatan tersebut.

Bahkan mereka kompak menyatakan sanggup sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Ini adalah edukasi kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa,” kata Tarjo.

- Advertisement -

Kejaksaan Negeri Jember mengajak semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jember untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ajakan itu disampaikan untuk menyukseskan program strategis nasional, yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami mengawal program strategis nasional pada BPJS Kesehatan Jember,” kata Nuril Alam, Jum’at 5 April 2019.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jember ini mengungkapkan, untuk hal itu pihaknya mengundang lebih seratus kepala desa di Jember untuk menerima sosialisasi peraturan tersebut.

Sosialisasi berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jember. Nuril didampingi dua orang dari BPJS Kesehatan Jember memberikan penjelasan terkait kewajiban kepesertaan bagi kades dan perangkat desa.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyatakan kades dan perangkat desa patut bersyukur karena iuran BPJS Kesehatan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketentuan itu membuat beban iuran asuransi tersebut menjadi lebih ringan. Terlebih bagi kades maupun perangkat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

“Kesehatan itu kebutuhan dasar kita,” imbuhnya, seraya mengajak para kades maupun perangkat yang hadir untuk berkomitmen aktif sebagai peserat BPJS Kesehatan.

Sosialisasi itu ternyata mendapat antusias dari para kades. Saat diberi kesempatan bertanya, mereka antusias bertanya untuk mengetahui lebih jauh tentang kepesertaan asuransi kesehatan tersebut.

Bahkan mereka kompak menyatakan sanggup sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Ini adalah edukasi kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa,” kata Tarjo.

Kejaksaan Negeri Jember mengajak semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jember untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ajakan itu disampaikan untuk menyukseskan program strategis nasional, yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami mengawal program strategis nasional pada BPJS Kesehatan Jember,” kata Nuril Alam, Jum’at 5 April 2019.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jember ini mengungkapkan, untuk hal itu pihaknya mengundang lebih seratus kepala desa di Jember untuk menerima sosialisasi peraturan tersebut.

Sosialisasi berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jember. Nuril didampingi dua orang dari BPJS Kesehatan Jember memberikan penjelasan terkait kewajiban kepesertaan bagi kades dan perangkat desa.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyatakan kades dan perangkat desa patut bersyukur karena iuran BPJS Kesehatan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketentuan itu membuat beban iuran asuransi tersebut menjadi lebih ringan. Terlebih bagi kades maupun perangkat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

“Kesehatan itu kebutuhan dasar kita,” imbuhnya, seraya mengajak para kades maupun perangkat yang hadir untuk berkomitmen aktif sebagai peserat BPJS Kesehatan.

Sosialisasi itu ternyata mendapat antusias dari para kades. Saat diberi kesempatan bertanya, mereka antusias bertanya untuk mengetahui lebih jauh tentang kepesertaan asuransi kesehatan tersebut.

Bahkan mereka kompak menyatakan sanggup sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Ini adalah edukasi kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa,” kata Tarjo.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/