Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UPDATE STOK LPG di Jember, Cabut Izinnya, Terapkan Pidananya

R
Penulis: Radar Digital❯
Salah satu petugas agen LPG di Jember saat menurunkan beberapa gas melon di wilayah Jember. (YULIO F A/RADAR JEMBER)
Salah satu petugas agen LPG di Jember saat menurunkan beberapa gas melon di wilayah Jember. (YULIO F A/RADAR JEMBER)

KEPATIHAN, Radar Jember – Sejak H-7 hingga H+7 Lebaran, ketersediaan gas LPG 3 kilogram di Jember cukup sulit ditemukan, meski stoknya sudah ditambah.


Advertisement

Salah satu penyebabnya, banyak pengecer yang bermain harga dari Rp 25 ribu sampai 30 ribu.

Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kondisi yang demikian ini sangat mencoreng nama baik Jember. Juga merugikan warga. Apalagi, di kabupaten/kota lain, kondisinya tidak seperti di Jember.

Advertisement

“Saya heran, kenapa di Jember harga tabung gas subsidi mahal. Padahal di rumah asal saya di Lamongan tidak mahal, tetap Rp 16 ribu,” kata Mega Silvia, yang tinggal di Arjasa dan baru datang mudik dari Lamongan.

Bahkan, tabung gas LPG juga tidak mahal di sejumlah kabupaten/kota lain.

Solehati, warga Kecamatan Rambipuji, mengeluhkan sulitnya mencari gas melon di pengecer dekat rumahnya. Bahkan, pengecer keliling dengan kendaraan roda tiga juga tak kunjung datang.

Advertisement

"Hari raya sekarang yang dibawa tabung LPG di motornya, ya, sambil nyari gas, siapa tahu ada di toko-toko," ujarnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, berkaitan dengan permainan harga di tingkat pengecer ini, sejatinya telah melawan hukum.

Untuk itu, ada dua hal yang dapat diterapkan.

Pertama, mencabut izin pengecer yang menjual tabung gas LPG di atas HET.

Kedua, memidanakan mereka yang menjual gas LPG bersubsidi di atas HET.

Dasar hukum pertama bisa diterapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Penjual yang merugikan konsumen bisa dijerat pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, dengan denda Rp 2 miliar.

Tak hanya itu, pelaku usaha yang bermain harga di atas HET juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Pada pasal 53 huruf c dan d, juncto pasal 23 ayat 2 huruf a dan d, pengusaha yang nakal dapat dipidana penjara 3 tahun dan denda maksimal Rp 30 miliar.(sil/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer