alexametrics
26.5 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Saling Lempar Dana Korona

Satgas dan OPD Sama-Sama Ngeles

Mobile_AP_Rectangle 1

Dia mengungkapkan, ada kesan saling lempar antara Satgas Covid-19 dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Kata satgas saat rapat beberapa waktu lalu, pihaknya masih menunggu laporan OPD-OPD. “Nah, rapat sekarang ini OPD menyebut, anggaran seluruhnya tersentral di satgas. Kami akan terus meminta data perincian anggaran itu,” beber Mufid.

Rapat yang berlangsung ini diikuti sejumlah anggota dewan, serta beberapa pejabat pemkab. Di antaranya ada dari bagian kesejahteraan rakyat (kesra), dinas pendidikan, dan dinas perhubungan. Rapat yang dilangsungkan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu belum mengungkap banyaknya penggunaan anggaran yang diduga tidak tepat. Contohnya, ada ribuan orang meninggal yang menjadi sasaran bantuan. Ada banyak wastafel atau tempat mencuci tangan yang tidak dapat berfungsi, serta dugaan yang lain.

Plt Kabag Kesra sekaligus Plt Camat Jenggawah Bambang Saputro dalam RDP itu menyebut, semua anggaran penanganan korona ada di Satgas Covid-19. “Anggaran tidak ada pada kami (maupun OPD-OPD, Red) tetapi langsung satgas,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun menyebutkan, proses penganggaran dinilai anggota dewan dilakukan tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Akibatnya, penyaluran bantuan maupun program lain disinyalir banyak yang dilakukan tanpa administrasi yang detail. Proses administrasi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban Rp 479 miliar inilah yang diminta oleh pansus.

- Advertisement -

Dia mengungkapkan, ada kesan saling lempar antara Satgas Covid-19 dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Kata satgas saat rapat beberapa waktu lalu, pihaknya masih menunggu laporan OPD-OPD. “Nah, rapat sekarang ini OPD menyebut, anggaran seluruhnya tersentral di satgas. Kami akan terus meminta data perincian anggaran itu,” beber Mufid.

Rapat yang berlangsung ini diikuti sejumlah anggota dewan, serta beberapa pejabat pemkab. Di antaranya ada dari bagian kesejahteraan rakyat (kesra), dinas pendidikan, dan dinas perhubungan. Rapat yang dilangsungkan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu belum mengungkap banyaknya penggunaan anggaran yang diduga tidak tepat. Contohnya, ada ribuan orang meninggal yang menjadi sasaran bantuan. Ada banyak wastafel atau tempat mencuci tangan yang tidak dapat berfungsi, serta dugaan yang lain.

Plt Kabag Kesra sekaligus Plt Camat Jenggawah Bambang Saputro dalam RDP itu menyebut, semua anggaran penanganan korona ada di Satgas Covid-19. “Anggaran tidak ada pada kami (maupun OPD-OPD, Red) tetapi langsung satgas,” ungkapnya.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun menyebutkan, proses penganggaran dinilai anggota dewan dilakukan tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Akibatnya, penyaluran bantuan maupun program lain disinyalir banyak yang dilakukan tanpa administrasi yang detail. Proses administrasi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban Rp 479 miliar inilah yang diminta oleh pansus.

Dia mengungkapkan, ada kesan saling lempar antara Satgas Covid-19 dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Kata satgas saat rapat beberapa waktu lalu, pihaknya masih menunggu laporan OPD-OPD. “Nah, rapat sekarang ini OPD menyebut, anggaran seluruhnya tersentral di satgas. Kami akan terus meminta data perincian anggaran itu,” beber Mufid.

Rapat yang berlangsung ini diikuti sejumlah anggota dewan, serta beberapa pejabat pemkab. Di antaranya ada dari bagian kesejahteraan rakyat (kesra), dinas pendidikan, dan dinas perhubungan. Rapat yang dilangsungkan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu belum mengungkap banyaknya penggunaan anggaran yang diduga tidak tepat. Contohnya, ada ribuan orang meninggal yang menjadi sasaran bantuan. Ada banyak wastafel atau tempat mencuci tangan yang tidak dapat berfungsi, serta dugaan yang lain.

Plt Kabag Kesra sekaligus Plt Camat Jenggawah Bambang Saputro dalam RDP itu menyebut, semua anggaran penanganan korona ada di Satgas Covid-19. “Anggaran tidak ada pada kami (maupun OPD-OPD, Red) tetapi langsung satgas,” ungkapnya.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun menyebutkan, proses penganggaran dinilai anggota dewan dilakukan tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Akibatnya, penyaluran bantuan maupun program lain disinyalir banyak yang dilakukan tanpa administrasi yang detail. Proses administrasi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban Rp 479 miliar inilah yang diminta oleh pansus.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/