Permainan Licik di Balik Korupsi Sosraperda DPRD Jember: Harga Dimainkan Lewat CV Bayangan


Radar Jember - Kisah di balik dugaan korupsi kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember mulai terang-benderang.
Modusnya klasik, tapi mematikan, proyek dijalankan dengan harga di bawah kesepakatan dan tidak dikerjakan oleh pihak yang seharusnya.
Semua itu dikemas rapi di balik administrasi yang tampak sah di atas kertas.
Informasi yang dihimpun menyebut, kegiatan Sosraperda mencakup pengadaan makan dan minum berat dan ringan (mamirat dan mamiri) untuk peserta sosialisasi.
Dalam dokumen perencanaan, harga sudah disepakati antara pihak penyelenggara dan penyedia jasa.
Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Anggaran tetap dicairkan penuh, sementara nilai riil di lapangan justru jauh di bawahnya.
Kepala Kejari Jember Ichwan Effendi mengatakan, dari hasil penyidikan, pelaksana kegiatan ternyata bukan dari CV yang ditunjuk secara resmi.
Namun, ada pihak lain yang mengerjakan di luar mekanisme.
“Modusnya sudah diketahui bersama, ada pelaksanaan Sosraperda, ada penyediaan Mamirat dan Mamiri. Dari kesepakatan harga, ternyata pelaksanaannya di bawah harga, dan yang melaksanakannya bukan di CV yang telah ditunjuk,” terangnya.
Skema permainan ini diduga dilakukan secara sistematis.
Setelah kesepakatan harga dibuat, pihak-pihak tertentu mengambil selisih dana dari pengurangan biaya pelaksanaan.
Uang itu kemudian mengalir ke sejumlah tangan yang kini tengah disorot penyidik.
“Itulah mengapa kami tingkatkan status penyidikan menjadi khusus,” tegas Ichwan.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing dari unsur legislatif, pejabat pelaksana, hingga pihak swasta.
Mereka bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP.
Subsidernya menggunakan Pasal 3 dengan ketentuan serupa.
Pasal tersebut mengancam pidana berat.
Jika terbukti bersalah, para tersangka bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.
“Kami tidak main-main. Semua yang terlibat akan kami proses sesuai hukum,” tegas Ichwan.
Kejari memastikan proses penyidikan belum berhenti.
Tim masih menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, terutama dari unsur legislatif yang berperan dalam persetujuan kegiatan.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan,” tambahnya. (dhi/nur)



