JEMBER, RADARJEMBER.ID– Pembentukan Satgas Jember Pusat Edukasi Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Kemiskinan Ekstrem (J-Penting Aksi) bukanlah hal main-main. Bupati Jember Hendy Siswanto telah menempatkan orang-orang khusus dari berbagai OPD agar melakukan kolaborasi, demi langkah cepat menurunkan kasus-kasus tersebut.
Setelah Satgas J-Penting Aksi dibentuk pada awal Februari lalu, ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bupati Hendy meminta kepada sejumlah anggota Satgas J-Penting Aksi untuk membuat rapat koordinasi (rakor) secara rutin. “Rakor harus dilakukan setiap minggu, rutin,” tegasnya memberikan instruksi saat memimpin rakor pencegahan dan penurunan stunting, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (2/3).
BACA JUGA: Rutin Koordinasi, Bupati bersama OPD Jember Terus Jaga Stabilitas Ekonomi
Harapannya, setiap perkembangan maupun kendala bisa terakomodasi bersama dalam rakor rutin. Agar ada laporan mengenai kondisi riil dari apa yang sudah dilakukan di lapangan dan bisa disampaikan dalam rakor bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI. “Tiap akhir bulan akan ada report mengenai perkembangan penurunan stunting hingga kemiskinan ekstrem di Jember kepada Menko PMK, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Red) RI, dan Gubernur Jatim,” terang Bupati Hendy.
Dia kembali menegaskan bahwa urusan menangani stunting menjadi tanggung jawab bersama. Dalam setiap rakor, seluruh anggota satgas diminta hadir dan berkontribusi dalam memberikan masukan atas setiap kendala yang ada. Atau bisa memberikan saran tentang strategi baru yang bisa diimplementasikan bersama-sama.
Keseriusan pemkab menangani persoalan sosial itu terus ditularkan kepada berbagai pihak. Agar sama-sama bekerja dan semakin mempercepat penyelesaiannya. “Kami harus ada kegiatan yang ekstra serius untuk menurunkan angka stunting, AKI/AKB, dan kemiskinan ekstrem di Jember,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, Bupati Hendy memimpin penyusunan langkah percepatan penurunan stunting. Menurutnya, ada sejumlah masukan yang disampaikan oleh Satgas J-Penting Aksi, tim ahli, dan pejabat lainnya yang hadir. Menurutnya, satgas memiliki peran penting dalam mencegah dan menurunkan stunting. Selain juga perlu bantuan dari OPD, tim pendamping keluarga (TPK), dan pemerintah desa/kelurahan.
Sementara itu, tim ahli bupati, Wiwien Sri Utami, menyampaikan usulan agar dibentuk steering committee (SC) di dalam tim Satgas J-Penting Aksi. Anggota SC yang disebutkan di antaranya terdiri atas sekretaris daerah, inspektorat, asisten II, Bappeda, dan DP3AKB. Masing-masing diberi tupoksi spesifik agar penanganan lebih efektif. “Di antaranya, bertanggung jawab kepada bupati dan keseluruhan J-Penting Aksi, mengoordinasikan program kegiatan dengan OPD terkait, serta memberi arahan dan monitoring evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan program kegiatan,” jelasnya. (sil/c2/dwi)