Radar Jember - Rapat paripurna pembahasan awal rancangan APBD 2026 telah dilakukan di Gedung DPRD Jember, Senin malam (10/11).
Pada rapat itu, Bupati Jember Muhammad Fawait membacakan pengantar nota keuangan R-APBD tahun 2026.
Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan yakni di bidang kesehatan dan ini direkomendasikan dewan untuk diawasi bersama.
Seperti sebelumnya, besarnya anggaran bidang kesehatan tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 1,541 triliun, dari total APBD Rp 4,576 T.
Besarnya pagu anggaran bidang kesehatan tak lepas dari prioritas program yang tengah berlangsung di Jember, yakni Universal Health Coverage (UHC).
Peserta UHC di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total penduduk.
Ke depan, Pemkab Jember menargetkan 100 persen cakupan UHC.
“Agar seluruh penduduk tanpa terkecuali untuk mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Bupati Fawait.
Dijelaskan, salah satu pengembangan dari UHC adalah pelayanan home care bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis hingga disabilitas.
Layanan home care ini rencananya mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2026.
Oleh karena itu, kini Pemkab Jember tengah mempersiapkan kendaraan khusus, tenaga kesehatan, dan alat komunikasi.
Sehingga masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui handphone untuk berkonsultasi.
Nantinya, lanjut Gus Fawait, setelah menerima laporan itu, nakes akan mendatangi langsung rumah pasien.
Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari akses layanan medis hanya karena kendala finansial.
“Keberhasilan Jember dalam mendekati cakupan penuh UHC mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan, program UHC tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal tahun 2026 terbatas.
Berapa pun keuangan daerah, UHC harus tetap dipenuhi.
Namun, pihaknya meminta adanya pengetatan administrasi untuk efisiensi anggaran UHC.
Menurutnya, data terkait warga yang sudah meninggal dan berpindah ke luar kota harus segera dilaporkan dan terdata, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap anggaran.
“Pengetatan soal bagaimana warga yang meninggal dan pindah itu betul-betul terlaporkan, sehingga tidak ada lagi kita mengeluarkan APBD untuk membayar premi BPJS untuk seseorang yang sebetulnya sudah meninggal atau sudah bukan warga Jember,” tegasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh