Usaha Mikro Tak Boleh Tersingkir, DPRD Jember Minta Raperda Ripparkab Lindungi Desa Wisata


Radar Jember - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Jember terus bergulir.
Sejak diusulkan empat tahun lalu, regulasi ini belum kunjung ditetapkan.
Padahal, bisa menjadi payung hukum dan arah pembangunan sektor pariwisata di Jember dalam 15 tahun ke depan.
Salah satu poin penting yang mendapat sorotan adalah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro di sektor pariwisata.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni menegaskan, Raperda ini harus berpihak kepada pelaku usaha kecil yang tumbuh dari masyarakat lokal.
Artinya, ada perlindungan bagi pelaku usaha mikro.
Sementara pelaku usaha menengah, menurutnya, bisa berdiri sendiri.
“Jadi, Perda ini harus berpihak kepada pelaku usaha mikro di sektor pariwisata,” kata Tabroni, beberapa hari lalu.
Legislator PDIP ini menambahkan, Raperda Ripparkab juga mengusung visi besar.
Pariwisata yang agamis, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketiganya sangat penting sebagai satu kesatuan mewujudkan visi kepariwisataan di Jember.
Terutama nilai agamis sebagai spirit yang membedakan wajah pariwisata Jember.
Meski demikian, hal itu harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Semangat keberpihakan di sisi usaha mikro kepariwisataan ini juga diamini oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember Bobby Arie Sandi.
Ia menilai, usaha kecil berbasis masyarakat perlu dilindungi dari dominasi investor besar yang datang belakangan.
Khususnya pada desa wisata yang telah memiliki kelompok sadar wisata (pokdarwis).
Meski demikian, Bobby menegaskan Jember tetap terbuka terhadap investasi.
Menurutnya, kemitraan dengan investor tetap diperlukan mengingat pelaku tradisional kerap menghadapi keterbatasan, baik dari sisi modal maupun promosi.
"Jadi investasi tetap boleh masuk, tapi kemitraannya jelas, jangan sampai pelaku mikro tersingkir,” tambahnya.
Pihaknya berharap, Raperda ini mampu menyatukan berbagai pemangku kepentingan.
Komunikasi dengan asosiasi, komunitas budaya, hingga komunitas kesenian harus terus diperkuat.
Sehingga arah pengembangan pariwisata dapat disepakati bersama.
"Ending-nya harus kembali pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kin/dwi)



