Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Abaikan Woro-Woro Satgas! Puluhan Lapak Liar Kawasan Segitiga Emas Jember Ditertibkan

Maulana RJ
Penulis: Maulana RJ❯

Personel gabungan saat melakukan penertiban lapak pedagang di sekitar ruas jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Jum'at (13/03), setelah sebelumnya melayangkan peringatan dan diabaikan. (Maulana/JPRJ)
Personel gabungan saat melakukan penertiban lapak pedagang di sekitar ruas jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Jum'at (13/03), setelah sebelumnya melayangkan peringatan dan diabaikan. (Maulana/JPRJ)


Advertisement

Radar Jember - Pemerintah daerah mulai membersihkan wajah kota dari kepungan lapak pedagang yang menguasai fasilitas pejalan kaki di sekitar jantung kota, Jum'at (13/03).

Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya sekaligus menata estetika kota.

Salah satu titik krusial yang disasar oleh tim yang tergabung dalam Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemkab Jember ini yakni kawasan Segitiga Emas Jember kota. Mulai dari Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Sultan Agung, Ahmad Yani, dan Jalan Trunojoyo. 

Kepala Satpol PP Jember Bambang Rudianto, menegaskan aksi ini merupakan amanah untuk mewujudkan program "Indonesia Asri" yang mencakup aspek aman, sehat, bersih, dan indah. 

"Jalan adalah hak pemakai transportasi, sementara trotoar atau pedestrian adalah hak pejalan kaki. Namun, saudara-saudara kita menggunakannya untuk peruntukan lain seperti usaha jualan," katanya, saat memimpin operasi.

Advertisement

Rudi menyebut, operasi yang melibatkan sekitar 100 personel gabungan dari Satpol PP, Dishub, PU Bina Marga, Bapenda, hingga PTSP ini tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan terukur. 

Menurut dia, sebelum tindakan lapangan dilakukan, pihak Pemkab mengklaim telah melakukan sosialisasi intensif selama tiga hari, baik melalui edaran tertulis maupun imbauan lisan (woro-woro).

Rudi menekankan bahwa pemerintah tidak bermaksud mematikan ekonomi rakyat, tapi menatanya agar lebih legal dan tertib.

Menurutnya, setiap usaha perdagangan di ruang publik wajib mengantongi izin dari Pemkab. 

Sebagai solusi, para pedagang diarahkan untuk memanfaatkan lokasi yang semestinya, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), lapangan, atau area pujasera yang akan disediakan.

"Kita harus realistis, masih banyak tempat yang bisa digunakan tanpa harus mengokupasi trotoar," kata Rudi.

Saat operasi berlangsung, banyak lapak pedagang sengaja ditinggalkan. Petugas terpaksa membongkarnya dan mengamankan sebagian.

Sementara beberapa yang nekad beroperasi, petugas memberikan warning kepada sang pemilik agar menertibkan sendiri lapaknya.

Rudi menegaskan Satgas akan terus mengawal penataan ini tanpa harus mengabaikan aspek legalitas tata ruang. "Kami berharap, mari saling memahami dan menghargai hak satu dan lainnya, agar tidak saling bersinggungan," imbuh Rudi. (mau)

Advertisement

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer