alexametrics
28.7 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Atasi PMK Bentuk Satgas PMK Hingga RT-RW

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Satgas Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan serangkaian surat edaran (SE). Isi surat tersebut tentang protokol kesehatan dan petunjuk teknis penanganan wabah PMK.

BACA JUGA : Shoegaze Legendaris The Milo Tampil di  Hard Rock Café

SE itu merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan tertentu darurat PMK pada Jumat, 1 Juli 2022. Ada tiga SE dikeluarkan. Masing-masing SE Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022.SE Nomor 1 mengatur tentang pembentukan satgas penanganan PMK di daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mulai provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT dan RW. Kemudian, SE Nomor 2 mengatur protokol kesehatan pengendalian PMK. Sedangkan SE terakhir memberikan petunjuk teknis soal pengaturan lalu lintas dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan.

”SE Nomor 1 memberikan panduan bagi pemda, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, tentang struktur satgas PMK di daerah. Dalam SE tersebut ditetapkan ketua satgas daerah wajib membentuk struktur satgas hingga tingkat RT/RW, ” Kata Wiku Adi Sasmito, jubir satgas.

Dengan unsur lengkap pentahelix meliputi pemerintah, TNI-Polri, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, kemudian unsur masyarakat dan media.Tugas satgas PMK daerah itu mirip dengan satgas Covid-19. Yakni, mendata kondisi hewan ternak secara lengkap.

Tidak saja hewan ternak, juga hewan liar berkuku genap. Satgas diamanahi melakukan skrining, testing, dan tracing terhadap satwa-satwa tersebut. Juga, membatasi pergerakan hewan maupun manusia dan dicurigai memiliki kontak hewan atau benda terjangkit virus PMK.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Satgas Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan serangkaian surat edaran (SE). Isi surat tersebut tentang protokol kesehatan dan petunjuk teknis penanganan wabah PMK.

BACA JUGA : Shoegaze Legendaris The Milo Tampil di  Hard Rock Café

SE itu merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan tertentu darurat PMK pada Jumat, 1 Juli 2022. Ada tiga SE dikeluarkan. Masing-masing SE Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022.SE Nomor 1 mengatur tentang pembentukan satgas penanganan PMK di daerah.

Mulai provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT dan RW. Kemudian, SE Nomor 2 mengatur protokol kesehatan pengendalian PMK. Sedangkan SE terakhir memberikan petunjuk teknis soal pengaturan lalu lintas dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan.

”SE Nomor 1 memberikan panduan bagi pemda, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, tentang struktur satgas PMK di daerah. Dalam SE tersebut ditetapkan ketua satgas daerah wajib membentuk struktur satgas hingga tingkat RT/RW, ” Kata Wiku Adi Sasmito, jubir satgas.

Dengan unsur lengkap pentahelix meliputi pemerintah, TNI-Polri, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, kemudian unsur masyarakat dan media.Tugas satgas PMK daerah itu mirip dengan satgas Covid-19. Yakni, mendata kondisi hewan ternak secara lengkap.

Tidak saja hewan ternak, juga hewan liar berkuku genap. Satgas diamanahi melakukan skrining, testing, dan tracing terhadap satwa-satwa tersebut. Juga, membatasi pergerakan hewan maupun manusia dan dicurigai memiliki kontak hewan atau benda terjangkit virus PMK.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Satgas Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan serangkaian surat edaran (SE). Isi surat tersebut tentang protokol kesehatan dan petunjuk teknis penanganan wabah PMK.

BACA JUGA : Shoegaze Legendaris The Milo Tampil di  Hard Rock Café

SE itu merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan tertentu darurat PMK pada Jumat, 1 Juli 2022. Ada tiga SE dikeluarkan. Masing-masing SE Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022.SE Nomor 1 mengatur tentang pembentukan satgas penanganan PMK di daerah.

Mulai provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT dan RW. Kemudian, SE Nomor 2 mengatur protokol kesehatan pengendalian PMK. Sedangkan SE terakhir memberikan petunjuk teknis soal pengaturan lalu lintas dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan.

”SE Nomor 1 memberikan panduan bagi pemda, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, tentang struktur satgas PMK di daerah. Dalam SE tersebut ditetapkan ketua satgas daerah wajib membentuk struktur satgas hingga tingkat RT/RW, ” Kata Wiku Adi Sasmito, jubir satgas.

Dengan unsur lengkap pentahelix meliputi pemerintah, TNI-Polri, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, kemudian unsur masyarakat dan media.Tugas satgas PMK daerah itu mirip dengan satgas Covid-19. Yakni, mendata kondisi hewan ternak secara lengkap.

Tidak saja hewan ternak, juga hewan liar berkuku genap. Satgas diamanahi melakukan skrining, testing, dan tracing terhadap satwa-satwa tersebut. Juga, membatasi pergerakan hewan maupun manusia dan dicurigai memiliki kontak hewan atau benda terjangkit virus PMK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/