
KEPATIHAN, Radar Jember - Calon pekerja migran Jember wajib waspada. Tawaran kerja ke tiga negara ASEAN, yakni Thailand, Myanmar, dan Kamboja, dipastikan ilegal karena Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dengan ketiga negara tersebut.
Hal itu ditegaskan Staf Ahli Bidang Transformasi Digital Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (P2MI) Ach. Chotib saat menghadiri pembukaan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember, Senin (1/9).
“Kita (Indonesia, Red) tidak punya kerja sama penempatan dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Jadi kalau ada yang berangkat ke sana, bisa dipastikan ilegal,” tegasnya.
Chotib menjelaskan, Indonesia telah menjalin perjanjian penempatan tenaga kerja dengan berbagai negara, termasuk hampir seluruh negara ASEAN, kecuali tiga negara itu.
Untuk mencegah penyalahgunaan, BP2MI menyediakan layanan verifikasi perusahaan pengirim tenaga kerja.
“PT yang akan mengirim pekerja bisa dicek rekam jejaknya di Mall Pelayanan Terpadu (MPT). Apakah resmi, baik, dan berpengalaman, semua datanya ada pada kami,” jelasnya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah juga menertibkan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Program tersebut melibatkan pemerintah desa untuk memberi edukasi masyarakat tentang pentingnya jalur resmi.
“Dari data kami, 90 persen kasus deportasi dan gaji tidak dibayar menimpa pekerja yang berangkat ilegal. Mereka tidak punya dokumen lengkap sehingga negara tidak bisa memberi perlindungan penuh,” ungkap Chotib.
Data hingga Juli 2025 menunjukkan, ada sekitar 2.400 pekerja migran asal Jember yang berangkat ke luar negeri.
Dengan beroperasinya P4MI, harapan Chotib, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
“Kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi, tapi harus lewat jalur resmi,” pungkas Chotib. (yul/dwi)




