Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sirekap Ikut Plano, Bukan Sebaliknya, Ini Komentar KPU Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
"Kami sudah menerima laporan awal dana kampanye parpol. Dari 18 parpol, ada 4 parpol yang kami tolak."  ACHMAD SUSANTO  Komisioner KPU Jember
"Kami sudah menerima laporan awal dana kampanye parpol. Dari 18 parpol, ada 4 parpol yang kami tolak." ACHMAD SUSANTO Komisioner KPU Jember

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menegaskan penggunaan sistem hitung cepat Sirekap KPU tetap digunakan selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.


Advertisement

Meski belakangan penggunaan Sirekap terus menuai sorotan lantaran akurasinya yang dinilai lemah.

"Makanya ini dipastikan oleh teman-teman dengan melakukan rekapitulasi kecamatan, disandingkan Sirekap itu," kata Komisioner KPU Jember Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Achmad Susanto saat ditemui di KPU Jember, Senin (19/2).

Susanto menguraikan, progres rekapitulasi kecamatan memang masih berlangsung serentak, sejak dimulai pada Minggu (18/2) kemarin.

Advertisement

Menurut dia, proses rekapitulasi kecamatan itu menggunakan C plano hasil dan disandingkan dengan Sirekap.

"Jadi, Sirekap itu harus mengikuti plano, bukan plano mengikuti Sirekap. Dan C salinan yang didapatkan saksi atau panwascam juga harus mengikuti plano. Jangan sampai mengubah plano," paparnya.

Susanto menjelaskan alasan mengapa rekapitulasi di tingkat kecamatan ini berjalan lambat.

Advertisement

Jika mengaca pada Pemilu 2019 lalu, proses rekapitulasi kecamatan dilakukan dengan memberikan C hasil salinan kepada saksi dan PPK untuk kemudian dibacakan.

Namun, untuk Pemilu 2024 ini adalah C plano.

"Kalau misalnya terjadi keterlambatan dalam rekapitulasi itu wajar, karena semua harus dipastikan sama dengan C plano," katanya.

Terkait penggunaan Sirekap yang cukup memakan waktu itu, Susanto membantah tidaklah demikian.

Sebab, menurut dia, KPU sebelumnya telah memberikan bimtek penggunaan Sirekap kepada ad hoc KPU di bawahnya, termasuk menyosialisasikan ke parpol.

"Waktunya tergantung dari temen-temen menyikapinya. Semua sudah kita berikan masukan dan bimtek untuk memudahkan rekapitulasi ini. Poinnya, temen-temen harus memastikan C plano tidak berubah. Yang berubah hanya Sirekap, yang dicocokkan dengan C hasil plano, yang menjadi patokannya," kata Susanto.

Hingga kemarin, KPU belum menerima keluhan dari PPK ataupun dari parpol-parpol peserta pemilu perihal Sirekap tersebut.

Dia juga memastikan Sirekap tetap digunakan selama proses rekapitulasi dilangsungkan.

"Rekapitulasi kecamatan di Jember ini sampai tanggal 26 Februari. Setelah dari kecamatan ini selesai semuanya, maka akan bergeser rekapitulasi KPU di tingkat kabupaten," jelasnya. (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer