alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Wah! Masyarakat Jember Patuh Prokes

Tapi Kontradiksi Dengan Hasil Survei BPS

Mobile_AP_Rectangle 1

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Jember merilis bahwa masyarakat Jember masuk dalam golongan kelompok yang patuh protokol kesehatan (prokes). Kesimpulan itu merujuk pada penelitian kualitatif yang melibatkan 3.036 responden. Namun, temuan itu menyisakan pertanyaan. Apalagi, dalam sepekan terakhir saja ada dua kasus hajatan yang melanggar prokes dan menuai sorotan masyarakat.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 71,97 persen responden adalah kalangan middle up yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan akhir yaitu D-4, S-1, S-2, dan S-3. Sedangkan untuk lulusan SLTA dan SLTP hanya 23,94 persen. Sisanya adalah responden dengan lulusan D-1, D-2 dan D-3. Jajak pendapat ini dilakukan selama satu pekan sejak 13-20 Juli dengan sistem daring.

Menilik ke belakang, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), banyak temuan pelanggaran yang dilakukan masyakat. Gelaran hajatan pernikahan di kampung-kampung masih marak terlihat. Yang paling menjadi perhatian adalah berlangsungnya hajatan pernikahan anak KH Abdullah Syamsul Arifin alias Gus Aab, Ketua PC NU Jember, serta anak dr Agus Burhan Syah, kakak kandung musisi kondang, Anang Hermansyah. Dua kasus ini diputus bersalah dan masing-masing didenda Rp 10 juta. Lantas, apa yang menjadi parameter BPS Jember?

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala BPS Jember Arif Joko Sutejo mengungkapkan, kesimpulan riset tersebut tidak bersifat holistik. Sebab, metode penelitian yang digunakan adalah snow ball sampling. Tidak menggunakan strata sampling. Artinya, dari sisi wilayah, kecamatan tidak ada dalam indikator pemilihan responden. “Jadi, survei ini harus hati-hati. Kami tidak bisa mewakili masyarakat di Jember secara utuh, karena daring. Petani yang di Kencong misalnya, belum tentu masuk dalam responden,” bebernya.

Selain itu, dalam jajak pendapat yang dilakukan BPS, jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksinasi mencapai 79,87 persen dari 3.036 responden. Hanya 20,13 persen responden yang enggan divaksin. Adapun yang belum divaksin disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari anggapan tidak percaya Covid-19, hingga khawatir dengan efek samping dan lainnya. “Bisa jadi, yang tidak melanggar itu masuk dalam kategori responden yang 71,97 persen,” pungkas Arif.

- Advertisement -

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Jember merilis bahwa masyarakat Jember masuk dalam golongan kelompok yang patuh protokol kesehatan (prokes). Kesimpulan itu merujuk pada penelitian kualitatif yang melibatkan 3.036 responden. Namun, temuan itu menyisakan pertanyaan. Apalagi, dalam sepekan terakhir saja ada dua kasus hajatan yang melanggar prokes dan menuai sorotan masyarakat.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 71,97 persen responden adalah kalangan middle up yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan akhir yaitu D-4, S-1, S-2, dan S-3. Sedangkan untuk lulusan SLTA dan SLTP hanya 23,94 persen. Sisanya adalah responden dengan lulusan D-1, D-2 dan D-3. Jajak pendapat ini dilakukan selama satu pekan sejak 13-20 Juli dengan sistem daring.

Menilik ke belakang, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), banyak temuan pelanggaran yang dilakukan masyakat. Gelaran hajatan pernikahan di kampung-kampung masih marak terlihat. Yang paling menjadi perhatian adalah berlangsungnya hajatan pernikahan anak KH Abdullah Syamsul Arifin alias Gus Aab, Ketua PC NU Jember, serta anak dr Agus Burhan Syah, kakak kandung musisi kondang, Anang Hermansyah. Dua kasus ini diputus bersalah dan masing-masing didenda Rp 10 juta. Lantas, apa yang menjadi parameter BPS Jember?

Kepala BPS Jember Arif Joko Sutejo mengungkapkan, kesimpulan riset tersebut tidak bersifat holistik. Sebab, metode penelitian yang digunakan adalah snow ball sampling. Tidak menggunakan strata sampling. Artinya, dari sisi wilayah, kecamatan tidak ada dalam indikator pemilihan responden. “Jadi, survei ini harus hati-hati. Kami tidak bisa mewakili masyarakat di Jember secara utuh, karena daring. Petani yang di Kencong misalnya, belum tentu masuk dalam responden,” bebernya.

Selain itu, dalam jajak pendapat yang dilakukan BPS, jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksinasi mencapai 79,87 persen dari 3.036 responden. Hanya 20,13 persen responden yang enggan divaksin. Adapun yang belum divaksin disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari anggapan tidak percaya Covid-19, hingga khawatir dengan efek samping dan lainnya. “Bisa jadi, yang tidak melanggar itu masuk dalam kategori responden yang 71,97 persen,” pungkas Arif.

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Jember merilis bahwa masyarakat Jember masuk dalam golongan kelompok yang patuh protokol kesehatan (prokes). Kesimpulan itu merujuk pada penelitian kualitatif yang melibatkan 3.036 responden. Namun, temuan itu menyisakan pertanyaan. Apalagi, dalam sepekan terakhir saja ada dua kasus hajatan yang melanggar prokes dan menuai sorotan masyarakat.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 71,97 persen responden adalah kalangan middle up yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan akhir yaitu D-4, S-1, S-2, dan S-3. Sedangkan untuk lulusan SLTA dan SLTP hanya 23,94 persen. Sisanya adalah responden dengan lulusan D-1, D-2 dan D-3. Jajak pendapat ini dilakukan selama satu pekan sejak 13-20 Juli dengan sistem daring.

Menilik ke belakang, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), banyak temuan pelanggaran yang dilakukan masyakat. Gelaran hajatan pernikahan di kampung-kampung masih marak terlihat. Yang paling menjadi perhatian adalah berlangsungnya hajatan pernikahan anak KH Abdullah Syamsul Arifin alias Gus Aab, Ketua PC NU Jember, serta anak dr Agus Burhan Syah, kakak kandung musisi kondang, Anang Hermansyah. Dua kasus ini diputus bersalah dan masing-masing didenda Rp 10 juta. Lantas, apa yang menjadi parameter BPS Jember?

Kepala BPS Jember Arif Joko Sutejo mengungkapkan, kesimpulan riset tersebut tidak bersifat holistik. Sebab, metode penelitian yang digunakan adalah snow ball sampling. Tidak menggunakan strata sampling. Artinya, dari sisi wilayah, kecamatan tidak ada dalam indikator pemilihan responden. “Jadi, survei ini harus hati-hati. Kami tidak bisa mewakili masyarakat di Jember secara utuh, karena daring. Petani yang di Kencong misalnya, belum tentu masuk dalam responden,” bebernya.

Selain itu, dalam jajak pendapat yang dilakukan BPS, jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksinasi mencapai 79,87 persen dari 3.036 responden. Hanya 20,13 persen responden yang enggan divaksin. Adapun yang belum divaksin disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari anggapan tidak percaya Covid-19, hingga khawatir dengan efek samping dan lainnya. “Bisa jadi, yang tidak melanggar itu masuk dalam kategori responden yang 71,97 persen,” pungkas Arif.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/