Tidak ada yang tahu kapan bencana alam akan terjadi. Tetapi, ada beberapa yang bisa diprediksi sekalipun tidak tepat 100 persen. Misalnya, saat ada prediksi hujan lebat, maka ancaman banjir bisa saja terjadi. Harapannya ada pencegahan dini agar tidak ada orang terseret banjir di lingkungan rumah.
MENCEGAH lebih baik dari pada mengobati. Istilah itu kerap kita dengar di dunia kesehatan. Pun demikian, dapat diterapkan pada mitigasi bencana atau urusan lain. Bahwa mencegah kemungkinan buruk dari terjadinya bencana alam akan menjadi langkah terbaik. Namun demikian, mengobati sakit atau menangani pascabencana menjadi sesuatu yang tidak kalah penting. Karena itu, perlu penguatan anggaran untuk penanganan insiden bencana alam itu.
Seperti diketahui, bentang alam dan batas-batas geografis Kabupaten Jember menjadikannya sebagai daerah rawan bencana setiap tahunnya. Tercatat ada ratusan kejadian bencana setiap tahun dan cenderung meningkat. Paling sering terjadi ialah banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran. Sedangkan bencana lainnya sewaktu-waktu terjadi seperti gempa bumi, kekeringan, dan erupsi gunung berapi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat berbagai dampak yang ditimbulkan pascabencana. Tak hanya korban jiwa, tetapi juga kerusakan rumah dan fasilitas umum. Wilayah Jember seluas 3 ribu kilometer persegi yang didiami sekitar 2,5 juta penduduk membuat pemkab tak bisa anteng-anteng saja dalam merespons bencana. Utamanya bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, yang membutuhkan pengetahuan mitigasi untuk survive saat dan pascakejadian.
Musim hujan yang menjadi waktu bencana rentan terjadi mulai dirasakan beberapa minggu terakhir. Meski sudah memasuki musimnya, keberadaan EWS terbilang minim. Sudah tak banyak, rusak pula. Padahal alat tersebut sangat berperan untuk peringatan dini bagi masyarakat setempat.
Kepala BPBD Jember Widodo Julianto menuturkan, pihaknya belum mendata ulang jumlah EWS. Dia menyebut, ada tujuh EWS yang terpasang di area pesisir untuk peringatan tsunami. Alat yang dipasang langsung oleh BPBD Provinsi Jatim itu, kata dia, belum dicek kembali fungsinya. Namun, diyakini hampir semuanya mengalami kerusakan karena karat. Oleh sebab pemasangan lima tahun lalu, membuat alat tak bisa normal berfungsi. “Kami nggak bisa betulkan karena aset provinsi. Akan dibetulkan katanya,” terangnya saat ditemui, Jumat (8/12).
Alat yang sama juga dikatakan berada di tempat lain. Ada dua EWS yang dipasang di kawasan sungai. Kelayakannya juga masih belum dipantau kembali. Soal kerusakan memang diyakini terjadi. Namun, pihaknya belum melaporkan adanya kehilangan. Dia mengatakan akan mendapatkan bantuan satu EWS untuk dipasang di sungai bagian utara. “BPBD jarang pengadaan (sarpras, Red). Kami andalkan bantuan,” beber Widodo.
Terlepas dari itu, pihaknya telah menggeber apel gelar logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, pada 4 Desember lalu di Alun-Alun Jember. Diakuinya, itu adalah bagian langkah BPBD dalam menghadapi musim hujan. Pendekatan pentahelix yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan kekurangan yang diperlukan. Widodo mengungkapkan, peralatan yang dimiliki setiap instansi terkait sudah cukup lengkap. Termasuk cadangan logistik makanan dan peralatan komunikasi. “Apel itu diharapkan seoptimal mungkin mengurangi risiko dampak bencana,” ucapnya.
Berharap Ada Support dari APBDes
DESA Tangguh Bencana (Destana) menjadi kelompok yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, rupanya belum semuanya optimal. Sedikitnya ada 114 Destana dari 248 desa/kelurahan. Beberapa tahun lepas dari pantauan dan dijelaskan sudah diadakan penguatan kembali. Pemantauan yang dilakukan untuk mengecek Destana yang masih aktif berjalan sembari mengevaluasi dan memetakan letak kekurangan. Pihaknya menjalin kerja sama dengan kampus agar mahasiswa bisa turun di tiap Destana untuk melakukan penguatan.
Tak sampai 50 persen Destana yang masih berjalan optimal. Selain faktor menjadi langganan bencana, Destana yang peduli terhadap desa tetangga saat dilanda bencana juga terhitung aktif. Menurutnya, kesolidan adalah kunci kekuatan. Kemudian, didukung oleh kades dan camat setempat. Untuk itu, BPBD menganjurkan setiap desa memasukkan anggaran kesiapsiagaan bencana dalam APBDes.
Sebagai daerah koordinatif, lanjutnya, desa yang memiliki Destana merupakan jaringan wilayah dalam penanganan bencana. Dia berharap bisa mandiri dengan kemampuan Destana. Baik sebelum, saat, maupun pascabencana. Termasuk yang baru saja dikukuhkan, yakni keluarga tangguh bencana (katana). Keluarga yang memiliki pemahaman dalam mitigasi dan menghadapi bencana. “Wilayah kuat untuk menanggulangi atau mengurangi risiko bencana, ini target utama kami,” ungkap Widodo.
Pelatihan telah diberikan berikut dengan sarpras sesuai dengan kemampuan anggaran BPBD. Seperti mesin gergaji dan HT. Namun, tak semua Destana mendapatkan bantuan alat. “Kami harapkan desa bisa menggerakkan APBDes,” tegasnya. (c2/nur)
Editor : Radar Digital