BPBD Jember Habis Kesabaran! Minta Pembakar Lahan dan Hutan Diproses Hukum


Radar Jember - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember mendorong penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayahnya.
BPBD menilai, langkah mitigasi yang selama ini dilakukan tidak akan efektif tanpa adanya sanksi pidana yang memberi efek jera.
Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar siapa saja yang memicu kebakaran, baik akibat kelalaian maupun tindakan sengaja.
Baca Juga: Dosen Unmuh Sebut Karhutla di Kalimantan Api Tak Sekadar Soal Kemarau
"Kami mendorong adanya sanksi hukum kepada para pelaku yang melakukan aktivitas pembakaran, baik sengaja maupun tidak," kata Edy saat ditemui di kantornya, (1/9).
Bukan tanpa alasan. Desakan ini mencuat seiring maraknya insiden kebakaran di Jember belakangan ini.
Deretan kasus mencakup kebakaran lahan hutan di Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, hingga karhutla di Gunung Trianggulasi, Kecamatan Umbulsari.
Tidak hanya karhutla, kebakaran akhir-akhir ini juga menyasar lingkungan padat penduduk seperti di perumahan.
Hingga yang teranyar, menghanguskan Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember pada Senin malam, (31/8).
Baca Juga: Bertahun-tahun Merasa Dianaktirikan, Gus Fawait Janjikan Madrasah di Jember Dapat Porsi Khusus APBD
Edy mengemukakan, selama ini BPBD telah menjalankan fungsi mitigasi dan pencegahan dan menyosialisasikan bahaya kebakaran kepada kepala desa, camat, hingga unsur muspika setempat.
Koordinasi intensif juga dibangun bersama Perhutani, TNMB, hingga Dinas Sumber Daya Air (SDA).



