Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jember Belum Prioritaskan UMK 2026: Komisi D Minta Kajian Ekonomi-Perusahaan demi Win-Win Solution

Sidkin
Penulis: Sidkin❯

 “Perlu dilihat secara menyeluruh melalui kajian-kajian, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun kondisi perusahaan di Jember.” AHMAD RUSDAN, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember.
 “Perlu dilihat secara menyeluruh melalui kajian-kajian, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun kondisi perusahaan di Jember.” AHMAD RUSDAN, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember.


Advertisement

Radar Jember - Pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember tahun 2026 masih belum dilakukan oleh DPRD Jember.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Ahmad Rusdan menjelaskan, saat ini dewan masih fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Tahap sinkronisasi rencana APBD dijadwalkan pekan depan, sementara pembahasan KUA-PPAS sudah selesai.

Advertisement

Karena itu, agenda pembahasan UMK belum masuk prioritas pembahasan dalam waktu dekat.

Menurut Rusdan, kebutuhan untuk menyesuaikan besaran UMK perlu dikaji secara cermat.

Penentuan apakah UMK Jember 2026 akan naik atau tetap, harus memperhatikan perkembangan ekonomi daerah serta kemampuan perusahaan di berbagai sektor.

Advertisement

“Perlu dilihat secara menyeluruh melalui kajian-kajian, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun kondisi perusahaan di Jember,” ujarnya, kemarin.

Politisi PKS ini menilai, kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMK sejauh ini masih bervariasi.

Perusahaan besar umumnya sudah menerapkan standar upah minimum sesuai aturan.

Namun bagi usaha kecil dan menengah, masih banyak yang belum mampu menyesuaikan.

Menurutnya, persoalan ini perlu dipahami bersama. Sebab banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan menyesuaikan beban gaji dengan ketentuan UMK, sementara kebutuhan hidup pegawai terus meningkat.

DPRD Jember, kata Rusdan, terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran upah di lapangan.

Namun, ia mengakui pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh dewan saja.

“Pengawasan dilakukan juga melalui Pengawas Dinas Tenaga Kerja provinsi maupun Disnaker Jember. Karena itu perlu koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan UMK berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Sebelum rekomendasi UMK Jember tahun 2026 disampaikan ke pemerintah provinsi, DPRD mendorong agar proses kajian dilakukan secara objektif dan melibatkan semua pihak.

Rusdan berharap keputusan itu nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

“Harapan kami, hasilnya win-win solution. Pengusaha terbantu, pekerja juga terbantu. Jadi solusi yang sama-sama menguntungkan,” pungkasnya. (kin/nur)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi D DPRD Minta Peserta Pelatihan Disnaker Jember Didampingi Selama 6 Bulan, Ini Alasannya

Komisi D DPRD Minta Peserta Pelatihan Disnaker Jember Didampingi Selama 6 Bulan, Ini Alasannya

Komisi D DPRD Jember meminta peserta pelatihan Disnaker mendapat pendampingan dan evaluasi enam bulan agar keterampilan bisa menjadi modal usaha.

Warga Desil 1 Jadi Prioritas Pelatihan Kerja di Jember, Disnaker: Peserta Dipantau 6 Bulan

Warga Desil 1 Jadi Prioritas Pelatihan Kerja di Jember, Disnaker: Peserta Dipantau 6 Bulan

Disnaker Jember memprioritaskan pelatihan kerja bagi warga desil 1 dan 2. Peserta dipantau enam bulan untuk melihat perkembangan usaha dan pekerjaan.

Disnaker Jember Gelar Pelatihan Kerja, Pendaftar Hampir 2 Ribu Orang, Ada Menjahit hingga Barista

Disnaker Jember Gelar Pelatihan Kerja, Pendaftar Hampir 2 Ribu Orang, Ada Menjahit hingga Barista

Disnaker Jember menggelar beragam macam pelatihan kerja. Pendaftarnya hampir dua ribu orang. Ada pelatihan menjahit, barista, tata rias hingga pengelasan. Ini untuk meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan kerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer