SEMATAN Kota Tembakau yang melekat untuk Kabupaten Jember sepertinya belum benar-benar merepresentasikan kondisi yang riil di masyarakat. Faktanya, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai sentra produksi tembakau, di sisi lain, industri dan penyebaran rokok tak bercukai alias ilegal juga subur terjadi.
Bahkan mudah ditemui karena dijual bebas di beberapa warung atau toko kelontong. Fakta demikian kian mengindikasikan bahwa potensi yang menjanjikan dari tembakau ini kurang begitu terakomodasi.
Anggota DPRD Jember Budi Wicaksono mengaku menyayangkan fenomena menjamurnya peredaran rokok ilegal di Jember ini. Menurut Budi, pajak dari industri tembakau dan rokok itu telah menyokong kekuatan APBN maupun APBD cukup besar.
Setiap tahun, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dibagikan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota jumlahnya tak sedikit. Mencapai ratusan miliar dan terus melonjak naik. "Sebenarnya pemerintah daerah bisa memfasilitasi perizinan dan untuk pengembangannya, karena dari cukai rokok itu sudah muncul dana bagi hasil cukai tembakau, dan itu bisa difungsikan lebih maksimal lagi," kata Budi ketika dikonfirmasi, Minggu (29/10).
Budi menilai, upaya penindakan rokok ilegal yang biasanya dilakukan satpol PP selama ini kurang begitu efektif. Sebab, hanya dilakukan musiman dan tak kontinu. Terlebih lagi banner-banner sosialisasi melawan rokok ilegal, lebih banyak tersebar di wilayah perkotaan. Sementara di desa-desa yang masif peredaran rokok ilegal, justru banner-banner sosialisasi itu jarang ditemukan.
Lebih lanjut, politikus Nasdem itu meyakini, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai sentra industri tembakau memiliki potensi yang menjanjikan untuk mengakomodasi kepentingan para petani tembakau, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) pemda.
"Sebenarnya sangat memungkinkan jika pemerintah daerah memfasilitasi agar produksi tembakau kita itu terakomodasi hingga menjadi rokok yang legal. Punya merek dagang sendiri, terlebih perizinan sangat mudah sekarang, anggaran juga ada. Artinya, tinggal kemauan pemerintah saja," kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember itu.
Budi menambahkan, pemerintah sebaiknya banyak-banyak duduk bareng dan berdiskusi dengan para petani tembakau dan pengusaha tembakau di Jember. Sebab, menurut dia, dengan begitu ada banyak hal yang bisa dibahas dan dirembuk bersama. Termasuk perihal peredaran rokok ilegal tersebut. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital