Radar Jember - Program Optimasi Lahan (Oplah) di Kecamatan Bangsalsari, menuai sorotan.
Sejumlah petani mempersoalkan realisasi program yang dinilai belum menjawab kebutuhan di lapangan.
DPRD Jember pun turun tangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penerima program.
Petani asal Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Haryanto, mengatakan, sawah di desanya merupakan lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
Menurutnya, saat musim kemarau tiba, petani kerap kesulitan mendapatkan suplai.
Program Oplah yang masuk pada Agustus 2025 berupa pembangunan penampungan air dari sungai dinilai belum menjawab kebutuhan petani.
Ia menilai, di Desa Banjarsari justru lebih membutuhkan sumur bor untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun.
Penampungan air yang dibangun diklaim mampu mengairi sekitar 19 hektare sawah.
Kondisi, susah air di musim kemarau membuat sebagian petani beralih tanaman.
"Dari komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai ke tanaman kebun seperti kopi. Ini kan tidak masuk harapan petani. Yang dibutuhkan itu air saat kemarau,” ujarnya.
Karena penasaran dengan perencanaan program tersebut, Haryanto bersama petani lain menyurati Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember untuk meminta salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Oplah Desa Banjarsari.
Surat itu dikirim pada 26 Desember 2025. Tetapi hingga dua pekan berlalu belum ada tanggapan.
Selanjutnya, mereka meminta DPRD Jember memediasi pertemuan dengan dinas terkait agar ada kejelasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Oplah.
“Kami ingin tahu sebenarnya program itu (Oplah, Red) direncanakan seperti apa,” katanya.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto bersama anggota Komisi B lainya melakukan sidak ke sejumlah lokasi Oplah di Bangsalsari. Yakni di Desa Banjarsari, Tisnogambar, dan Tugusari.
Dari hasil tinjauan, ia meragukan daya tampung air di Desa Banjarsari yang dinilai belum memadai untuk mengairi 19 hektare sawah.
“Hari ini saat musim hujan dengan debit air tinggi, namun bak penampungan tersebut masih belum bisa memenuhi keinginan 19 hektare sawah bisa dialiri. Karena di penampungannya sedikit,” ujarnya.
Selain itu, di Desa Tisnogambar, Komisi B menemukan pembangunan fisik telah selesai, tetapi sarana penyedot dan pengaliran air belum tersedia.
Alhasil, program Oplah itu belum bisa dimanfaatkan optimal.
Candra menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan petani dan DTPHP Jember.
“Masyarakat meminta keterbukaan informasi tentang rancangan anggaran biaya dan efektivitasnya terhadap optimalisasi lahan pertanian,” tandasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh