430 Bidang Tanah Ketajek Sudah Valid tapi Belum Bersertifikat, DPRD Jember Desak BPN


Radar Jember - Puluhan tahun menunggu, warga Desa Suci dan Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, belum juga menggenggam sertifikat tanah yang mereka harapkan. Ironisnya, 430 bidang tanah di kawasan Ketajek itu sudah dinyatakan valid, tetapi sertifikatnya tak kunjung terbit.
Lelah menunggu kepastian, perwakilan warga akhirnya mendatangi DPRD Jember untuk mempertanyakan ke mana proses yang telah berjalan itu bermuara, kemarin (15/10).
Dalam forum yang dihadiri Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, pemerintah desa, dan perwakilan kelompok masyarakat tersebut, warga mempertanyakan nasib ratusan bidang tanah yang disebut telah melewati proses validasi.
Baca Juga: Pencegahan Karhutla di Jember, Akademisi Unmuh Minta Pemkab Benahi Tata Kelola Lingkungan
Tukimin, koordinator Pokmas Desa Pakis sekaligus perwakilan penanganan Tanah Ketajek, menyebut ada 430 bidang atau subjek yang telah dinyatakan valid, tetapi belum satu pun bersertifikat.
Ia menyebut, dari total 803 bidang yang didata kelompok masyarakat, sebagian masih memerlukan pembahasan lanjutan karena status subjek dan objeknya berbeda-beda.
“Karena tanah Ketajek ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya, sudah validasi subjek, validasi objek kemudian sudah diberita acarakan dan diserahkan sudah kepada BPN. Namun, sampai saat ini belum ada ujung penyelesaian,” ungkap Tukimin.
Penantian tersebut berkaitan dengan proses pelepasan tanah Ketajek kepada warga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Tukimin merujuk SK Bupati tahun 2014 yang berkaitan dengan penghapusan dan pelepasan tanah Ketajek kepada 668 warga, serta SK Bupati tahun 2022 tentang pembentukan tim penanganan reforma agraria.
Baca Juga: Penyaluran Bansos Pemkab Jember Disorot DPRD, Bupati Gus Fawait Tegaskan Bebas Kepentingan Politis
Menurutnya, warga sudah menjalani tahapan yang diminta, tetapi belum mendapat kepastian mengenai kelanjutan penerbitan sertifikat.
Warga lain, kata dia, juga mempertanyakan kejelasan dokumen dan pembiayaan proses di lapangan. Tukimin menyebut biaya validasi objek mencapai sekitar Rp 68 juta untuk lahan seluas kurang lebih 477 hektare, dengan petugas melakukan pekerjaan lapangan selama sekitar satu bulan.



