DPRD Jember Belum Prioritaskan UMK 2026: Komisi D Minta Kajian Ekonomi-Perusahaan demi Win-Win Solution


Radar Jember - Pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember tahun 2026 masih belum dilakukan oleh DPRD Jember.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Ahmad Rusdan menjelaskan, saat ini dewan masih fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Tahap sinkronisasi rencana APBD dijadwalkan pekan depan, sementara pembahasan KUA-PPAS sudah selesai.
Karena itu, agenda pembahasan UMK belum masuk prioritas pembahasan dalam waktu dekat.
Menurut Rusdan, kebutuhan untuk menyesuaikan besaran UMK perlu dikaji secara cermat.
Penentuan apakah UMK Jember 2026 akan naik atau tetap, harus memperhatikan perkembangan ekonomi daerah serta kemampuan perusahaan di berbagai sektor.
“Perlu dilihat secara menyeluruh melalui kajian-kajian, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun kondisi perusahaan di Jember,” ujarnya, kemarin.
Politisi PKS ini menilai, kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMK sejauh ini masih bervariasi.
Perusahaan besar umumnya sudah menerapkan standar upah minimum sesuai aturan.
Namun bagi usaha kecil dan menengah, masih banyak yang belum mampu menyesuaikan.
Menurutnya, persoalan ini perlu dipahami bersama. Sebab banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan menyesuaikan beban gaji dengan ketentuan UMK, sementara kebutuhan hidup pegawai terus meningkat.
DPRD Jember, kata Rusdan, terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran upah di lapangan.
Namun, ia mengakui pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh dewan saja.
“Pengawasan dilakukan juga melalui Pengawas Dinas Tenaga Kerja provinsi maupun Disnaker Jember. Karena itu perlu koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan UMK berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Sebelum rekomendasi UMK Jember tahun 2026 disampaikan ke pemerintah provinsi, DPRD mendorong agar proses kajian dilakukan secara objektif dan melibatkan semua pihak.
Rusdan berharap keputusan itu nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
“Harapan kami, hasilnya win-win solution. Pengusaha terbantu, pekerja juga terbantu. Jadi solusi yang sama-sama menguntungkan,” pungkasnya. (kin/nur)



