KEPATIHAN, Radar Jember - Dari 74 ribu hektare luas lahan hutan yang ada di Jember, lebih dari separuhnya akan beralih menjadi hutan sosial. Sesuai dengan program pemerintah, yakni Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember Didik Triswantara mengatakan, dari seluruh luasan lahan hutan di Jember, 41 ribu hektare di antaranya diperuntukkan beralih menjadi hutan sosial yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Ada dua pemanfaatan hutan yang dimaksud. Yakni pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan pemanfaatan hutan pada hutan produksi. “Kami juga masih terus menganalisis di mana saja tempatnya,” tuturnya.
Didik juga menyebut, hingga saat ini baru ada 20 kelompok tani yang memiliki izin untuk memanfaatkannya. Mereka memiliki hak untuk mengelola lahan hutan yang sudah ditentukan. Meski demikian, masih akan dilakukan validasi lebih lanjut oleh KLHK. “Jadi, ketika realisasi nanti, tidak muncul permasalahan-permasalahan di masyarakat,” katanya.
Validasi tersebut direncanakan dilakukan pada November mendatang. Di lahan seluas 16 ribu hektare yang sudah disertai surat keterangan sebelumnya. Meski begitu, Didik belum bisa memastikan waktu validasi secara khusus. “Ini kan program nasional, jadi kami menunggu giliran untuk verifikasi dari KLHK,” imbuhnya.
Dari 20 pemegang izin tersebut, hanya di Kecamatan Silo yang menimbulkan gesekan antarmasyarakat. Beberapa waktu lalu, para petani di tempat itu mendatangi kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember untuk menyampaikan aspirasi bahwa lahannya diserobot oknum tertentu.
Salah seorang petani di Silo, Edi Susianto, mengatakan, polemik tersebut kurang lebih sudah terjadi sejak delapan bulan terakhir. Masalah utamanya adalah penyerobotan lahan yang dikelola oleh kelompoknya, di petak 1 Desa/Kecamatan Silo. Laporan kepada pihak terkait sudah dilakukan. Bahkan empat bulan lalu sudah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Jember. “Keputusannya lahan yang bermasalah dikasih police line. Tapi, di bawah tetap saja, lahan yang ada petaninya diubah ke orang lain,” ujarnya.
Petak satu yang memiliki luas kurang lebih 14,2 hektare itu menimbulkan polemik akibat ada oknum yang diduga melakukan penyerobotan. Padahal menurutnya, 12 orang yang sebelumnya mengelola tanah tersebut sudah memiliki SK kehutanan sosial. Tanaman petani berupa kopi dibabat habis oleh oknum kelompok tertentu. “Kami gak paham siapa, tapi yang jelas ada oknum Perhutani, perangkat desa, dan lainnya,” pungkasnya. (ham/c2/nur)
Editor : Radar Digital